Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi Dukungan Eksekusi Kalista Alam

Penyerahan petisi kepada staf Pengadilan Tinggi Banda Aceh. @Teuku Hendra Keumala/aceHTrend

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil menyerahkan petisi dukungan publik kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PT Kalista Alam (PT.KA) yang telah ditetapkan bersalah karena membakar lahan gambut rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya.

Petisi tersebut berisi dukungan sekaligus desakan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo.

Sekretaris Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) Badrul Irfan, mengatakan, penyerahan petisi ini merupakan bentuk dukungan kepada PT Banda Aceh untuk membatalkan putusan PN Meulaboh yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pembakar lahan tidak bisa dieksekusi.

Sebagai wujud partisipasi publik, HAkA menggalang petisi ini melalui change.org dan mendesak MA membatalkan putusan 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo sekaligus memerintahkan PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT. KA sesuai dengan putusan perkara no. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan no. 651 K/Pdt/2015 jo putusan no. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan no. 12/PDT.G/2012/PN.MBO untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 366 miliar.

“Penyerahan petisi ini adalah bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap terhadap pengawalan kasus tersebut,” kata Badrul Irfan usai menyerahkan petisi tersebut, di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kamis (12/7/2018).

Sementara itu, Rumoh Transparansi juga sudah melaporkan kasus ini ke KPK dengan nomor pengaduan 96297 pada hari Rabu, 2 Mei 2018.

Hal ini karena dianggap terjadi penyelewengan pada kasus ini yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp366 miliar.

“Hal ini juga kami anggap sebagai salah satu upaya penyalahgunaan wewenang oleh PN Meulaboh. Atas dasar ini, kami mengadukan pihak PN Meulaboh ke KPK sebagai lembaga antirasuah di Indonesia,” ujar Crisna dari Rumoh Transparansi.

Sementara Juru Bicara Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) M. Fahmi menyampaikan, PT Kallista Alam telah dibuktikan bersalah berdasarkan undang-undang administrasi, pidana, dan perdata oleh majelis pengadilan dan Mahkamah Agung. Bila suatu pengadilan negeri bisa menentang putusan Mahkamah Agung, ini sangat tidak masuk akal.

“Tidak mengejutkan kalau sekarang banyak pengamat yang mempertanyakan motif di belakang putusan hakim PN Meulaboh dalam kasus ini, dan kami meminta ada investigasi khusus disini,” ujar M. Fahmi

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH) menyerahkan petisi.[]

Wartawan : Teuku Hendra Keumala
Editor : Ihan Nurdin