Elpiji 3 Kg Milik Siapa ?

Foto: Migas Review.

Adalah gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, merupakan gas yang dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liquefied patroleum gas tabung 3 kilo gram.

Untuk mempertegas Perpres nomor 104 tahun 2007 maupun Permen ESDM nomor 26 tahun 2009, maka kiteria kepemilikan gas elpiji 3 Kg tersebut diuraikan dalam pasal 6 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UU UMKM) yang menyebutkan konsumen memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.

Semenjak bergantinya minyak tanah ke LPG (liquified petroleum gas) pada 2007 lalu, kelangkaan dan penyaluran tidak tepat sasaran LPG 3 kg bersubsidi seakan menjadi hal biasa untuk diberitakan di berbagai media di tanah Air. Padahal, sesuai dengan kedua peraturan tersebut, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi LPG 3 kg bersubsidi.

Dalam hal tersebut, pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN.

Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga penyalurannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Meskipun HET sudah ditetapkan, kelangkaan Elpiji 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro masih belum tercukupi. Padahal pendistribusian gas tersebut sudah diatur kuotanya dari Pemerintah Pusat.

Tentu kelangkaan yang terjadi di berbagai daerah, khususnya Aceh, bukan tanpa sebab, salah satunya adalah terjadinya permainan di kalangan agen tingkat bawah. Seperti terjadinya penimbungan gas di Kabuapaten Aceh Utara beberapa waktu lalu dan penjualan gas di atas HET yang dilakukan pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Selatan baru-baru ini.

Selain itu, penyaluran Elpiji 3 Kg tersebut kerap disalah salurkan oleh para agen, sebab bukan hal yang tabu lagi ketika Elpiji 3 Kg tersebut juga digunakan oleh pihak-pihak yang ekonominya menengah ke atas. Sehingga pendistribusian barang tersebut tidak lagi menjadi solusi bagi masyatakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Maka dari itu, dalam mengontrol penyaluran Elpiji tersebut, idealnya semua pihak ikut terlibat di samping dipertegas oleh qanun di daerah masing-masing, agar penyaluran tersebut tepat sasaran. Selain itu kesadaran dari pihak masyarakat yang berpendapatan di atas rata-rata juga harus harus diwujudkan dengan cara tidak membeli dan atau menggunakan Elpiji 3 Kg yang diperuntukkan untuk mereka yang berpendapatan rendah.