Ulasan Direktur IDeAS: Resolusi Ekonomi Aceh

Oleh : Munzami Hs

Pasca 10 tahun MoU Helsinki, Aceh seharusnya tidak lagi disibukkan dengan agenda bertema perdamaian, tetapi sudah saatnya fokus pada tuntutan rakyat bertema kesejahteraan. Salah satu tolak ukur kesejahteraan, dapat dilihat dari kondisi perekonomian suatu daerah.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan terutama di sektor perekonomian. Sebagai daerah penerima dana otsus, Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber anggaran (APBA), tetapi kekayaan yang dimiliki Aceh masih belum mampu menjawab persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran rakyatnya. Data BPS menunjukkan penduduk miskin di Aceh saat ini mencapai 851 ribu orang (17,08 persen), rata-rata nasional sebesar 11,22 persen.

Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang diterbitkan 5 November 2015 lalu, disebutkan; Pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas per triwulan III 2015 tumbuh negatif 0,38 persen, turun bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2014 yang tumbuh sebesar 2,16 persen. Sementara pertumbuhan tanpa migas sebesar 4,09 persen, turun bila dibandingkan periode yang sama stahun 2014 sebesar 4,77 persen. Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi se-Sumatera, ekonomi Aceh berada di posisi dua terendah sesudah Provinsi Riau dan jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 4,73 persen. (www.aceh.bps.go.id)

Masih menurut data BPS, ditinjau dari segi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran di Aceh per Agustus 2015 mencapai 217 ribu, mengalami peningkatan sebesar 26 ribu bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 yaitu 191 ribu. TPT Aceh per Agustus 2015 mencapai 9,93 persen, lebih tinggi 2,2 persen dari TPT Februari 2015 sebesar 7,73 persen, dan lebih tinggi 0,91 persen dari TPT Agustus 2014 sebesar 9,02 persen.

Data tersebut menunjukkan angka pengangguran di Aceh masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat ironis bagi pembangunan Aceh kedepan, apalagi jika melihat aliran dana otsus Aceh yang terus meningkat tiap tahunnya, bahkan sudah mencapai angka Rp 41,26 triliun sejak tahun 2008 hingga 2015.

Kondisi kekinian ekonomi Aceh, jika dicerna dengan akal sehat oleh Pemerintah Aceh, jelas merupakan tamparan terhadap kinerja Pemerintah beserta perangkat SKPA. Berbagai kritikan terhadap kinerja pemerintah dalam membangun ekonomi tentu tidak bisa dipungkiri jika mengacu pada data-data resmi hasil riset tersebut.

Mantan Ketua Aceh Monitoring Mission, Pieter Feith saat berkunjung ke Banda Aceh pertengahan Agustus lalu sempat mengatakan bahwa; ”Sebetulnya pertumbuhan ekonomi Aceh bisa lebih cepat… Tapi untuk tumbuh seperti itu harus ada investasi dari dalam dan luar negeri. Investor tertarik untuk menanamkan modalnya asal tidak ada korupsi, pemerintahan yang bersih dan ada penegakan hukum.” kata Pieter Feith. (www.bbc.com/indonesia)

Penulis coba menafsirkan ada tiga pesan penting yang harus dibenahi dari statement Mantan Ketua AMM tersebut dan menjadi PR bagi Pemerintah Aceh sebagai solusi bagi perbaikan ekonomi Aceh.

Pertama, pemberantasan korupsi. Salah satu penyebab hancurnya perekonomian adalah persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih menjadi ”peunyaket” bagi pembangunan Aceh. Sebagai gambaran, pertengahan Oktober 2015 lalu, Lembaga Anti Korupsi ICW merilis kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menempatkan Polda Aceh dan Kejati Aceh masuk 5 besar dalam 10 Lembaga ”penunggak” kasus korupsi terbesar di Indonesia. (news.okezone.com)

Maka tidak heran pula jika ada elemen sipil di Aceh (LSM YARA) yang menggugat pasal 205 dan 209 UUPA terkait Pengangkatan Kapolda dan Kajati Aceh harus dengan persetujuan Gubernur Aceh. Di satu sisi gugatan YARA ini merupakan sebuah kemunduran bagi kekhususan Aceh sesuai amanat MoU Helsinki, tetapi di lain sisi gugatan ini menunjukkan kekecewaan publik terhadap kinerja aparatur penegak hukum dalam menangani berbagai kasus korupsi di Aceh.

Kedua, pemerintahan yang bersih. Salah satu unsur terciptanya good governance adalah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika kita lihat kepemimpinan Aceh dibawah kendali Zaini Abdullah-Muzakir Manaf saat ini, terlihat adanya mis-management dalam mengelola pemerintahan. Disharmoni hubungan antara gubernur dan wakil gubernur yang ter-ekpos ke media, lambannya penyerapan anggaran, bongkar pasang kepala dinas setiap saat bahkan per enam bulan sekali adalah beberapa indikator kegagalan pemeritah dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh.

Sejatinya, di sisa usia pemerintahan Zaini-Muzakir satu setengah tahun ke depan, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh saat ini harus menjadi prioritas utama. Bukan malah disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak urgensi, sibuk mengurusi konflik internal dengan saling ”berbalas pantun” di media atau bahkan larut dalam bisikan para oknum di lingkaran pemerintahan yang ingin menjadikan Aceh sebagai ladang memperkaya diri bagi kelompok tertentu.

Pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan langkah nyata terhadap keterpurukan ekonomi Aceh, bukan hanya mem-php rakyat dengan iklan-iklan bertema kesejahteraan. Dana otsus yang berlimpah seharusnya diperuntukkan secara nyata untuk kesejahteraan rakyat, antara lain; melalui penyediaan lapangan kerja, pembukaan industri-industri produktif yang berbasis sumber daya alam lokal, misalnya; pengembangan industri di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan karena ketiga sektor ini masih menjadi leading sector penyerap tenaga kerja terbesar di Aceh saat ini.

Ketiga, penegakan hukum. Upaya penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan Aceh harus diimplementasikan dengan serius oleh aparat penegak hukum di Aceh.

Sebagai contoh, berbagai dugaan kasus korupsi yang menjerat para pejabat pemerintahan dan masih eksis-nya aksi kelompok radikal bersenjata (Din Minimi) adalah beberapa persoalan serius yang harus segera diatasi agar Aceh tidak terus disibukkan lagi dengan agenda-agenda bertema perdamaian, tetapi sudah saatnya Aceh berbenah dan fokus pada kinerja bertema pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan merata.

Masyarakat Aceh tentu berharap bahwa pasca 10 tahun usia damai ini, rakyat sudah jenuh dengan tema-tema perdamaian atau ”angin surga” kemakmuran dan kesejahteraan. Musuh bersama kita hari ini adalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum sehingga ikut berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Terakhir, kita berharap semoga ketiga aspek yang dapat menghambat pembangunan ekononi Aceh tersebut (korupsi, mis-management tata kelola pemerintahan, dan lemahnya penegakan hukum) dapat segera diperbaiki oleh para stakeholder Aceh saat ini, tentu dibarengi dengan pengawalan oleh seluruh elemen sipil, ulama, akademisi, pemuda dan media. Semoga menjadi tulisan yang bermanfaat bagi kita semua masyarakat Aceh. Amin!

*Penulis adalah Alumnus Manajemen Fakultas Ekonomi Unsyiah/Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS). Email; munzami@ideas-aceh.org

KOMENTAR FACEBOOK