Semangat Demisfikasi Sakralitas UUPA?

APA sesungguhnya makna Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bagi masyarakat (bangsa) Aceh? Apa yang sakral (suci) keramat (mistis) pada UUPA? Sebagai sosiolog-hukum, saya harus mengakui sakralitas atau mistisitas UUPA jika mengandung inspirasi filosofis (keadilan), sosiologis (kemanfaatan), dan yuridis (kepastian).

Secara filosofis mestinya UUPA mengandung visi masyarakat adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila (atau 4 pilar kebangsaan Indonesia). Secara sosiologis, UUPA harus memiliki daya-tahan untuk selalu dihadapkan pada verifikas uji-kegunaan berdasarkan semangat dari, oleh, dan untuk rakyat Aceh dalam kerangka demokrasi Pancasila. Secara yuridis, UUPA mestilah tidak memperlihatkan dualisme dan multi-tafsir kandungan pasal-pasal dan ayat-ayat yang bisa dipolitisasi dan manipulasi para pengambil kebijakan dan penegak hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Seyogianya UUPA mampu dipahami masyarakat Aceh sebagai gambaran panduan Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh dengan beberapa kekhususan dalam bidang sosial-budaya. Artinya, UUPA itu secara nasional bukan kekhususan Aceh dalam bidang politik dan pertahanan keamanan. UUPA tidak boleh mengesankan ada negara dalam Negara Indonesia. Namun, berapa besar persentase masyarakat Aceh yang memahami demikian? Pemerintah Aceh tentu saja telah melakukan berbagai upaya sosialisasi UUPA untuk semua jenjang dan lapisan masyarakat secara efektif dan meyakinkan sehingga dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, tidak semakin menyimpang pemahaman mereka dari semangat UUPA yang mengintegrasikan semua komponen suku, agama, ras, dan golongan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Keberhasilan sosialisasi tersebut haruslah yang ditandai oleh mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi yang terekam secara metodologis.

Bagaimana pemahaman masyarakat atas UUPA? Tanpa data hasil sosialisasi yang diperkirakan di atas, saya mendapatkan gambaran pemahaman sebagian masyarakat pada level bawah menunjukkan bahwa UUPA lebih sebagai buah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apakah UUPA itu adalah hukum atau politik? Tidak banyak anggota masyarakat yang mampu memahami perbedaan hukum dengan politik, sebagian mereka memahami hukum sebagai alat untuk berkuasa. Apalagi jika ada dukungan akademisi hukum yang memanfaatkan peluang itu untuk memperoleh bagian sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi.

Bagi mereka yang melihat kecenderung aparatur eksekutif, legislatif, dan yudikatif menggunakan UUPA sebagai alat politik (memperluas dan perpanjang kekuasaan) bagi pemerintah Aceh yang sedang berkuasa, tentu saja muncul semangat untuk mengajukan upaya revisi konten UUPA ke MK agar tidak menimbulkan ketidakadilan (misalnya: bagaimana kalau Jaksa berpihak pada politik pemerintah yang berkuasa?) dan diskriminasi (misalnya: bagaimana kalau Kapolda tidak mampu impartial pada pelanggar hukum?).

Pemerintah Aceh yang pantas berkuasa menurut pemahaman mereka adalah pejuang GAM yang telah berhasil membawa Aceh pada capaian perdamaian sekarang. Gugatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk merevisi pasal 205 UUPA, boleh jadi, dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah yang berkuasa. Apa yang menjadi ancaman bagi penguasa adalah ancaman bagi rakyat?

Bagaimanakah hubungan UUPA dengan perdamaian? Bagi sebagian masyarakat Aceh yang memandang bahwa perdamaian sebagai hasil kerja keras pejuang GAM, mereka cenderung menyandarkan keberpihakannya pada pemerintah Aceh yang sedang berkuasa. Salah satu konsekuensi pandangan tersebut adalah bahwa warga Aceh secara personal atau institusional yang tidak memiliki kesamaan pandangan, apalagi terindikasi untuk menggugat substansi UUPA, sebagaimana ungkapan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) dapat dianggap sebagai pengkhianat dan musuh rakyat Aceh (lihat Serambi Indonesia, 29 Oktober 2015:5).

Secara praktis dan komunikatif justru anggapan dan labelan seperti itulah yang menimbulkan gangguan pada capaian perdamaian. UUPA sebagai “sekumpulan aturan yang logis, sistematis, dan konsisten” sebenarnya sudah tertutup kemungkinan untuk diminta peninjauan kembali oleh warga negara secara perseorangan atau kelompok jika implementasinya tidak membawa ketidakadilan, ketidakpastian, dan kerugian pada segenap kelompok dan lapisan masyarakat Aceh. Gugatan Peninjauan Kembali itu muncul karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (teoretis, praktis, dan metodologis?)

Secara akademis, suatu Undang-Undang barulah sepenuhnya memenuhi standar logika penalaran hukum (legal reasoning) jika substansinya tahan-uji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu telaah sosial terhadap hukum adalah ujian UUPA berdasarkan aspirasi rakyat Aceh (naskah akademis) sebagaimana terungkap dalam bentuk ayat-ayat dan pasal-pasal undang-undang bersangkutan. Perubahan atau kemajuan pemikiran dan kebutuhan masyarakat Aceh dari masa ke masa akan sentiasa mendorong semangat mereka untuk mempertanyakan lagi kandungan substantif dan kesungguhan implementatif UUPA dalam kenyataan hidup yang menasional.[]

KOMENTAR FACEBOOK