ACEHTREND.CO, Banda Aceh — Himbauan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh kepada semua pihak untuk tidak menaikkan, mengibarkan, menggunakan, dan mempublikasikan bendera dan lambang Aceh sampai adanya ketentuan lebih lanjut mendapat tanggapan dari Adi Laweung.
Menurut Jubir DPA Partai Aceh itu, sebenarnya Forkopimda tidak perlu sampai mengeluarkan selebaran. “Jika mau dihimbau cukup dengan himbauan media saja. Tidak perlu sampai buat selebaran,” katanya kepada acehtrend saat bincang pagi di Solprem Rabu (2/12/2015).
Menurut pemikiran Adi Laweung rakyat Aceh juga tidak mau konyol-konyol. “Orang pasti cari posisi aman juga,” urai Adi. Adi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sisi aman adalah rakyat tidak mau berhadapan dengan hal-hal yang tidak penting.
Adi kembali menegaskan bahwa bendera Aceh pada dasarnya sudah tidak ada masalah lagi. Untuk itu Adi menghimbau agar tidak berlebihan dalam berpikir. Menurut Adi, bendera Aceh sudah menjadi milik rakyat. Adi menunjukkan kasus pengibaran bendera Aceh di laut. Menurut informasi yang diterimanya, dalam kongres HMI juga didapati bendera Aceh, meski kemudian kedapatan.
Terkait pemeriksaan polisi terhadap pengibar bendera, Adi menyatakan sah saja diperiksa. Hanya saja, Adi meminta agar tidak menahan warga yang mengibarkan satu bendera bintang bulan. “Itu tidak perlu. Cukup diarahkan saja. Misalnya, katakan saja kalau bendera Aceh dari sisi pemerintah pusat masih ada kontroversinya. Jangan kedapatan bendera langsung ditahan. Kalau sekedar periksa silahkan. Siapa tahu ada motif provokasi di dalam pengibaran bendera,” tegas Adi.
Adi juga menjelaskan bahwa pengibaran bendera Aceh bukan karena emosi. Pengibaran bendera itu adalah ekpresi spontan masyarakat. “Jadi bukan karena emosi apalagi spirit perlawanan. Ini semata soal identitas. Inilah saya,” jelas Adi menerangkan posisi bendera Aceh di masyarakat saat ini.[]
