Catatan dari Manila: Pentingnya Mengukur Produktifitas pada Sektor Pelayanan Publik

Oleh: Dr Taqwaddin Husin
Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh

Beberapa waktu lalu, 8 – 15 November 2015, saya mewakili Indonesia ke Manila, Ibukota Philipina. Kehadiran saya ke Philipina atas undangan dari Asian Productivity Organition (APO), yang berpusat di Tokyo Jepang. Organisasi ini merupakan lembaga pemerintah pada masing-masing negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas pelayanan publik pada setiap negara di Asia. Pertemuan ini untuk membahas dan menyepakati standar the measurement of productivity in public sector. Peserta pertemuan ini berasal dari : Malaysia, Vietnam, Bangladesh, China, Laos, Kambodja, India, Philipina, Thailand, Iran, Mongolia, Pakistan, Nepal, dan Indonesia.

APO juga menghadirkan tiga orang narasumber dari tiga negara yang tingkat produktifitasnya sudah bagus, yaitu Profesor Dean Parham dari Australia, Profesor Hiroki dari Jepang, dan Dr Zahid dari Malaysia. Negara Jepang, Singapore, Korea Selatan, dan Malaysia merupakan empat negara di Asia yang tingkat produktifitasnya sudah membaik. Jadi wajar jika negara-negara tersebut dijadikan narasumber dan model pembelajaran. Sayangnya, Korea Selatan dan Singapore tidak menghadiri workshop APO 2015 ini di Manila.
Semua peserta yang hadir merupakan pejabat dari masing-masing negara. Umumnya mereka pejabat dari Kementerian Perindustria dan Perekonomian. Mereka ini umumnya Doktor di bidang Matematik, Statistik, dan Sains. Pemerintah Indonesia mengutuskan dua orang wakilnya, yaitu Bapak Gatot Sugiharto, pejabat di Kemenpan RI dan saya, Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh. Terus terang saja, kami agak kewalahan memahami penjelasan saat mendiskusi index-index perekonomian dan pertumbuhannya. Untung saja, saya pernah belajar ekonomi sedikit, walaupun hanya sarjana bidang ekonomi manajemen. Dan ini ternyata tidak cukup.

Dari workshop tersebut tergambar jelas betapa pentingnya kita mengukur produktifitas, tidak cukup hanya sampai pada laporan kinerja atau perfomance. Konsep dasar dan filosofi dari produktifitas adalah perbandingan antara input dengan output. Sehingga, semakin besar quantity output suatu sektor publik yang didanai oleh pemerintah maka akan semakin bagus, karena output yang besar akan memberikan outcome (dampak) yang signifikan bagi masyarakat.

Saya tidak tahu apakah selama ini pemerintah sudah mengukur dampak dari output yang dihasilkannya. Apakah Pemerintah Aceh dengan anggaran yang demikian besar pasca MoU Helsinki sudah memberi kontribusi bermakna bagi rakyatnya. Mungkin beberapa program terbukti bermanfaat bagi masyarakat Aceh, seperti : Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Beasiswa, dan Rumah Dhuafa. Tetapi apakah sudah pernah dihitung, seberapa besar productifity dari program-program tersebut. Sebaiknya, pihak DPRA dan Ombudsman Aceh dapat mempertanyakan hal ini secara resmi pada Pemerintah Aceh.

Pertemuan ini baru mendiskusikan tataran konsep filosofi untuk mendapatkan kesamaan pandangan diantara negara-negara se Asia. Dan tentu saja diperlukan pertemuan lanjutan untuk dapat menerapkan bagaimana metodology, tehnik, formula dan komputeras untuk mengukur tingkat produktifitas suatu sektor publik. Peserta dari negara-negara anggota juga menyarankan pada APO agar merancang suatu template yang standar, yang dapat diaplikasikan pada semua negara Asia dalam melakukan pengukuran tingkat produktifitas tersebut.

Menurut saya penting bagi Pemerintah Aceh untuk mengukur produktifitas masing-masing pelayanan publik, baik meliputi barang publik, jasa publik, maupun administratif publik. Dengan adanya pengukuran yang jelas dan berstandar, Pemerintah akan kelemahannya selama ini, dan akan tahu pula bagaimana upaya untuk meningkatkan produktifitas. Ini tentu saja akan berdampak positif, baik bagi masyarakatnya maupun bagi pemerintah, yaitu: akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita anggota masyarakat, akan dapat mengurangi kesenjangan sosial, akan dapat meningkatkan keprcayaan publik kepada pemerintah, dan akan empercepat pertumbuhan ekonomi dan bisnis.

Pengalaman Malaysia yang sudah hampir 15 tahun melakukan hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh. Produktifitas Malaysia sudah terbukti, dan banyak warga Aceh yang ikut menikmati produktifi mereka. Produktifitas Malaysia di bidang kesehatan dan pengobatan, misalnya, terbukti dalam banyak lebih bagus dari Aceh. Karenanya, banyak orang Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan bahkan dari Jakarta berdatangan untuk berobat ke Malaysia. Ini semua karena produktifitas mereka yang terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Kita tidak perlu belajar jauh-jauh ke Eropah, Amerika atau Australia. Cukup ke Malaysia saja atau mengunakan konsultan dari Malaysia untuk mengukur produktifitas sektor publik kita.

Semoga catatan sederhana ini menjadi sumbangan pemikiran untuk kemajuan Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK