Perencanaan Daerah Harus Selaras dengan Nawacita Jokowi-JK

ACEHTREND.CO, Banda Aceh —- Pembangunan nasional tidak sukses tanpa dukungan pemerintah daerah. Perencanaan dan penggangaran pembanguna tahun 2016 perlu diselaraskan dengan Nawacita Jokowi-JK, yang ditetapkan dengan Perpres No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini disampaikan Kasubdit Perencanaan Wilayah I Sumatera, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Suprayitno, MA, usai Rapat Koordinasi Penyelarasan Pembangunan Nasional dan Daerah Aceh di Banda Aceh, Rabu (25/11).

Supriyatno menjelaskan, Nawacita itu berisi 9 (Sembilan) Program Prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang meliputi; memberikan rasa aman, tata kelola pemerintahan, memperkuat pembangunan daerah, penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan, produktifitas dan daya saing, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan Indonesia.

“Program prioritas dan target-target nasional tak mungkin tercapai bila tidak ada dukungan pemerintah daerah,” tegas Supriyatno yang didampingi Kasie Perencanaan Wuilayah Sumatera Adriansyah, SH, M.Si.

Rapat Koordinasi Penyelarasan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menyelaraskan kembali program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJPMA) dan RPJPM Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkannya RPJPM Nasional oleh Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh segera menyesuaikan agar sejalan dengan pembangunan nasional,” kata Suprayitno

Menjawab pertanyaan kemungkinan tidak terakomudirnya kebutuhan spesifik lokal Aceh akibat penyelarasan tersebut, Supriyatno mengatakan, penyelarasan dengan RPJPMN tidak akan menafikan kepentingan daerah. Kepentingan spesifik lokal Aceh tetap dipertimbangkan dalam menakar penganggaran pembangunan daerah tahun 2016.

RPJPM Aceh, menurut pernilainnya, secara umum sudah on track dengan RPJPM Nasional. Tetapi perlu direview kembali agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan tercapai. Review RPJPM Aceh dan kabupaten/kota sangat penting untuk menakar hasil yang telah dicapai, mempertajam perencanaan dan penganggaran untuk mengejar yang belum tercapai, dan menyesuaikan target-targetnya. Penyesuain targetnya sangat penting terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun belum dicantumkan dalam RPJPM Aceh dan RPJPM Kabupaten/kota.

Supriatno menekankan bahwa penyesuain isi dan target RPJPM Aceh dan kabupaten/kota perlu dikoordinasikan pihak eksekutif daerah karena RPJPM merupakan produk bersama eksekutif dan legislatif. Perlu ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif agar tidak bias interprestasinya.

Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Daerah yang berlangsung sejak 23 Nopember 2015 itu diikuti seluruh unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dan Bappeda Kabupaten/kota se-Aceh. Kemendagri juga menggelar Rakor serupa di Kaltim dan Papua. (SAG-humasaceh)

KOMENTAR FACEBOOK