Polemik Prostitusi online

Para pelacur online yang ditangkap di Hotel The Pade, Aceh Besar. Sejumlah pejabat diduga merupakan langganan mereka. Foto: Ist.

Oleh Dr. Fazzan, M.A*)

Saya mendukung penuh pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Saya tidak setuju pelaksanaannya tebang pilih, karena itu tidak kaffah. Jika memang qanun yang ada menjadi hambatan kekaffahan itu, maka semestinya para pemangku kebijakan untuk segera duduk bersama, memikirkan bagaimana penghambat itu harus segera di revisi. Atau terkadang perlu adanya penambahan.

Kasus-kasus yang tidak bisa masuk dalam ranah hudud, bisa dijerat lewat ranah takzir. Makanya, jika dianggap kurang, qanun yang ada harus segera diperbaiki.

Jangan sampai hal kecil itu, menjadi masalah besar kemudian hari dalam implementasi qanun syariat. Jangan sampai masyarakat menganggap syariat Islam driskiminatif, yang nyatanya mungkin qanunnya tidak begitu komplit dan bisa jadi aparat pelaksanannya yang tidak serius.

Jadi, segala bentuk potensi yang bisa menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap “syariat” harus disingkirkan. Sebelum semua itu terlambat.

Wilayatul Hisbah Harus Pro Aktif

Khususnya terkait dengan prostitusi online baru-baru ini yang dibongkar oleh pihak Kepolisian, Wilayatul Hisbah tidak pro aktif.

Kenapa di saat harus berbicara, tapi malah diam? Bicaralah hal terkait dengan tugasnya. Wilayatul Hisbah dilantik dalam tugas eksekusi kasus di lapangan, kenapa ketika ada kasus prostitusi online malah kalian diam? Seharusnya Wilayatul Hisbah lebih pro aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Polisi mengusut Pidana Umum, sedangkan WH mengusut Pidana Islamnya.

Tapi, sejauh ini, Wilayatul Hisbah terkesan lepas tangan, seakan prostitusi online itu hanya wewenang kepolisian. Wilayatul Hisbah harus punya taring, harus berani.

Untuk memperkuat Wilayatul Hisbah di lapangan, usul saya harus dibuat regulasi WH direkrut dari TNI POLRI. Dikembangkan saja, khusus Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda ada resimen atau satgas anti maksiat. Dengan begitu WH akan lebih punya nilai tawar, dan lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kebijakan dan Keputusan Keliru

Benar, untuk menjerat tindak pidana perzinahan tidak semudah yang dipikirkan. Harus ada saksi 4 orang dengan kriteria khusus (fiqh jinayah) atau dengan pengakuan dari si pelaku. Nah, untuk kasus prostitusi online di Aceh apakah ada 4 orng saksi itu atau pengakuan? Pihak yg melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih tahu.

Namun, demikian, jikapun tidak mmenuhi syarat untuk dijerat delik zina, masih terbuka peluang untuk dijerat delik khalwat, atau lewat jarimah takzir. Belum cukup alasan untuk dilepaskan menurut saya, dan sangat berpeluang untuk diteruskan ke Mahkamah Syariah. Nanti biar hakim yang memutuskan.

Catatan penting, membebaskan pelaku prostitusi online tanpa diajukan ke pengadilan menurut saya kebijakan yang keliru, menunjukkan betapa rendahnya pemahaman hukum/syariah para aparatur hukum kita.

Komentar Gubenur dan MPU

Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf, memberikan komentar di kolom komentar Media Sosial, “Hakim dan Jaksa akan kerepotan memanggil saksinya. Saksi yang melihatnya siapa?”

Jika memang benar ini komentar Irwandi Yusuf, jelas Irwandi tidak memahami pembuktian jinayah zina yang ada dalam Qanun Acara Jinayah Syariat Islam di Aceh. Karena, selain pembuktiannya lewat empat orang saksi yang adil, pembuktian itu bisa dilakukan lewat pengakuan pelaku zina itu sendiri, pengakuan di bawah sumpah. Jadi, saksi itu bukan hanya satu satunya cara pembuktian.

Seharusnya penasehat gubernur memberikan masukan kepada gubernur tentang itu. Tak sepantasnya seorang pemimpin tidak tahu tentang itu.Saran saya, Irwandi membaca isi Pasal terkait saksi dan pengakuan terdakwa dalam QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.

Saya juga menyayangkan komentar salah satu ketua MPU Aceh Tgk. Faisal Ali. Dalam menanggapu dilepasnya pelaku Prostitusi online, dalam salah satu media online ia mengatakan, “…misalnya tidak ada saksi, maka tidak ada yang bisa kita jadikan bukti maka terpaksa kita lepaskan.” Pernyataan ini seirama dengan sikap Gubenur. Dari komentar MPU tersebut, fokusnya ke saksi, terkesan untuk membuktikan itu hanya tergantung pada saksi semata, padahal sesuai qanun tidak demikian. Semoga maksud dari Gubenur dan MPU bukan demikian. Dan mereka mau meluruskannya.

Wilayatul Hisbah Aceh Besar Harus Mengambil Alih

Kasus prostitusi online masuk wilayah kerja Wilayatul Hisbah Aceh Besar, untuk itu jajaran WH Aceh Besar harus segera mengambil alih kasus ini. Jika pelaku tindak pidana ini sudah dikembalikan kepada orang tua oleh polisi, segera jemput kembali, dan proses sesuai prosedur syariah yang berlaku di Aceh sesuai qanun yang ada, bukan sesuai pendapat tokoh yang memberikan pandangan tidak sesuai Jurisprudence yang ada. Jangan sampai menjadi bumerang penegakan syariah di Aceh Besar dikemudian hari.

*)Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
Universitas Abulyatama.