Editorial: Memperjuangkan atau Berjuang?

Namanya perjuangan, tentu sah-sah saja ditempuh. Tapi, perjuangan yang benar juga punya logikanya. Tidak semua hal bisa disebut sebagai perjuangan manakala jalan yang ditempuhnya mengabaikan strategi dan taktis.

Sebut saja tentang perjuangan Bendera Aceh. Saat ini, ada pihak yang terus menerus memposisikan dirinya untuk dilihat sebagai pihak yang memperjuangkan Bendera Aceh sebagaimana adanya Bendera Aceh yang dipahaminya. Menurut mereka Bendera Aceh sebagaimana adanya itu perlu diperjuangkan menjadi bendera daerah agar tidak ada pihak lain yang menggunakannya untuk kepentingan lainnya.

Menurut mereka, segenap cara konstitusional sudah ditempuh. Jadi, Bendera Aceh sudah sah menjadi bendera yang boleh dikibarkan di Aceh. Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman bahkan secara tegas mengatakan persoalan bendera dan lambang Aceh sudah tidak ada polemik lagi.

“Masalah Bendera Aceh sedang dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu yang takut dengan kemajuan Aceh kedepan,” kata Adi Laweung saat menjadi narasumber Diskusi Publik “Polemik Bendera dan Urgensi Kesejahteraan” yang digagas IDeAS di 3in1 café, Sabtu (28/11/2015).

Padahal, jika boleh untuk ditilik lebih dalam, maka apa yang disebut sebagai perjuangan belumlah bisa disebut sebagai perjuangan nan utuh. Bahkan, bisa dikatakan sebagai perjuangan membenturkan kepala di dinding beton.

Betapa tidak, pihak pusat berkeras bendera Aceh tidak boleh sama dengan bendera GAM sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Secara khusus, dalam penjelasan PP No 77 Tahun 2007 telah menunjuk bahwa “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh….

Benar, proses legislasi dalam wujud hadirnya qanun bendera wajib ditempuh. Inilah yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR Aceh pada 25 Maret 2013 lampau. Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun No 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh Aceh. Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan dalam qanun ini pada dasarnya adalah bendera dan lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Itu memang satu wujud perjuangan. Tapi, bukan bermakna sudah cukup berhenti ditempat. Ibarat perang, jika senjatanya sudah dibeli, juga masih perlu langkah-langkah berikutnya. Tidak sebatas dengan pegang senjata hanya untuk ditembak ke atas dan dibersihkan di musim pemilu tiba.

Di atas qanun ada aturan lain yang tidak bisa di fait accompli. Adanya aturan lain ini tidak bisa dihindari, ya harus dihadapi atau ‘voldongen feit.’ Jadi, partai politik, DPRA, dan Pemerintah Aceh mau tidak mau wajib melakukan lobi tingkat tinggi untuk mendorong Presiden RI melakukan revisi PP Nomor 77 Tahun 2007.

Pertanyaannya, adakah langkah serius untuk menghadapi PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah itu melalui lobi-lobi politik kepada Presiden RI? Jika belum maka patut diduga bahwa tidak ada yang namanya perjuangan bendera melainkan sekedar menjadikan bendera sebagai isu politik untuk keperluan perjuangan meraup dukungan suara semata, misalnya. Tapi, apapun itu sah-sah saja sejauh rakyat masih pateh. []

KOMENTAR FACEBOOK