Satu Tahun Jokowi-Jk: PPSP UTU Minta Presiden Evaluasi Badan Intelijen Negara dan Kepolisian

ACEHTREND.CO — Pusat Studi Sosial dan Pembangunan Universitas (PSSP) Teuku Umar, melalui Direkturnya Fuad Hadi, di forum Simposium Pencapaian Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk di UNPAD meminta Jokowi-Jk untuk melakukan evaluasi inteligen negara dan kepolisian secara menyeluruh.

Permintaan itu, menurut Fuad Hadi, berkenaan dengan situasi nasional yang terlalu banyak terjadi ketimpangan yang akhirnya justru menjatuhkan wibawa pemerintah.

Acara simposium nasional digelar oleh Universitas Padjajaran Bandung guna mengevaluasi pencapaian satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Acara ini dilaksanakan pada 17 Okt 2015 di Gedung Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad, Jatinangor-Jabar.

Simposium menitik beratkan pada evaluasi pemerintahan bidang politik dan keamanan. Hadir dalam simposium tersebut sebagai pembicara adalah : Marsekal (Purn) TNI Chappy Hakim (Mantan KSAU), Muradi, Ph. D (ketua pusat studi politik dan keamanan UNPAD), Dr. Arry Bainus (Wakil Rektor I UNPAD).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial dan Pembangunan (PSSP) UTU, Fuad Hadi, SH., MH yang ikut memberikan tanggapan dalam simposium tersebut menyatakan banyak hal yang perlu dikoreksi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk terutama dalam bidang poltik keamanan, bagaimana di satu tahun berjalan pemerintahan Jokowi-Jk terhadinya konflik-konflik organisasi politik seperti dualisme kepengurusan PPP dan Partai Golkar.

Ini membuktikan dimana negara tidak bisa menjamin kepastian hukum bagi warganya dalam menjalankan fungsi-fungsi politik, yang paling parah adalah dualisme sampai ketingkat organisasi kepemudaan dilevel KNPI yang merupakan wadah berhimpun organisasi-organisasi kepemudaan nasional.

Masih menurut Fuad Hadi, Disektor keamanan juga sangat menonjol, diawal-awal pemerintahannya Jokowi tidak bisa meredam konflik KPK VS Polri yang menyebabkan tidak harmonisnya institusi penegakan hukum. Jokowi juga tidak mampu menyelesaikan polemik Komjen Pol Budi Gunawan. Ini menyebabkan wibawa pemerintahan dimata publik sangatlah hancur.

Fuad Hadi juga menyinggung insiden pembakaran masjid di Tolikara, Papua dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. “ini jelas-jelas ada yang salah dengan manajemen keamanan di Republik ini,” kata Fuad Hadi.

Fuad menegaskan PSSP UTU meminta kepada Presiden agar mengevaluasi kinerja lembaga intelijen negara dan kepolisian secara menyeluruh.

Daulat Udara dan Bela Negara

Sementara itu, Chappy Hakim yang merupakan Mantan Kepala Staf Angkatan Udara TNI menyebutkan persoalan kemananan negara ini sudah sangat parah terutama disektor pertahanan udara, dimana sampai sekarang persoalan FIR (Flight Information Region) Singapura yang belum selesai.

Semestinya Presiden Jokowi harus sesegera mungkin menuntaskan FIR Singapura, jangan sampai ruang udara Indonesia itu dikuasai oleh Singapura.

“Masak urusan rumah tangga kita sendiri harus diatur oleh Singapura. Setiap penerbangan sipil kita harus minta izin terlebuh dahulu kepada otoritas Singapura,” gugat Chappy.

Chappy Hakim juga mengkritik kebijakan Menhub Jonan yang melanjutkan komersialisasi Bandara Halim Perdana Kusuma yang merupakan jantung pertahanan udara RI. Hal tersebut dinilai sangat membahayakan sistem pertahanan udara RI.

Lebih lanjut, Muradi, Ph. D. yang merupakan ketua pusat studi politik dan keamanan Unpad menyayangkan sikap yang sangat terburu-buru dari kemenhan untuk menerapkan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara. Hal ini sebenarnya harus dikaji lebih mendalam terlebih dahulu karena menyangkut juga dengan ketersediaan APBN untuk program tersebut.

“Semestinta Kemenhan lebih memprioritaskan alutsista TNI yang semuannya sudah tidak layak pakai,” katanya. []

KOMENTAR FACEBOOK