Beragam Masalah Bangsa Tak Terselesaikan Jokowi-JK

ACEHTREND – Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, M.I.P, menilai, bahwa hampir berjalan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK beragam persoalan bangsa hampir tidak terselesaikan.

Mulai dari melemahnya perekonomian nasional, kasus korupsi yang menjerat elit politik, konflik didaerah dan pembakaran lahan. Hal ini disampaikannya melalui keterangan pers yang diterima Waspada Online, Jum’at (18/9).

Menurut Senator DPR RI asal Aceh ini, dalam dua hari terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensusnya dimana angka penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 860.000 orang.

Pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk.

Dirinya juga menilai bahwa dalam hal ini Pemerintah Jokowi-JK tak punya solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mengatasi krisis ekonomi.

Bahkan masih banyak program pemerintah yang tidak mempunyai langkah kongkrit dan kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor kuat penyumbang kemiskinan di Indonesia. Naiknya harga BBM berimbas pada naiknya harga pangan dan komoditas yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat,” tulisnya.

Hari ini, lanjutnya, sesuatu hal yang aneh bila masyarakat miskin terus meningkat, sedangkan Bank Dunia mendukung penuh program Jokowi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan yang luas ini.

“Jadi hal ini kembali terkait dengan kebijakan pemerintah apakah pro kepada pengentasan kemiskinan atau tidak. Salah satu program Jokowi dalam kampanye presiden tahun lalu untuk pengentasan kemiskinan adalah desa produksi, desa sebagai pusat produksi,” tulisnya lagi.

Menurutnya lagi, Desa akan menjadi pusat produk-produk pertanian yang akan di back up oleh pemasaran, permodalan, dan pergudangan.

“Sampai saat ini kebijakan tersebut belum nampak terealisasi, dana desa yang sudah ditransfer ke daerah belum bisa dijadikan solusi. Untuk selanjutnya pemerintah jangan terlalu sibuk jalan jalan dengan dalih mencari investor untuk pengembangan daerah,” harap senator asal Aceh tersebut.(wol)

KOMENTAR FACEBOOK