Aceh Barat Kekurangan 16 Dokter Puskesmas

Acehtrend – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengalami krisis tenaga dokter yang harusnya ditempatkan pada 13 puskesmas melaksanakan tugas agar masyarakat tidak sakit-sakitan.

“Seluruh Aceh Barat kita masih kekurangan 16 dokter, untuk puskesmas Kecamatan Johan Pahlawan saja kita masih kekurangan empat orang, intinya tugas mereka jangan ada orang sakit, lebih kepada pencegahan,” kata Kepala Dinkes Aceh Barat dr Zafril Luthfy di Meulaboh, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela sosialisasi dan evaluasi realisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 yang diikuti oleh kepala puskesmas di Hotel Tiara Meulaboh.

Kondisi kekurangan tenaga dokter tersebut menyebabkan terjadinya overload karena per satu orang dokter itu harus menanggani 15 ribu pasien, padahal secara ketentuan satu orang dokter di puskesmas tidak harus menangani pasien mencapai angka belasan ribu.

dr Luthfy mengatakan, secara kapitasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) per satu orang dokter untuk menanggani 5.000 pasien, sesuai aturan baru dengan pembayaran klaim Rp3.500/pasien, beda dengan tahun 2014 masih seharga Rp5.000-Rp6.000/pasien.

“Namun kegiatan evaluasi BOK ini tidak ada kaitannya dengan persoalan overload di puskesmas. Kegiatan ini mengevaluasi program Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan, mana yang sudah bagus kita pertahankan kemudian mana yang lemah kita lakukan intervensi,” imbuhnya.

dr Luthfy menjelaskan, terkait dengan pengelolaan dana BOK terhadap 13 puskesmas kawasan setempat pada 2015 ini mengalami peningkatan mencapai Rp1,9 miliar seiring terjadinya peningkatan kepesertaan masyarakat, sementara selama 2014 hanya senilai Rp1,1 miliar.

Diharapkan dengan adanya penambahan dana pusat tersebut fokus kinerja puskesmas terhadap prefentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif masyarakat dalam 12 kecamatan dapat berjalan dengan maksimal.

“Puskesmas memiliki empat tugas pokok, tapi tidak semua dengan dana BOK karena sasaran pengunaan dana BOK sendiri adalah untuk program prefentif dan promotif atau lebih kepada sifatnya pencegahan,” jelasnya.

Lebih lanjut dr Luthfy menjelaskan mengenai pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami penurunan dari Rp1,3 miliar pada 2014 menjadi Rp600 juta pada 2015, pengelolaan dana tersebut dihitung sesuai jumlah kepesertaan bukan dari ketersediaan anggaran dari Kementrian Kesehatan.

Meskipun terjadinya penurunan besaran dana JKN diwilayah itu akan tetapi tidak mempengaruhi jumlah kepesertaan hanya saja donasi pembayaran tarif kapitasi yang diterima Pemkab Aceh Barat berkurang.

Sebutnya, dalam pengelolaan dana tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni sumber daya manusia dokter dan perhitungan jam kerja mereka harus memenuhi standar tarif yang telah ditentukan.

“Jadinya kegiatan-kegiatan itu kita upayakan tidak tumpang tindih. Kedua sumber dana (BOK dan JKN) berjalan sesuai ketentuan karena kalau diharapkan dari dana BOK saja tidak cukup, jadi ada kegiatan persetanse dana JKN untuk mendukung kegiatan BOK dan kita ada petunjuk teknis hal itu,” katanya menambahkan. (Ant)

KOMENTAR FACEBOOK