Banjir dalam Strategi Perang Demokrasi 2017

Oleh: Danil Akbar Taqwadin, MSc.

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan bencana alam. Banjir, longsor, dan gempa bumi merupakan fenomena rutin yang kerap dialami oleh masyarakat Aceh.

Dalam beberapa hari ini, dampak pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan dirasakan di seluruh Aceh. Banjir telah melanda beberapa daerah seperti Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Pidie dan daerah lainnya. Jelas hal ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat. Dan jujur, bencana ini dapat digunakan sebagai ajang meraih simpati masyarakat dalam “perang” demokrasi 2017.

Perang demokrasi adalah ajang meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks negara Indonesia, perang ini dimeriahkan oleh para calon penguasa yang bersaing dengan kontestan lainnya untuk meraih suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Artinya suara masyarakat adalah kunci kemenangan dalam peperangan ini. Dan si pemenang punya hak untuk berpesta setelah perang usai, sedangkan si kalah akan jatuh terjerembab. Oleh karena itu, istilah popular yang menunjukkan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi patut dipertanyakan.
Dalam konteks politik, bencana dapat menjadi momentum dalam meraih dan mempertahankan kepentingan. Secara spesifik, hal ini dikenal sebagai politik kebencanaan atau politik bantuan. Para stakeholders (para pihak yang berkepentingan) lazimnya menyandarkan diri pada satu dari dua landasan berfikir, yaitu Altruistic dan Realisme.

Altruistic adalah pandangan yang menekankan bahwa pemberian bantuan dalam bencana harus berlandaskan nilai-nilai kemanusian tanpa mengharapkan balas jasa. Hanya nilai moralitas yang menjadi landasan berpikir, yang menggerakkan segala tindakan seseorang atau kelompok untuk membantu orang lain, yang bukan demi kepentingannya, yang tidak mengharapkan balasan, bahkan dapat pula yang tidak termasuk dalam wewenang atau tanggung jawabnya, Kaum altruist percaya bahwa apapun system masyarakatnya, individu terikat dengan konsensus yang berkaitan dengan nilai-nilai moralitas dan beradab. Individu dan kelompok bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tapi juga atas interaksinya dengan individu dan kelompok lainya dalam komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, kaum altruist percaya bahwa kesusahan mereka adalah kesusahan bersama.

Di lain hal, perspektif realism menentang pandangan altruistic ini. Realisme beranggapan bahwa “kepentingan” merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan seseorang maupun sekelompok orang. Realist, menolak argument bahwa pemberian bantuan hanya berlandaskan nilai kemanusiaan semata. Filosofinya, meminjam pemikiran utilitarian bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalunya mengejar keuntungan semata (konteks ini bertumpu pada hal yang bersifat materil). Sehingga, individu atau kelompok lazimnya menggunakan cost-benefit analysis (analisis laba-rugi) dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Layaknya dalam konteks ekonomi, pelaku pasar cenderung berinvestasi pada hal yang berpotensi menguntungkan daripada hal yang tidak jelas. Maka tidak heran, moralitas atau nilai kemanusiaan kerap dijadikan alat/senjata untuk meraih dan mempertahankan kepentingan, dibandingkan menjadikannya sebagai landasan berfikir.

Banjir sebagai momentum
Genderang perang demokrasi 2017 telah ditabuh demikian kerasnya. Para bakal calon pun sudah mengorganisasikan diri dan kelompoknya. Namun perang belum mencapai titik klimaks.

Banyak hal perlu dipersiapkan dalam Perang yang sesungguhnya di tahun 2017 nanti. Strategi, taktik, senjata, amunisi, alat mobilisasi, logistic, pusat komunikasi, partisan, dsb. perlu diperkuat dan ditingkatkan. Segala instrument perang ini dipersiapkan hanya untuk satu tujuan, meraup suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Dan banjir ini menjadi salah satu momentum untuk menarik simpati dari masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Peduli terhadap masyarakat yang menjadi korban banjir, berikan bantuan materil dan moril kepada mereka, dan tak perlu sungkan menggunakan simbol politik sekalipun.

Namun jangan harap mereka yang kesusahan akan membalas dalam bentuk materil, tapi tuntut mereka untuk memberikan suara pada klimaks perang demokrasi nanti. Jangan pula setelah bantuan diberikan, ikatan itu lepas seiring selesainya masa tanggap bencana. Pupuk dan semai masyarakat ini menjadi masyarakat politiknya si calon, namun tidak dengan cara intimidatif dan subversive karena akan menjadi investasi yang sia-sia bagi si calon. Tumbuhkan masyarakat ini sebagai extraction point perolehan suara dalam perang demokrasi nantinya. Bahkan bukan hanya untuk 2017 saja, tapi juga dalam periode ke depannya pula.

Namun hal ini bukan tanpa tantangan, momentum ini layaknya adu cepat tangkap, siapa yang terlebih dahulu menangkap hati masyarakat maka dia yang mendapatkannya. Lagipula dalam konteks bantuan, memiliki kepentingan dalam pemberian bantuan terkadang dianggap kontroversial. Namun penulis berusaha jujur melihat retorika politik saat ini. Dan selama dapat meringankan kesusahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya, hal ini oke-oke saja.
*Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry

KOMENTAR FACEBOOK