Editorial: Arang Habis Besi Binasa

Tidak ada yang dimenangkan. Tidak kubu Bali, tidak juga kubu Ancol. Memang Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait sengketa kepengurusan. Hanya saja, MA memutuskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau, dengan Ketua Umum Aburizal dan Sekjen Golkar Idrus Marham dan segenap jajaran lainnya, termasuk di dalamnya Agung Laksono (20/10/2015).

MA memang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diputuskan pada, Senin 18 Mei 2015. Tapi, apa putusan PTUN Jakarta?

PTUN sebelumnya memutuskan bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah. Ada pun hasil Munas Riau menyatakan bahwa Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Agung Laksono menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sedangkan, posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Idrus Marham.

***

Seluruh dinamika politik dan hukum Partai Golkar itu mengingatkan kita pada pribahasa “arang habis besi binasa.” Pribahasa ini menjelaskan kesia-siaan dari dua Munas Golkar yang menghamburkan begitu banyak uang.

Ya, betapa sia-sianya hajatan politik yang dilakukan dalam bentuk Munas Bali dan Munas Ancol yang digelar di penghujung tahun 2014. Hasil penelusuran CNN Indonesia menemukan angka fantastis pengeluaran biaya Munas Bali, yaitu antara 20 sd 36 miliar. Sedangkan menurut politisi muda Golkar Indra Jaya Piliang, penyelenggaraan Munas, Rapimnas atau perayaan ulang tahun, termasuk acara besar di Partai Golkar memang sulit diprediksi. Dalam hitungan kasar dia, biaya untuk acara besar itu mencapai ratusan miliar. “Adalah kalau sampai segitu (ratusan miliar),” tuturnya saat berbincang dengan ‘CNN Indonesia’, Rabu (11/3/15) lalu.

Betapa besar uang yang sudah melayang. Sama seperti membuang garam di laut. Suatu kegiatan yang tidak ada gunanya. Andai uang puluhan hingga ratusan miliar itu dipakai untuk rakyat miskin sudah pasti nama Partai Golkar semakin melambung dalam puja-puji rakyat. Tapi, apa yang terjadi? Uang itu dipakai untuk memenuhi hasrat kuasa para elit. Bagi elit sekelas ARB atau Agung mungkin jumlah uang miliar tidak ada maknanya. Bila mereka memiliki kuasa, mungkin lebih dari ratusan miliar dapat diperoleh kembali. Tapi, adakah itu semua yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, yang di dalamnya ada kader partai beringin?

***

Kini, Mahkamah Agung sudah memutuskan. Kepengurusan yang sah adalah Kepengurusan Munas Riau. Pertanyaannya, akankah para elit dikedua kubu bersedia melakukan rehabilitasi terhadap seluruh kader yang menjadi korban dari surat keputusan dari kedua kubu, Bali dan Ancol?

Bersediakah para elit merangkul kembali seluruh kader yang sudah mengalami patah hati, hilang semangat, sakit hati, saling membenci untuk sama-sama membesarkan Golkar? Dan, bersediakah para kader senior di Golkar mempercepat transfer kekuasaan kepada generasi muda agar gairah bergolkar kembali bsrgelora? Lebih utama lagi, bersediakah partai kuning ini menghormati kepercayaan rakyat yang sudah diberikan kepada kader Golkar untuk menjadi anggota legislatif dan kepala daerah dengan cara merevisi surat keputusan pemecatan?

Semua itu tentu akan dengan lega dijalankan manakala kepentingan elit di Golkar memang semata karena rakyat. Sebaliknya, jika semata demi kuasa maka ranting dan dahan yang sudah patah akan dibiarkan sia-sia, sama seperti telah sia-sia segalanya []

KOMENTAR FACEBOOK