Membaca Ulang Amir Husein Al-Mujahid

Hampir tidak ada buku-buku dengan latar belakang revolusi sosial di Aceh (1945-1946) dan Peristiwa Aceh (1953-1962) tanpa menyertakan tokoh yang satu ini; Amir Husein Al Mujahid. Beberapa buku-buku rujukan mengenai dua peristiwa itu menempatkan Al Mujahid sebagai pahlawan dalam fragmen revolusi sosial (baca: ekspedisi TPR) akan tetapi juga sebagai pembelot dalam Peristiwa Aceh.

Selain itu juga Al Mujahid juga disebut sebagai penanggung jawab tentang banyaknya korban uleebalang selama revolusi sosial. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa Al Mujahid merupakan salah satu tokoh utama yang menggagalkan upaya pemberontakan DI/TII Aceh melalui pendirian Dewan Revolusi sebagai bentuk coup date kepemimpinan Daud Bereuh.

Akan tetapi penilaian yang lain juga diberikan beberapa koleganya yang seangkatan maupun peneliti yang menyebutkan bahwa Al Mujahid sebagai tokoh yang mendorong dialog sebagai solusi penyelesaian peristiwa Aceh. Pandangan yang bisa kita katakan sebagai pembela utama Al Mujahid dimana dari Hasan Saleh (1992), dimana dia bahkan memberikan satu bab dengan penuh penghormatan kepada Amir Husein Mujahid. Sedangkan Ali Hasjmy (1997) dalam sebuah testimoninya tentang Al Mujahid yang diibaratkan seperti lilin yang rela dirinya habis untuk menerangi orang lain.

Begitu banyaknya perhatian penulis terhadap Al Mujahid tentu saja memunculkan pertanyaan, siapakah Al Mujahid itu? Biografi yang paling awal menuliskan tentang Al Mujahid adalah dalam buku Ali Hasjmy yang berjudul Ulama Aceh dan Perjuangannya (1997) terbitan Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy. Dalam tulisan Ali Hasjmy tersebut diuraikan bahwa Al Mujahid memiliki nama asal Amir Husein, bahkan nama belakangnya ‘Al Mujahid’ itu diberikan oleh Ali Hasjmy ketika dia studi di Sumatera Barat, setelah mendengar aktifitas politik Al Mujahid yang berani melawan kolonial, sehingga memberikan inspirasi kepada para pemuda yang sedang belajar di Sumatera Barat.

Al Mujahid sendiri merupakan seorang intelegensia awal dalam pengertian yang digambarkan oleh Nahiry, sebagaimana yang ditulis oleh Yudi Latif, bahwa intelegensia itu adalah sekelompok orang yang memiliki karakternya sendiri, tak dapat disangkal berada di atas dan di luar tatanan sosial yang ada, baik yang berupa sistem kelas maupun status tradisional (Latif, 2012; 18).

Sebagai kaum terdidik yang ikut membebaskan bangsanya. Belajar agama sampai ke Tanjung Pura, Al Mujahid pula menguasai ilmu-ilmu keislaman sehingga layak disebut ulama. Hal ini sekaligus membantah apa yang ditulis oleh Ibrahim Hasan dalam buku untuk menyambut 70 tahun Bustanul Arifin, Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru, bahwa Al Mujahid seorang buta huruf latin, Ibrahim menulis…oleh karena karakternya yang menonjol dalam berbagai peristiwa di Aceh dan ikut berjuang mengalahkan Jepang, maka tokoh buta huruf ini mengangkat dirinya sebagai mayor jenderal dan dialah pemimpin pemuda POESA itu (1995; 296).

Sebagai seorang intelegensia, maka Al Mujahid mewakili keresahan akan bangsanya yang terus berada dalam penjajahan, hal yang sama juga bisa dilihat di berbagai belahan tanah air di mana kaum intelegensia mengambil peran yang besar dalam membebaskan bangsanya dengan membentuk organisasi-organisasi pergerakan, baik di dalam Indonesia mau-pun di Belanda.

Sebagai perbandingan, memasuki abad 20 ketika Belanda sudah menerapkan Politik Etis, maka pertumbuhan kelas baru di Indonesia dengan menonjolnya kelas terdidik sangat pesat, dan menimbulkan banyak perubahan. Di negeri Belanda saja misalnya muncul kelompok pergerakan yang dinamakan oleh Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Hatta dan dibantu oleh Sjahrir, yang kemudian pemimpin organisasi tersebut ikut membentuk pergerakan nasional di Indonesia dengan pendirian berbagai organisasi seperti Pendidikan Nasional Indonesia dan kemudian ujungnya pendirian Partai Sosialis Indonesia (Legge, 1990).

Selain Perhimpunan Indonesia tentu kita mengetahui bahwa banyak pertumbuhan organisasi pergerakan nasional dengan berbagai macam latar belakang muncul marak di awal abad 20, seperti munculnya Muhammadiyah yang menitik beratkan pada tafsir Islam yang modern, pemberdayaan masyarakat dengan gerakan filantropi dan pendidikannya. Nahdlatul Ulama sebuah organisasi yang menitik beratkan pada pemeliharaan tradisi keislaman dan pendidikan, dan tentu organisasi lain seperti Taman Siswa yang mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang kemudian memiliki peran besar dalam penyusunan arah politik Indonesia setelah kemerdekaan, serta beberapa organisasi seperti Jong Islamic Bond yang didirikan oleh Agus Salim (Saidi, 1990).

Pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan di pula Jawa itu kemudian meberikan sentuhan yang serupa di Aceh yang kemudian juga penuh dengan banyaknya pergerakan organisasi pemuda yang memiliki agenda kemerdekaan nasional; salah satu contoh terbaiknya adalah apa yang dilakukan oleh Amir Husein Al-Mujahid.

Dalam konteks dewasa ini, dengan segala dinamikanya setelah perdamaian di Helsinki, sosok Amir Al Mujahid kembali relevan untuk dibicarakan dalam upaya untuk membaca budaya politik Aceh di abad sekarang ini. Dimana, ketika semangat egeliterianisme, hal tersebut adalah inspirasi dari Husein Al Mujahid, mulai tergerus dengan mulai berkecambahnya kembali feodalisme di lapangan politik dalam bentuk yang lain.

Oleh karena itu, penting kiranya pembacaan ulang terhadap Amir Husein Al Mujahid, mulai dari pemikirannya sampai kepada aktivitas politiknya. Pembacaan ulang tersebut dirasa mendesak, setelah melihat bangunan Aceh yang semakin jauh dari cita-cita awal para pendahulu kita, yang selalu mendambakan Aceh sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Gahffur.

Bung Alkaf, Kolumnis aceHTrend

KOMENTAR FACEBOOK