Telisik Pemberhentian Saleh Modus oleh PWI

Dalam organisasi memang dimungkinkan anggotanya dihukum bahkan hingga dipecat. Bagi organisasi yang dikelola oleh kepemimpinan yang baik pasti memilih menghindari sanksi pemecatan, sekalipun sudah cukup syarat.

Sebaliknya, organisasi yang dipimpin secara buruk dan terlebih sudah dirasuki unsur politik secara dominan akan cenderung memilih pemecatan terhadapat anggotanya yang bersalah. Bahkan, anggota yang belum tentu bersalahpun atau kadar kesalahannya tidak seberapa akan direkayasa agar bisa dipecat.

Sekarang, mari kita refleksi kasus pemecatan Muhammad Saleh. Pimpinan Redaksi Modus itu oleh Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dijatuhkan sanksi pemberhentian penuh sebagai anggota PWI yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PWI Pusat Nomor 192-PLP-/PP-PWI/2015 tanggal 20 November 2015.

Dalam SK itu disebutkan, Muhammad Saleh Pimpinan Redaksi Tabloid Mingguan Modus Aceh, Anggota PWI Nomor 01.00.7328.96 telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan PD/PRT PWI berupa tindakan yang merusak citra dan profesi kewartawanan dan keanggotaan PWI.

Menariknya, surat pengantar SK PWI Pusat yang ditujukan untuk Pengurus PWI Aceh dan Muhammad Saleh tertanggal 20 November 2015 itu langsung beredar ke media hari itu juga. Pukul 17.40 WIB SK PWI Pusat sudah bisa dibaca oleh publik luas melalui media online. Mengapa surat yang menentukan nama baik orang lain itu bisa begitu cepat beredar? Adakah kaitannya dengan agenda Konferensi Provinsi PWI Aceh yang akan dilaksanakan pada 2-3 Desember 2015 mendatang?

Kini, buntut dari pemecatan itu berbuah perlawanan balik Muhammad Saleh. Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah PWI Aceh, Adnan NS dilaporkan ke Polda Aceh karena dituduh telah melakukakan pencemaran nama baik dan laporan palsu terhadap Pimpinan Redaksi (Pimred) Tabloid Modus Aceh.

Laporan tersebut langsung diserahkan Pimred Modus Aceh Muhammad Saleh ke bagian Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Aceh dengan nomor BL/224/XI/2015/SPKT, Senin (22/11).

“Pemecatan saya sebagai anggota PWI Aceh tidak sesuai dengan proses dan prosedur hukum, dan dinilai ada yang tidak senang dengan saya,” kata Muhammad Saleh yang baru-baru ini menerbitkan Majalah Inspirator.

Lebih mengejutkan, Muhammad Saleh mengungkap pengakuan yang membuat publik mulai meraba-raba, ada skenario apa gerangan dibalik pemecatan Muhammad Saleh?

“Saya tidak pernah menjalani proses persidangan kode etik yang dilakukan oleh DKD PWI Aceh, tiba-tiba sudah ada hasil yang menyatakan saya melanggar kode etik, saya menilai mereka telah buat laporan palsu ke PWI Pusat bahwa telah lakukan sidang kode etik,” ujarnya.

Menurut Muhammad Saleh, seharusnya pengurus PWI Aceh menghadirkan dirinya untuk ikut dalam rapat pengurus guna melakukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut.

“Tapi ini tidak dilakukan, malah saya langsung di by pass dan menyatakan saya melanggar kode etik, ini aneh,” ucapnya Jumat (20/11) malam di Hotel Grend Nanggro.

Makin mengejutkan lagi bila mendengar kesaksian Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Pembelaan Wartawan, Nasir Nurdin. Menurutnya, ada mekanisme yang tidak dilalui dalam proses penyelesaian persoalan yang menimpa Muhammad Saleh dan berujung pada pemberhentian.

“Seharusnya, saya selaku wakil ketua bidang pembelaan wartawan dilibatkan, tetapi dari pertama hingga dikeluarkan keputusan tidak ada satupun surat yang saya teken,” jelasnya.

Nasir juga menambahkan, seharusnya masalah itu bisa diputuskan di tingkat PWI Aceh. Menurutnya, keputusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi wartawan di Aceh.

Kini, buntut dari pelaporan Muhammad Saleh ke Polda Aceh beredar kabar bila Tarmilin Usman, Ketua PWI Aceh demisioner diperiksa di Ruang Kasubdit 1 Reskrimum Polda Aceh, Senin (30/11/2015). Bukan tidak mungkin, pemeriksaan yang sama juga akan dialami oleh Adnan NS, dan sangat mungkin juga awak media yang mempublikasi SK PWI Pusat yang ditujukan untuk PWI Aceh dan Muhammad Saleh juga akan dimintai keterangan. Bagaimana jadinya terungkap indikasi kerjasama menjatuhkan nama baik orang lain? Duhh!!!

Jika sudah begitu, sungguh langkah pemecatan tidak menjadi solusi bagi penangganan kasus, termasuk kasus-kasus yang ada di dunia jurnalistik. Sebaliknya, langkah pemecatan hanya menyeret semua pihak dalam masalah-masalah baru lagi.

Seharusnya, jika ada masalah di organisasi, termasuk di PWI, hendaknya dapat mengambil langkah-langkah peringatan biasa hingga keras atau berikutnya sanksi biasa hingga sanksi keras, tapi tidak berupa pemecatan. Memang, pemecatan adalah sanksi yang dibenarkan oleh aturan organisasi. Tapi, pemimpin yang bijak dan arif tidak akan pernah menggunakan sanksi pemecatan, apalagi sampai merekayasa agar terjadi pemecatan.

Secara hukum, jika memang ada anggota terbukti bersalah biarlah ia menjalani hukumannya. Tapi secara organisasi anggota yang bersalah haruslah diselematkan sehingga ketika ia telah menjalani hukumannya dapat muncul sebagai pribadi yang baru, yang sudah belajar dari kesalahannya.

Untuk itu, kita dukung sepenuhnya Muhammad Saleh melakukan perlawanan dengan langkah-langkah yang sesuai hukum dan sesuai etika pula agar arogansi kepemimpinan dalam berorganisasi bisa terkikis habis. Dan kita harapkan ini juga akan menjadi pembelajaran bagi organisasi lainnya. []

Resam adalah Renungan Samping Risman A Rachman

KOMENTAR FACEBOOK