Karimun Usman Sarankan Irwandi Praperadilankan KPK

Karimun Usman di kantor DPD PDIP Aceh. (Foto: aceHTrend/Irwan Saputra)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh– Pasca Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/7/2018) lalu, banyak pihak mengkritik cara lembaga anti rasuah menangkap orang nomor satu di provinsi paling barat pulau Sumatera itu. Pasalnya, saat ditangkap Irwandi yang saat itu sedang berada di Pendopo Gubernur Aceh tidak sedang menerima suap.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karimun Usman mengatakan, bahwa yang dimaksud tangkap tangan adalah ditangkap basah, sementara Irwandi sedang berada di Pendopo Gubernur Aceh saat dijemput KPK.

“Malam kedua setelah ditangkap Irwandi saya datang ke rumah beliau saya suruh praperadilan saja untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Tapi semua tergantung pada yang bersangkutan,” ujarnya pada aceHTrend di kantor DPD PDIP, Banda Aceh, Rabu (11/7/2018).

Sebab kata Karimun, penangkapan Irwandi yang disebut KPK sebagai OTT adalah yang pertama sekali terjadi di Aceh dan massa demontrasi pembebasan Irwandi yang menyebutkan ada permainan di balik penangkapan ini bisa saja terjadi.

“Karena KPK bisa saja diduga bermain politik,” katanya.

Karimun mengaku mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Aceh asalkan KPK tidak hangat-hangat taik ayam.

Dia mencontohkan kasus dugaan penggelapan bantuan dana hibah sebesar Rp 650 miliar yang diperuntukkan untuk mantan kombatan GAM yang telah diungkapkan ke publik dan telah dilaporkan ke aparat penegak hukum namun hingga saat ini belum menuai titik terang.

“Zakaria Saman sudah mengatakan bahwa dia siap menjadi saksi pada kasus tersebut. Itukan sudah dibuka di depan publik saat debat calon guberur tapi kok KPK diam, kenapa dengan Irwandi begini. Saya dukung KPK tapi jangan hangat-hangat taik ayam untuk di Aceh,” protesnya.

Saat ditanya apakah PDIP Aceh akan menyediakan bantuan hukum untuk Irwandi sebagai gubernur yang diusung partainya hasil pilkada 2017 lalu, Karimun menjawab bahwa terkait hal itu akan dibicarakan lagi nanti.

“Itu nanti kita lihat. Tapi Pak Hasto (Sekjen PDIP) sudah menyarankan coba cari pengacaranya yang tahu tingkah laku dan cara beracara dengan KPK,” katanya. Hasto menyampaikan itu saat ditemui isteri Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf, Senin (9/7/2018) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat.

Proses Hukum Upaya Menjaga Hak Masyarakat Aceh Agar Tidak Dikorupsi

Sementara itu Jubir KPK Febri Diansyah seperti dilansir media ini, Senin (9/7/2018) menegaskan, semua proses yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum semata. Sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Utuk itu dia mengajak agar semua pihak mengikuti proses hukum yang berjalan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, (Foto: IDN Times)

“Semua proses hukum dalam menangani kasus korupsi ini selain dilakukan karena UU mengatur demikian, hal ini juga merupakan tugas bersama untuk menjaga agak hak-hak masyarakat, khususnya di Aceh agar tidak dirugikan akibat perilaku korupsi pejabat-pejabat tertentu,” katanya.

Dia menuturkan, dalam melaksanakan tugas, KPK memastikan bertindak profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sejauh ini, sekitar 97 kepala daerah telah kami proses dalam kasus dugaan korupsi. Semua pada akhirnya akan diuji di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” kata Febri Diansyah.[]

Wartawan : Irwan Saputra