Pemerintah Aceh Gagal Paham Pendidikan

USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) menuai polemik di Aceh. Dinas Pendidikan mengeluarkan Kebijakan yang tidak biasa: menyelenggarakan USBN justru setelah Ujian Nasiona (UN) dilaksanakan yakni pada tanggal 19 April. Siswa kelas XII pun menggelar aksi dan protes terhadap kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut merugikan mereka. USBN justru akan dilakukan di masa dimana para siswa sedang mempersiapkan diri dan mengikuti prosedur-prosedur untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Mereka melakukan kampanye di media sosial, menggalang dukungan siswa-siswa se-Aceh, mendatangi Serambi Indonesia untuk memberikan pernyataan sikap yang kemudian di muat di Harian Serambi, melakukan lobi ke DPRA, dll.

Meski Dinas Pendidikan sudah menyatakan menyediakan suatu mekanisme khusus bagi para siswa yang terkendala USBN pada tanggal tersebut, yang paling mengherankan dari semua kegaduhan ini adalah suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh sampai hari ini ternyata masih sangat terfokus pada UN, sehingga meski Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 72 telah menyatakan bahwa, Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; lulus ujian satuan/program pendidikan dan menghapuskan point (d) yang berisikan Ujian Nasional, yang oleh PP sebelumnya menetapkan UN sebagai syarat kelulusan. Pada Pasal 68 juga disebutkan bahwa Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; pembinaan dan pemberian bantun kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menghapuskan point (c) yang oleh PP sebelumnya menyatakan hasil UN juga berfungsi sebagai penentu kelulusan.

Dan saya kebingungan, ketika hingga hari ini UN masih menjadi orientasi super penting terhadap pendidikan bagi Pemerintah Aceh, sampai taraf UN masih menjadi momok bagi para guru dan terutama siswa. Betapa pembelajaran selama satu semester terakhir masih dialamatkan untuk membahas soal UN sampai muntah. Membuat siswa terintimidasi dengan UN. Bahkan menyatakan ingin menargetkan Aceh sebagai salah satu daearah dengan nilai UN tertinggi di tingkat Nasional. Saat para akademisi dan praktisi sudah mendebatkan UN sebagai standar yang tidak layak dan tidak representatif untuk dijadikan ukuran kualitas peserta didik, pemerintah Aceh dan birokrat tidak bisakah sekedar membaca peraturan legal formal terbaru menyangkut itu, sehingga kita tidak terus-terusan terlihat konyol begini?

Padahal sehari-hari para sudah cukup tersiksa dengan proses dan pola pembelajaran yang tidak ramah, bahkan menyiksa mereka. Sekolah bukannya menjadi tempat dimana anak memperoleh ruang untuk meningkatkan segala potensi diri dan kemanusiaannya dengan suasana yang benar-benar menyenangkan, manusiawi, dengan memperhatikan seluruh hak anak. Sebaliknya, realitas menunjukkan sekolah malahan menjadi menara gading yang memproduksi manusia-manusia dengan orientasi tenaga siap pakai dan ditempa habis-habisan mengikuti standar kurikulum seragam yang mengacu pada kepentingan pasar dan dunia kerja.

Di sisi lain, untuk konteks kekinian, (harusnya) sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, seperti yang dipaparkan oleh Gardner, manusia memiliki berbagai macam jenis kecerdasan: linguistik, matematik, visual spasial, musik, kinestetik, naturalis, intrapersonal (kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan perasaan orang lain) bahkan intrapersonal (kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri). Sekali lagi, manusia memiliki bermacam jenis potensi diri, dimana potensi yang dimiliki seseorang bisa sangat berbeda dari apa yang dimiliki oleh orang lain.
Apakah Anda bisa membayangkan jika anda dipaksa untuk memahami dan menguasai sesuatu yang pada dasarnya memang bukan minat dan bakat Anda? Dan anda dianggap bodoh meski anda telah menguasai suatu bidang hanya karena bidang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan standar orang lain? Lantas mengapa sekolah dan pemerintah harus menetapkan standar yang tidak manusiawi dimana anak harus menempuh jam belajar yang cukup panjang dengan jumlah jam istirahat yang tak seberapa, dengan beban belajar dimana siswa dituntut untuk tuntas (bahkan kalau bisa sempurna) di belasan mata pelajaran, dengan acuan utama keberhasilan pada beberapa pelajaran yang dianggap populer. Pendidikan macam apa itu? Padahal kita sudah sering membaca pernyataan Einstein bahwa setiap anak jenius, tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh.

Atas dasar itu, Ujian Nasional merupakan pola standarisasi kelulusan yang sejak lama sudah menuai kritik. Bukan hanya tidak mengakomodir kecerdasan majemuk anak yang berbeda-beda, namun memaksakan standar pemerintah pusat terhadap berbagai daerah otonom yang berbeda potensi, karakteristik dan problematikanya adalah hal yang tidak masuk akal. Dan yang lebih miris lagi adalah, saat Pemerintah Pusat sudah menghapuskan Kebijakan tentang UN sebagai syarat dan standar kelulusan, kita masih menyiksa anak dengan menjadikan UN sebagai momok. Pemerintah Aceh masih menjadikan nilai UN sebagai prestasi yang ingin dicapai di tingkatan nasional, saat Pemerintah Pusat sendiri sudah bergeser dalam menilai pelaksaaan UN dari yang hanya mengejar nilai hasil UN ke arah Indeks Integritas UN yang mengacu pada kejujuran. UN memang tetap dilaksanakan, namun berapapun nilai hasilnya, tidak diperhitungkan sama sekali dalam penentuan kelulusan.

Yang saya khawatirkan, Pemerintah Aceh beserta jajaran dinasnya belum paham, sudah sejauh apa pergeseran wewenang Pemerintah Pusat dalam konteks Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan dan praktek pendidikan di daerah otonom sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Karena atas dasar kewenangan tersebut, ada begitu banyak daerah yang telah melakukan inisiatif terobosan dan gebrakan melampaui apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui pembentukan sistem pendidikan daerah yang humanis, integratif dan responsif mulai dari taraf kebijakan daerah hingga teknis operasional.

Bahkan bukan hanya melalui regulasi yang telah memberikan wewenang sedemikian luasnya, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan preseden, yakni melaksanakan kebijakan dan praktek atas terobosan yang sudah pernah dilaksanakan oleh daerah lain. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan contoh saat Pemerintah Kabupaten Gowa menerapkan terobosaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dimana tidak adanya ketentuan tinggal kelas karena satuan pendidikan menggunakan sistem SKS, dan UN tidak menjadi penentu kelulusan bahkan saat Pemerintah Pusat masih memberlakukan UN sebagai penentu kelulusan. Juga terobosan-terobosan hebat oleh Pemerintah daerah lain seperti Sistem Satuan Pendidikan Satu Atap di berbagai daerah, Kebijakan Bupati Purwakarta melarang pemberian PR konvensional, Kurikulum PAUD lokal berbasis kemaritiman di Maluku, Peraturan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus, dll. Sehingga, jika masih banyak Pemerintah Daerah dan pihak birokrat yang belum mampu melakukan terobosan apapun terhadap pendidikan di daerahnya dengan alasan tidak adanya ketentuannya di Nasional, sesungguhnya kalian sudah terlalu lama ketinggalan informasi atau mungkin malas berpikir.

Semoga Pemerintah Aceh lekas insaf.