PSK, Narkoba dan Pahlawan “Mata Satu”

Foto: fatmatat.com

Isu pembebasan para PSK yang berhasil ditangkap beberapa waktu lalu telah menuai protes dari banyak kalangan. Aksi pelepasan dan penyerahan para PSK kepada orangnya tuanya dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan penegakan syariat Islam di Aceh. Ada ragam komentar, mulai dari omelan sampai dengan kutuk dan kecam.

Gerak protes ini dapat secara mudah kita amati dari beranda media sosial sebagai lalu-lintas informasi yang tidak pernah sepi dan mengalir terus. Sebagai “jalan raya” informasi, media sosial tidak hanya diisi oleh informasi yang akurat, benar dan tepat, tapi, sekali lagi – seperti jalan raya, ia juga dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan sampai dengan lembu, itik, ayam dan bebek sekali pun. Cukup ramai!

Dalam kondisi inilah, informasi terkait protes atas isu pembebasan PSK terlihat ramai dan bergelora. Bahkan, beberapa akun “hantu” di facebook terlihat melakukan “pengancaman” akan bertindak tegas jika para PSK tersebut tidak dihukum. Namun sejauh ini, belum ada keterangan jelas, “tindakan tegas” apa yang mereka maksud.

Secara pribadi, jika informasi tersebut benar, saya tetap memosisikan diri sebagai bagian dari pihak yang melakukan protes atas tidak tegasnya penegakan hukum terhadap PSK. Sikap ini didasari oleh keinginan, atau mungkin mimpi, agar syariat bisa tegak dan menancap kuat di tanoh endatu. Ada “mimpi” besar agar penerapan syariat Islam di Aceh benar-benar kaffah dalam pengertian menyeluruh, bukan kaphak luyak alias parsial, yang hanya menyasar golongan bawah.

Namun demikian, menyimak gerak protes terhadap PSK akhir-akhir ini yang terlihat massif, saya menangkap adanya ketidak-kaffahan dalam bersikap. Artinya, ada banyak perilaku maksiat di tanoh endatu semisal korupsi dan narkoba yang terkesan “lolos” dari perhatian kita semua. Sebagai contoh kasus narkoba yang saban hari menghiasi pemberitaan media hanya mampu melahirkan protes-protes kecil dari beberapa orang yang mungkin dapat dihitung dengan jari, atau mungkin tambahan beberapa lidi.

Padahal, daya rusak narkoba terbilang cukup luas dan menyasar masyarakat dalam lintas generasi, tua-muda; miskin-kaya. Tidak hanya menyisakan daya rusak kepada generasi Aceh, diakui atau pun tidak, narkoba juga telah sukses “mempermalukan” Aceh di pentas nasional dengan ramainya para pemadat dan “toke sabe” di tanah ini. Sayangnya, sejauh ini, saya belum menyaksikan adanya gerak protes massal, baik melalui media sosial, maupun dalam aksi nyata terhadap menjamurnya narkoba di Aceh. Lantas di mana letak kekaffahan yang selama ini kita kampanyekan?

Saya justru menangkap ada “kelatahan” dari sebagian kita dalam memilah dan memilih maksiat. Satu maksiat dilawan, sementara segunung maksiat lainnya terkesan diabaikan. Di samping itu, sebagian kita juga terlihat “bergembira” ketika kasus-kasus maksiat terbongkar. “Kegembiraan” ini setidaknya tercermin dari “tekunnya” sebagian kita menyebarkan foto-foto “eksekusi” terhadap pelanggar syariat Islam semisal  pelaku mesum atau PSK. Padahal, kegembiraan itu semestinya hadir ketika maksiat telah pergi dari tanah ini.

Narkoba dan PSK

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjustifikasi tindakan prostitusi di tanah Aceh, sebab perilaku tersebut jelas-jelas melanggar syariat Islam sehingga seluruh PSK, germo berserta “kameng landok” memang pantas, layak dan bahkan wajib dihukum. Namun seperti telah terurai di atas, gerak penolakan yang sama juga harus ditujukan kepada pengguna dan pengedar narkoba yang notabene juga maksiat.

Jika PSK hanya mampu menyasar kalangan elit, maka narkoba justru “berkembang biak” dalam segala lapisan masyarakat. Jika praktik prostitusi hanya dapat berlangsung tertutup di tempat-tempat tertentu dan cenderung tersembunyi, narkoba justru bersifat liar dan terkesan bebas beraksi di sembarang tempat, tanpa kecuali. Bahkan narkoba bisa dikonsumsi di rumah, di kedai kopi atau di jambo jaga, sementara prostitusi tidak mungkin berlangsung dalam kondisi terbuka.

Kita tentu sering menyaksikan para pemadat melakukan aksinya di tempat terbuka, sebaliknya hal ini tidak berlaku dalam prostitusi. Artinya, narkoba bisa “dimakan” di kedai kopi, tapi PSK tidak mungkin “dimakan” di tempat-tempat seperti itu. Dengan kata lain, praktik narkoba bisa berlangsung “terang-terangan,” sementara prostitusi tidak.

Demikian pula dengan persoalan kuantitas. Saya yakin, bahwa kita tidak yakin jika dalam satu kampung ada satu PSK. Kita juga tidak yakin, atau setidaknya belum menemukan ada 1 PSK dalam satu kecamatan. Jika diperluas dalam lingkup yang lebih besar, dalam satu kabupaten mungkin hanya ada 10 PSK, itu pun jika ada. Jadi dapat diasumsikan bahwa dalam satu provinsi paling banyak hanya ada sekitar 50-100 PSK. Artinya, jika pun ada, secara kuantitas jumlah PSK di Aceh berada “jauh” di bawah angka pengguna narkoba.

Seperti dirilis AJNN (18/08/2016), menurut data Direktorat Polda Aceh, kasus narkoba di Aceh pada 2014 telah menjerat 1.305 tersangka dalam 942 perkara. Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 1.170 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 1.685 orang. Sementara pada 2016 terdapat 1.290 tersangka kasus narkoba. Pada tahun berikutnya 2017, seperti dicatat aceh.tribunnews (24/08/2017), jumlah tersangka narkoba kembali meningkat menjadi 1.334 orang dalam 962 kasus.

Jumlah kasus dan tersangka narkoba sebagaimana tersebut di atas adalah perkara yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Tentu masih banyak lagi yang bebas berkeliaran dan belum terungkap. Menyimak data ini, (asumsi) bukan tidak mungkin dalam satu desa ada 1 pengguna narkoba. Kemudian dalam satu kecamatan bisa jadi ada 10-50 (minimal) pengguna. Dalam lingkup kabupaten mungkin pengguna narkoba minimal mencapai angka ratusan. Demikian pula dalam satu provinsi jumlah ini akan semakin menggila. Tapi seperti telah disinggung di awal, sampai saat ini belum ada gerak perlawanan yang massif dari masyarakat Aceh terhadap narkoba seperti terlihat dalam perlawanan terhadap PSK, padahal keduanya adalah maksiat yang harus disepak di bumi Aceh.

Kita tentu ingat dengan sebuah riwayat tentang seorang pelacur yang merayu seorang ahli ibadah dengan tiga tawaran: zina, khamar dan membunuh. Si ahli ibadah tersebut tidak mau berzina dengan si pelacur dan dia juga tidak mau membunuh. Si ahli ibadah terpaksa memilih khamar yang dianggapnya sebagai dosa paling ringan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia meneguk khamar kemudian dia melanjutkan aksi zina dan membunuh. Akhirnya dia melakukan tiga kejahatan sekaligus akibat khamar.

Nah, jika kita sepakat narkoba semisal sabu-sabu dapat memberi dampak buruk pada “gagalnya” berpikir sehat sehingga bermuara pada tindak kejahatan lainnya seperti prostitusi dan pembunuhan, maka sudah semestinya narkoba dilawan sekeras-kerasnya. Artinya perlawanan terhadap prostitusi harus dilakukan beriringan dengan narkoba agar kita tidak menjadi “pahlawan mata satu” yang hanya mampu melihat satu maksiat dan “mengabaikan” maksiat lainnya.