Balada 10 Tahun Dana Otonomi Khusus Aceh

Pengemis di depan Masjid Raya Baiturrahman (Foto: Pikiran Merdeka)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Provinsi Aceh dan Papua adalah dua provinsi yang terletak di paling barat dan timur Indonesia yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Dua provinsi ini dikucurkan dana yang melimpah untuk menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Aceh sendiri akan menerima dana otonomi khusus sejak 2008 dan akan berakhir pada 2027. Total dana yang diterima provinsi Aceh sejak 2008 hingga 2018 senilai Rp 65.019 triliun.

Untuk tahun ini saja, Aceh sudah mendapat suntikan dana sebesar Rp 8.029 triliun. Dana ini dibagi menjadi Rp 1 triliun untuk program berasama, 40 persen dari sisanya untuk kabupaten atau kota serta 60 persen lainnya untuk usulan satuan kerja pemerintan Aceh (SKPA) dan DPRA.

Namun dengan dana yang melimpah ternyata belum mampu mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Aceh tetap saja masih dibekap kemiskinan.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 829 ribu orang atau 15,92 persen. Jumlah tersebut terjadi sedikit penurunan 42 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang jumlahnya mencapai 872 ribu orang atau 16,89 persen.

Kendatipun demikian, peringkat kemiskinan Aceh masih bertenger sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat keenam termiskin secara nasional

Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau akrab dikenal Haji Uma menilai, lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Aceh terhadap dana otonomi khusus menjadi penyebab banyaknya program-program pemerintah yang dibiayai dana otonomi daerah tidak tepat sasaran dan gagal menggenjot pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Seharusnya dana yang besar dan tidak dirasakan oleh semua provinsi di republik ini dapat menekan angka kemiskinan di Aceh. Tapi kita lihat angka kemiskinan di Aceh masih sangat miris,” kesalnya.

Dr. Amri, pengamat ekonomi Aceh yang juga tenaga ahli penyusunan qanun otonomi khusus di DPRA juga menyebutkan hal serupa. Menurutnya, ada yang keliru dari pengelolaan dan manajemen dana otonomi khusus, dan hampir semua program yang dibiayai oleh dana tersebut tidak ada perencanaan yang matang sehingga gagal menjadi lokomotif pembangunan.

Bahkan menurut Amri, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Aceh non aktif Irwandi yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua tersangka lainnya dalam operasi tangkap tangan oleh KPK tidak lepas dari carut-marutnya pengelolaan dana otonomi khusus. “Inilah yang menjadi pemicu terjadinya tangkap tangan kemarin,” kata Amri.

***

Haji Uma, komedian Aceh yang kini tercatat sebagai anggota Komite II DPD RI mengaku sangat prihatin dengan nasib dana otonomi khusus belum mampu menuai hasil seperti yang diharapkan; pembangunan tidak tepat sasaran, angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang jalan di tempat.

“Saya melihat ada yang salah dari pengelolaan dana otonomi khusus ini,” ujarnya saat ditemui aceHTren di salah satu warung kopi di Lambhuk, Banda Aceh, Rabu (12/7/2018).

Dia mengaku sangat berharap, jika selama 10 tahun dana otonomi khusus bekum mampu menggenjot pembangunan, kedepan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus berbenah diri berbenah diri agar dana yang besar ini dapat dipergunakan tepat sasaran, apalagi hingga saat ini kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih sangat tinggi maunya hal ini tidak lagi terjadi di Aceh dengan adanya dana otonomi khusus.

Haji Uma (foto: aceHtrend/Dok)

Caranya adalah dengan pengelolaan yang tepat sasaran dan semua stake holder bekerja maksimal dalam pengawasi setiap program-program yang dibiayai oleh dana otonomi khusus jangan setelah bantuan diberikan namun dinas terkait lepas tangan. Untuk itu harus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membebankan kepada dinas-dinasnya sejauh mana keberhasilan program-program mereka yang dibiayai oleh dana otonomi khusus, dan mereka harus rajin mengawasi program tersebut.

“Dinas-dinas harus dibuat wajib bertanggungjawab bahwa keberhasilan program-program yang diusulkan adalah jaminan bagi keberlanjutan kepala dinas tersebut. Jangan tidak ada yang mau ambil risiko atas kegagalan tersebut,” imbuhnya.

Sebab, kata Haji Uma, ibarat seorang anak yang diantar untuk mondok di sebuah pesantren yang bagus, apabila pihak pesantren tidak rajin mengawasi para santrinya untuk belajar maka mereka tidak akan menjadi seperti yang diharapkan.

Untuk itu dia menilai bahwa pengelolaan dana otonomi khusus Aceh ini harus tepat sasaran, salah satunya adalah dengan mengembalikan lagi pengelolaannya pada kabupaten kota. Selama ini pengelolaan dana otonomi khusus 40 persen di kabupaten/kota dan 60 persen di provinsi ditarik oleh DPRA untuk dikelola 100 persen di provinsi.

Seharusnya, menurut Haji Uma, aturan pengelolaan otonomi khusus dibuat berlandaskan kepentingan masyarakat dan efektivitas. Namun Haji Uma yakin bahwa dewan di Aceh punya pertimbangan sendiri sebelum menarik dana tersebut ke provinsi.

“Kita tentu tidak menyalahkan DPR dalam membuat qanun ini. Saya percaya legislatif punya keinginan untuk merubah kearah yang kebih baik namun ternyata tidak efektif,” ujarnya.

Maka untuk ke depan dia menyarankan agar teknis pengelolaan dana otonomi khusus supaya tepat sasaran dan menghindari sisa lebih anggaran yang besar di akhir tahun serta mencegah penyelewengan anggaran maka dibuat formulasi baru.

“Saya pernah menyarankan agar pengelolaannya 60 persen di kabupaten/kota dan 40 persen di provinsi,” katanya.

Bukan tanpa alasan, Haji Uma menilai, denyut pembangunan Aceh ada di kabupaten/kota, karena kabupaten/kota yang punya wilayah, berbeda halnya dengan provinsi. Lalu tugas provinsi?

“Tugasnya adalah mengatur, memback up, mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kabupatan/kota. Berikan hak kepada kabupaten/kota,” sebutnya.

Karena, katanya, dengan diberikan hak yang besar kepada kabupaten/kota program-program pembangunan tidak menumpuk di provinsi dan serapan anggaran juga lebih efektif, selain itu hasil Musrenbang di tingkat kabupten/kota tidak lagi tereduksi oleh provinsi seperti yang terjadi selama ini. Kerena, katanya, yang paling tahu pembangunan di daerah adakah pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut bukan provinsi.

“Tapi Kalau daerah juga tidak berhasil berarti kita beluam tahu mekanisme apalagi harus dilakukan untuk membanguan, karena kan tidak mungkin malaikat yang turun untuk membangun,” pungkas Haji Uma bertamsil.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Aceh Amri  menilai sah-sah saja usulan Haji Uma bahwa pengelolaan dana otonomi khusus 60 ke kabupaten/kota 40 di provinsi, asalkan ada kesepakan antara setiap bupati/wali kota dengan DPRA dan Pemerintah Aceh.

Tapi, Amri tetap menilai 40 ke kabupaten dan 60 provinsi seperti sebelumnya lebih ideal hanya saja menajemen pengelolannya harus lebih efektif dan transparan, sebab kalau semua ditarik ke provinsi seperti sekarang ini juga tidak efektif dan tidak selasesai makanya terjadilah pengelolaan yang amburadur ditambah lagi tidak adanya manajemen yang kuat dalam mengelola dana yang besar tersebut.

Dr Amri (Foto: tribunnews.com)

“Boleh saja semua dikelola provinsi tapi manajemennya harus kuat bukan dalam dalam artian kuat maki-maki, akan tetapi kuat dalam artian teratur, tepat sasaran, pembahasan tepat waktu, pelaksaannya tepat waktu, kemudian pengawasan juga tepat. Pengaewasan yang kita maksud ini adalah memenuhi semua unsur,” jelasnya.

Selama ini, katanya, 10 tahun sudah dana otonomi khusus berjalan tidak ada pengawasan yang ketat, akibatnya hampir tidak proyek-proyek monumental yang lahir dari otonomi khusus selain dari perluasan Masjid Raya Baiturrahman dan Jembatan Lamnyong Banda Aceh di masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah.

“Karena itu harus duduk berasama segera membicarakan mekanisme pengelolaan dana ini dan gubernur itu jangan lagi melanggar aturan seperti kemarin APBA dipergubkan, harusnya dana ini harus diqanunkan maka terjadilah peristiwa tangkap tangan Gubernur Aceh kemarin,” katanya.

Dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala ini juga menilai bahwa hampir semua program yang dibiayai oleh dana otonomi daerah tahun anggaran 2018 tidak memiliki perencanaan yang matang, maka jalan keluarnya adalah DPRA dan Plt Gubernur Nova Iriansyah tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri dan harus saling bersinergi.

“Karena kalau jalan sendiri-sendiri pasti kacau pembangunan Aceh karena tidak ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif itu mutlak harus dilakukan. Kebersamaan itu penting dalam mengelola negera ini, tidak bisa sombong dan angkuh karena negara ini aAdalah milik bersama,” katanya.

Di penghujung pembicaraannya dia mengungkapkan bahwa DPRA akan segera mengembalikan pengelolaan dana otonomi khusus ke kabupaten/kota seperti semula, yaitu 40 banding 60. “Targetnya bulan Agustus ini sudah selesai,” katanya. []

Wartawan : Irwan Saputra