Dilema Implementasi KKR Aceh

Oleh: Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H.

Pansel Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) telah terbentuk, lima orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakoni proses penyeleksian anggota KKR Aceh telah dibentuk oleh DPRA. Mereka adalah Ifdhal Qasim (mantan Ketua Komnas HAM Indonesia), Faisal Hadi (penggiat hak asasi manusia), Samsidar (aktivis perempuan dan mantan Komisioner Komnas Perempuan Indonesia), Surayya Kamaruzzaman (akademisi), dan Nurjannah Nitura (psikolog).

Kelima orang tersebutditugaskanmelakukanpenyeleksian terhadap dua puluh satu nama calon anggota KKR Aceh yang untuk kemudian diserahkan kembali kepada DPRA selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan proses uji fit and propertest dan memilih tujuh nama anggota KKR Aceh dalam satu periodeisasi waktu mendatang.

Keberadaan pansel tersebut merupakanlangkah maju dalam merealisasikan implementasi Qanun No. 17/2013 tentang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi Aceh yang juga menjadi amanat langsung dari MoU Helsinki.

Didalam Qanuntersebutdisebutkan bahwa persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh selama ini harus ditelusuri kembali demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi sertareparasiatas serangkaian peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh semasa konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya nanti, KKR Aceh dapat melakukan penyelidikan atas bukti-bukti dan fakta peristiwa yang melatarbelakangi peristiwa pelanggaran HAM masalalu. Hasil penyelidikan dan temuan KKR Aceh kemudiandilaporkan kembali kepada Pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah Pusat, dan lembaga-lembaga penegakkan HAM dan publik secara periodik.

Sedangkan dalam konteks tindak lanjutnya,KKR Acehnantinya dapat membuat rekomendasi atas perubahan hukum, politik, dan administratif termasuk melaksanakan rekonsiliasi, reparasi kepada korban dan keluarga korban.

KKR Aceh Yang Tidak Bertaring
Pada umumnya, keberadaan KKR di berbagai dunia utamanya timbul dari fenomena transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis. Namun fenomena pembentukan lembaga KKR Aceh justru timbul bukan dari persoalantransisi rezim otoriter melainkan lebih ditekankan kepada persoalantransisi politik pasca konflik yang terjadi lebih dari tiga puluh tahun.

Bagi Aceh, transisi politik pasca konflik, merupakan angin segar bagi para korban konflik untuk bisa mendambakan keadilan yang transisional (transitional justice). KKR Aceh dianggap sebagai salahsatu solusi untuk menuntaskan persoalan keadilan melalui penyelesaian diluar proses pengadilan yang memakan waktu yang sangat lama.

KKR sesungguhnya bukanlah sebuah institusi hukum, KKR juga tidak memiliki kekuatan hukum sehubungan dengan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan HAM. Hanya saja keberadaan KKR sebagai lembaga yang bertugas mengungkapkan fatka-fakta kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut memiliki urgensitas kepentingan dalam memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum.

Apabila pelaku pelanggaran HAM mengakui kesalahan atas perbuatannya dan mengakui kebenaran fakta-fakta serta menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden.

Sedangkan Apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden maka kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh Negara, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut ditindaklanjuti untuk diproses/diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks KKR Aceh saat ini, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan kelembagaan dan efektifitas kelembagaan pasca pembentukan yang justru memiliki dampak tersendiri bagi keberlangsungan lembaga tersebut.

Yakni, dalam konteks yang pertama, terkait dengan proses pembentukan kelembagaan KKR di Aceh, Pasal 229 ayat (1) dan ayat (2) UUPAmenyebutkan bahwa “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. akan tetapi, pada ayat (2)-nya disebutkah bahwa“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.Ini artinya keberadaan lembaga KKR Aceh seharusnya harus menunggu kelembagaan KKR nasional terbentuk terlebih dahulu. Namun masalahnya, UU No. 27/2004 tentang KKR Nasional dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 setelah adanya judicial review terhadap UU tersebut.

Jikalaupun, KKR Aceh yang ada saat ini melalui Qanun No. 17/2013 berpegangan pada penafsiran ayat (1) yakni terkait dengan klausul komisi kebenaran rekonsiliasi dapat dibentuk melalui UUPA, penulis berpandangan pembentukan kelembagaan KKR yang dibentuk melalui qanun tersebut sudah pasti akan mendapatkan reaksi dari kementrian dalam negeri, hal ini terkait dengan persoalan tautan ayat (2) yang menyebutkan KKR Aceh harus diseleraskan dengan KKR Nasional, persoalan ini justru membuka keran pengujian judicial danrentan untuk dilakukan judicial review kembali.

Kedua terkait dengan efektifitas kelembagaan pasca pembentukan, apakah KKR Aceh nantinya mampu menjangkau para pelaku yang notabenya bukan berdomisili di Aceh, mengingat tafsiran ayat (1) melalui UUPA tersebut hanya menjangkau kekhususan di Aceh saja, sehingga sudah dapat dipastikanakan sangat mempengaruhi implementasi rekomendasi yang diberikan oleh lembaga KKR Aceh itu sendiri, serta dikhawatirkan tidak mampu menjawab persoalan masa lalu secara tuntas.

Selanjutnya, apabila melihat dalam konteks pengalaman KKR di dibeberapa negara, khususnya di Afrika Selatan yang telah menerapkan KKR tersebut . Adanya empat syarat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga KKR juga dapat dijadikan catatan bagi lembaga KKR Aceh nantinya yakni terkait dengan, pertama, pengakuan oleh pelaku kejahatan masa lalu terhadap perbuatannya, kedua, adanya tindakan tersebut dimotivasi oleh alasan politik bukan pribadi, ketiga, adanya penegasan terhadap tindakan tersebut bukan ditujukan untuk keuntungan pribadi, dan keempat, tindakan tersebut tidak berlebihan.

RUU KKR yang Belum Menjadi Prioritas
Disaat Aceh sedang mempersiapkan perangkat kelembagaan KKR, persoalan yang kemudian timbul justru dari perangkat aturan induk KKR itu sendiri. Rancangan Undang-Undang KKR nasional yang sudah masuk dalam prolegnas 2015 masih belum terselesaikan hingga saat ini. RUU KKR tersebut masih belum memiliki titik terang apakah akan dibahas atau justru dialihkan pembahasannya pada prolegnas 2016 nanti.

Hal ini dikarenakan, perevisian RUU KKR dianggap belum terlalu urgen dan dinilai memiliki tedensi potensi negatif terhadap persoalan kejahatan kemanusian 1965 (PKI) yang dianggap sebagai temeng bagiPKI untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa tersebut.

Selain itu, persoalan KKR dianggap sebagai suatu persoalan yang dianggap tidak “sexy” dibandingkan dengan persoalan perevisian RUU KUHP dan proses uji kelayakan calon pimpinan KPK yang sedang bergulir. Walaupun sebahagian anggota DPR RI asal Aceh, telah menyuarakan persoalan KKR tersebut untuk menjadi perioritas utama dalam pembahasan, namun upaya tersebut belum mampu menjadikan persoalan KKR sebagai prioritas utama untuk dibahas.

Padahal, apabila ditelisik lebih jauh, persoalan kejahatan kemanusian 1965 “PKI” bukanlah satu-satunya persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, melainkan masih ada kasus lain yang tak kalah pentingya dari persoalan tersebut seperti kasus Semanggi I dan II, Talang Sari, Tanjung Priok dan Aceh yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan ironisnya sebahagian dari para pelaku pelanggaran HAM tersebut sudah tutup usia, sehingga apabila kasus tersebut tidak segera digulirkan melalui KKR dikhawatirkan tidak akan ada penyelesaian atas persoalan tersebut.

Dari pengalaman beberapa negara dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, terdapat berbagai bentuk strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, antara lain, ada yang mengadili secara massal pendukung orde terdahulu, ada yang “menutup buku” tanpa syarat, bahkan ada yang melalui ”peradilan rakyat” seperti yang terjadi di Perancis terhadap keluarga kerajaan Louis XIV, dan keluarga Presiden Nicola Ceausecu di Ruminia.

Namun, di era modernisasi seperti saat ini, metode penyelesaian melalui “peradilan rakyat” sudah tidak populer lagi dikalangan masyarakat internasional, sehingga kehadiran lembaga KKR dianggap paling humanis dan solutif menyelesaikan persoalan dosa masa lalu tersebut. Bahkan pada saat ini, penyelesaian terhadap kejahatan masa lalu umumnya menerapkan empat pola yang lazimnya mungkin dipilih dari spektrum mereka bergerak dari (1) “never to forget, never to forgive” (tidak melupakan dan tidak memafkan, yang berarti “adili dan hukum”) dan (2) “never to forget but to forgive” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti “adili dan kemudian ampuni”) sampai dengan (3) “to forget but never to forgive” (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya) dan (4) “to forget and to forgive” (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja).

Namun akan diarahkan ke pola mana kelembagaan KKR Aceh kedepan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya, wallahualam.

KOMENTAR FACEBOOK