Aceh, Apalagi yang Kita Banggakan?

Oleh: Mirza Ferdian*

Beberapa waktu terakhir ini kita banyak disungguhkan hal yang tragis oleh elit Aceh khususnya para politisi baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ucapan pungoe, jahannam, sesat, lebay menggambarkan pribadi masing-masing mereka.

Perpecahan internal di partai masing-masing berefek pada banyak hal di pemerintahan Aceh, DPRA dan juga Lembaga Wali Nanggroe. Di segi pemerintahan memanasnya hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur membuat buah simalakama tersendiri bagi bawahannya kepala SKPA, dari beberapa SKPA malah penyerapan anggarannya belum terlihat menggembirakan padahal waktu tinggal 30 hari lagi masa kerja.

Di DPRA juga sangat menyedihkan, persoalan inti masyarakat Aceh malah tidak pernah menemukan solusinya, mereka sibuk sendiri sehingga fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang mereka miliki menjadi tidak maksimal diperankan.

Bisa kita lihat dari hal pengawasan terhadap pemerintah, penyerapan anggaran tidak maksimal, pembangunan proyek asal jadi seperti tidak ada yang peduli dan masih banyak wilayah publik yang mestinya diawasi oleh DPR tapi belum maksimal.

Tingginya angka kemiskinan di Aceh, mutu pendidikan dibawah rata-rata, pengangguran dimana mana, kesehatan masyarakat rendah ini menjadi bukti nyata pengawasan belum maksimal dilakukan.

Dalam fungsi anggaran rakyat bisa menilai bobroknya pak dewan kita, anggaran yang sudah ada belum maksimal penggunaannya tapi dalam APBA-P malah gila-gilaan menambah anggaran padahal kalau dilihat dari masa kerja yang tinggal hitungan hari penambahan anggaran tersebut tidak akan maksimal penyerapannya karena mengingat waktu. Sampai saat ini pun APBA-P belum tahu bagaimana kejelasannya di Kemendagri.

Untuk APBA 2016 pak dewan kita sepertinya belum membahas sedikitpun, padahal kalau mengingat waktu tidak lama lagi. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Reydonnizar Moenek sudah mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA segera dapat membahas anggaran untuk tahun 2016 agar tidak terlambat, karna kalau terlambat akan dikenakan sanksi yaitu selama 6 Bulan gaji Gubernur dan wakil Gubernur juga DPRA tidak dibayarkan, ujar beliau.

Di Aceh, keterlambatan APBA dapat mempengaruhi segala lini ekonomi masyarakat, bagaimana tidak, harus diakui ekonomi aceh akan menggeliat ketika dimulainya APBA, pelaku ekonomi akan semangat, para buruh mempunyai pekerjaan, kontraktor mendapatkan pekerjaan dari pemerintah, dan banyak hal positif lainnya ketika APBA mulai berjalan. Bukan kah sebaiknya pak dewan memikirkan itu ? Bagaimana caranya agar APBA bisa selesai dan dimulai tepat waktu.

Nah menjadi sebaliknya ketika APBA terlambat, maka dapat diprediksikan ekonomi Aceh akan terpuruk dan pembangunan Aceh akan terhambat. Kalau kita lihat keterlambatan ini sudah menjadi trend setiap tahun di Aceh, tapi apakah pak dewan kita selalu jatuh ke dalam lobang yang sama dan tidak mau belajar dari kesalahan yang lalu, sehingga pembahasan bisa molor dan ujung-ujungnya masyarakat yang korban.

Malah sekarang ada salah satu partai yang rencana menolak membahas APBA 2016, entah apa maunya partai tersebut? Bukan malah menolong rakyat tapi membuat rakyat semakin susah. Fungsi Legislasi malah terkesan jalan di tempat. Pak dewan seperti enggan membahasnya, padahal ada 15 Rancangan Qanun tahun 2015 ini tapi saya belum mendapatkan info berapa sudah yang diparipurnakan, lain hal dengan paripurna reposisi salah satu wakil ketua DPRA, sepertinya malam itu 54 pak dewan sangat bersemangat membahasnya dibuktikan dengan surat reposisi tersebut sampai ditangan mendagri walaupun pada akhirnya mendagri tetap pertahankan posisi wakil ketua DPRA tersebut. Ini jelas mempermalukan DPRA karna paripurna sia-sia.

Ada juga beberapa pak dewan kita disibukkan dengan pelesiran ke luar negeri yang sudah pasti tidak ada manfaatnya untuk rakyat kecuali menghabiskan anggaran milik rakyat. Saya saja belum merasakan manfaat apa-apa setelah kepulangan mereka dari luar negeri. Qanun Bendera juga masih belum selesai karna ada beberapa pihak yang masih menginginkan Bendera Aceh harus seperti bendera GAM, padahal pusat tidak mau begitu, walaupun sudah dihimbau oleh para mantan juru runding perdamaian GAM dan RI agar jangan sama dengan bendera GAM tapi seperti tak dihiraukan.

Di Aceh kita punya Wali Nanggroe yang dari awal pembentukannya sudah menuai kontroversi karna berada diantara butuh atau tidak butuhnya rakyat aceh atas lembaga wali nanggroe tersebut. Tenyata dalam perjalanannya banyak hal dilakukan tidak sesuai dengan fungsi dan peran wali nanggroe itu sendiri. Dengan semangat menyatukan rakyat aceh tapi “mendamaikan” Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh saja tidak mampu.

Hal yang paling memalukan lagi dari Wali Nanggroe adalah mendukung salah satu calon Gubernur Aceh pada 2017 nanti padahal jelas-jelas dalam Prinsip dan Tujuan Lembaga Wali Nanggroe adalah mempersatukan Rakyat Aceh. Dengan begini maka wali nanggroe mempertaruhkan kewibaan politik beliau dan mengelompokkan rakyat aceh dengan mendukung salah satu calon. Sampai ada yang berujar Wali Nanggroe Aceh “salah jep ubat”.

Lalu kita sebagai rakyat mau Berbangga sama siapa lagi kalau pemimpin kita sikapnya sudah tak lazim. “Wallah hu alam”.

*Warga Banda Aceh

KOMENTAR FACEBOOK