Bukan Hanya Irwandi, KPK Harus Periksa Bappeda Aceh

Muhajir Juli. Doc. pribadi.

Oleh Muhajir Juli*)

Renovasi Mesjid Raya Baiturahman di masa Zaini Abdullah memimpin Aceh, tidak ada di dalam RPJM yang diqanunkan di awal tahun, ide yang muncul belakangan itu, di masa-masa akhir jabatan sang dokter itu, merupakan inisiatif yang bersangkutan dan kemudian disesuaikan dengan revisi RPJM, apakah RPJM revisi itu kemudian diqanunkan? Pembangunan yang dilakukan tanpa direncanakan sejak penyusunan awal RPJM Aceh, disebut-sebut telah berlangsung lama dan menyerap triliunan Dana Otsus.

Sejak disalurkan pada tahun 2008, hingga 2017 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sudah mencapai 56,67 trilyun, akan tetapi tetap saja tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh, malah membuat daerah ini terus menjadi propinsi termiskin di Pulau Sumatera dan selalu berada dalam 10 besar daerah miskin di Indonesia. Jangankan berharap rakyat Aceh secara umum hidup sejahtera pasca konflik antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustu 2005, korban konflik saja, hingga kini tidak terurus dengan baik.

Dana Otsus, bila diterjemahkan secara harfiah, merupakan dana takziah korban konflik, yang oleh juru runding GAM kala itu disebut sebagai dana pampasan perang, untuk mengganti rugi semua kerugian rakyat Aceh ketika negeri ini dilamun perang berkepanjangan, termasuk di dalamnya korban jiwa. Dalam bahasa yang lebih kasar, dana otsus adalah dana “sayam” untuk mengganti darah yang mengucur, kehormatan yang dirampas, harta yang dibumihanguskan serta keluarga yang dihilangkan secara paksa.

Akan tetapi tujuan para elit GAM untuk “mengganti rugi” semua kerugian rakyat Aceh melalui dana otonomi khusus itu, tidaklah maujud dalam kehidupan nyata. Rakyat tetap miskin, sedangkan para elit birokrat seperti para kepala dinas, dan pejabat di bawahnya hidup bergelimang harta, bahkan memiliki asset bak milyuner yang sukses dengan unit usahanya di berbagai belahan dunia. Akan tetapi mereka luput dari perhatian publik, yang tertuduh justru hanya para eks kombatan GAM yang disebut-sebut telah menyelewengkan dana sebanyak 650 miliar yang bersumber dari otsus Aceh. Walau apa yang disangkakan kepada “GAM” merupakan sesuatu yang harus diusut, tapi mereka hanyalah partikel kecil dari lingkaran setan bandit-bandit yang merampok dana otonomi khusus.

Sayangnya, banyak para eks kombatan dan intelektual GAM yang tidak mampu –ataukah tidak mau—melihat ini sebagai masalah, di tengah hantaman isu bahwa merekalah yang dituduh sebagai penyebab hancurnya ekonomi dan pembangunan Aceh pasca konflik, eksponen tersebut gagal membangun opini terbalik, bahwa mereka tidaklah sebagai pengelola dana otsus Aceh. semua pengelolaan, perencanaan dan eksekusi anggaran itu dilakukan oleh PNS yang diawali dari Bappeda Aceh.

OTT Irwandi Sebagai Pintu Masuk

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Propinsi Aceh adalah dapur produksi yang paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana otsus Aceh. semua tindakan korupsi anggaran, selalu dimulai dari perencanaan di Bappeda, yaitu korupsi perencanaan.

Untuk itu, sangkaan 500 juta uang fee dana otsus dalam kasus OTT Gubernur Irwandi Yusuf, itu belum seberapa. Nominalnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan indikasi megakorupsi dana otsus yang mencapai angka trilyunan rupiah. Angka 500 juta itu baru sebutir pasir di tengah samudera korupsi dana otsus Aceh.

Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah merilis hasil audit dana otsus Aceh 2008-2012 dengan menyebut ada sekitar 5,1 dari total 21,1 trilyun uang dana otsus terindikasi tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Ada keanehan dengan BPK Perwakilan Aceh, semenjak merilis hasil audit pada tahun 2013, mereka tidak pernah lagi mempublish hasil audit mereka atas dana otsus Aceh pada tahun tahun-tahun berikutnya, malah dalam beberapa tahun terakhir mereka justru menghadiahi Pemerintah Aceh predikat WTP sehingga menimbulkan kecurigaan banyak pihak.

Oleh karena itu KPK tidak boleh terpaku hanya pada kasus OTT Gubernur Irwandi saja. Kasus ini oleh KPK harus dijadikan pintu masuk untuk melacak seluruh indikasi korupsi dana otsus Aceh, mulai dari tahun pertama penerimaannya, 2008 sampai sekarang yang totanyal mencapai 56, 67 trilyun.

Dengan supervisi KPK, BPK perlu didesak untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap dana otsus yang telah diterima Aceh. Temuan-temuan indikasi korupsi hasil audit ini penting untuk menjadi rujukan bagi tindakan—tindakan hukum lebih lanjut oleh KPK.

KPK Harus Memeriksa Bappeda Aceh

Hasil penelusuran, penulis menemukan informasi tentang proyek-proyek pembangunan di Aceh yang terbengkalai dan tidak berfungsi dengan semestinya, seperti berulang kali diberitakan oleh media-media lokal di Aceh. Dengan fakta bahwa porsi terbesar pembiayaan pembangunan aceh bersumber dari dana otsus, maka dapat disimpulkan proyek-proyek ini sangat mungkin bersumber dari dana otsus. Sejauh ini publik Aceh belum mengetahui berapa riil jumlah proyek-proyek gagal tersebut, dan berapa nomial kerugian uang negara yang ditimbulkannya.

KPK perlu melacak data-data tentang proyek-proyek gagal tersebut. Ini adalah indikasi kuat dari keteledoran, kelemahan, bahkan korupsi perencanaan di Aceh yang berakibat pada kesiaan-kesiaan dana otsus Aceh. Jika ada pertanyaan besar, mengapa dengan trilyunan uang dana otsus Aceh tetap miskin, maka sangat mungkin inilah jawabannya. Jika kita mau memakai teori sederhana, bahwa keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya, maka dapat dipastikan inilah sumber masalah dari fakta kegagalan pembangunan Aceh selama ini.

Hasil analisa penulis dari berbagai bahan yang ada, Bappeda Aceh juga teledor dan telah melakukan kelalaian fatal dengan tidak menyiapkan sedari awal masterplan pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus. Ibarat kata, setelah buang air besar berkali-kali baru berpikir membuat toilet, persis itulah yang terjadi dengan Bappeda Aceh. Inikan aneh, mestinya sebagai lembaga perencana, Bappeda sedari awal sudah menyiapkan masterplan sebagai acuan untuk memberi arah bagi pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus Aceh. Kenyaatannya mereka baru berpikir membuat masterplan setelah tahunan dana otsus dieksekusi. Wajar saja kalau pengelolaan dan pemanfaatannya kemudian menjadi liar dan tidak jelas.

Sebagai lembaga perencana Bappeda Aceh adalah pihak yang paling bertanggung-jawab atas kesia-siaan dana otsus Aceh. Bicara korupsi dana otsus Aceh, maka sesuai dengan tupoksi, Bappeda Aceh mestinya masuk dalam daftar pertama yang harus diperiksa oleh KPK. KPK perlu menelusuri dan mendalami indikasi-indikasi kelemahan dan korupsi perencanaan yang terjadi di lembaga ini.

KPK perlu memanggil semua Sekda Aceh dan Kepala Bappeda Aceh mulai dari yang menjabat pada awal masa alokasi dana otsus sampai sekarang. Para Sekda ini adalah ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang bertanggung-jawab atas arah kebijakan pelaksanaan APBA. Mereka wajib dimintai keterangan dan tanggung-jawabnya. Kepala Bappeda juga wajib diperiksa terkait indikasi kesalahan dan korupsi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan Aceh.

Jika terbukti kuat mereka tidak bertanggung-jawab bahkan terlibat korupsi, maka KPK tidak perlu ragu untuk memberi sanksi hukum kepada elit-elit birokrasi pemerintahan Aceh ini.

Bicara skala, kita yakin indikasi korupsi dana otsus ini berlangsung masiv dengan melibatkan banyak pihak yang berjamaah mengkorupsi uang taqziah korban konflik Aceh ini, terutama dari kalangan elite baik di level provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu jika dari hasil penelesuran KPK nanti ditemukan bukti tindak pidana korupsi maka KPK tidak perlu ragu melakukan tindakan hukum terhadap semua para pihak yang terlibat. Biar saja Aceh yang memang sudah mendapat predikat sebagai daerah termiskin menjadi semakin lengkap dengan predikat sebagai daerah terkorup.

Hanya inilah satu-satunya cara membalut luka hati dan nestapa rakyat Aceh yang terus memendam asa akan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera namun apa daya harus menerima kenyataan hidup berkubang kemiskinan akibat dikhianati oleh elit-elitnya sendiri.

Di akhir tulisan ini, saya ingin memberikan salah satu contoh tentang perencanaan Aceh yang amburadul, yaitu lahirnya program renovasi Mesjid Raya Baiturahman di periode akhir Zaini Abdullah. Pembangunan ini tidak muncul di dalam RPJM yang disusun sebelum tahun anggaran berjalan. Sehingga sejumlah pihak sempat melakukan protes, termasuk para aktivis LSM. Akan tetapi Pemerintah Aceh kala itu bergeming, mereka tetap melanjutkannya dan kemudian melakukan revisi RPJM yang sudah diqanunkan. Para pemprotes dibungkam dengan isu-isu sensitif, sehingga pada akhirnya memilih diam. Sebagian mengalihkan kritik ke soal lainnya seperti hilangnya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya.

*)Penulis adalah Pemimpin Redaksi aceHTrend. Opini ini merupakan pendapat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan institusi tempat yang bersangkutan bekerja.