Pledoi Muhammad Saleh Melawan Abuse of Power PWI Aceh

Muhammad Saleh, Pimred Modus Aceh Foto Hendro Saky

Hendro Saky pada Kamis (3/12/2015) melalui halaman facebooknya menulis status berikut: Konferensi Provinsi PWI Aceh ke XI, secara bulat dan penuh memutuskan mencabut surat keputusan pemberhentian Muhammad Saleh dari keanggotaan PWI dan sekaligus merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

Status di media sosial itu langsung disambut selamat dari para pengguna sosial media. Usamah El Madny, mantan Kabag Humas Pemerintah Aceh langsung menulis komentar: alhamdulillah, tetap semangat. Hal senada juga ditulis oleh mantan Ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arief Fadhillah. “Wallahu musta’an…tetap rendah hati dan berjihad dengan goresan pena…HA!

Komentar lebih khsusu ditulis oleh Alex Musni Haffas. Menurutnya Aceh membutuhkan jurnalis jurnalis pemberani dan benar. Jgn tdk benar takut lagi. Tapi saya yakin bang seh pemberani dan fakta. Biarpun tdk terpilih jadi ketua. Pertahankan komitmen bang yang sdh ada.

Pertanyaannya, pembelaan semacam apa yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi (Pimred) Tabloid Modus Aceh, Muhammad Saleh? Berikut Nota Keberatan dan Pembelaannya. Acehtrend mempublikasi aan tekening bezwaren hebben & pledoi ini secara utuh mengingat bukan tidak mungkin kejadian yang sama akan terjadi di kemudian hari. Selamat membaca.

NOTA KEBERATAN DAN PEMBELAAN
(AAN TEKENING BEZWAREN HEBBEN & PLEDOI)

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum. Wr.Wb

Segala puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kehadhirat Allah SWT, penguasa alam semesta dan pemilik kebenaran mutlak serta abadi. Tiada satupun keraguan atas kudrah dan iradahNya.

Shalawat dan salam, semoga Allah SWT limpahkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, pembawa risalah kebenaran bagi ummat manusia.

Yang Terhormat :
Ketua PWI Pusat Beserta Jajaran
Saudara-Saudara Peserta Konferprov PWI Provinsi Aceh Tahun 2015 di Banda Aceh.

Terima kasih saya sampaikan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan Nota Pembelaan Diri pada forum yang mulia dan terhormat ini.

Melalui forum yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan nota pembelaan diri, terkait pemecatan penuh diri saya ( red: tidak hormat ) dari keanggotaan PWI, organisasi yang telah 20 tahun membesarkan saya secara pribadi dan media yang saya pimpin, secara terus menerus dan berkesinambungan serta sangat kita cintai ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) PWI Pusat, Nomor: 192-PLP/PP-PWI/2015, tertanggal 20 November 2015.

Nota pembelaan ini saya sampaikan, sesuai dengan amanah Konstitusi Organisasi yaitu, BAB III (Sanksi), Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:
“Pembelaan diri dapat juga dilakukan di forum Konferensi Provinsi dan Kongres dengan mengajukan terlebih dahulu secara tertulis”

Saya menyadari sepenuhnya, saat ini ada beberapa oknum personal di PWI Aceh yang bergembira dan bersuka cita bahkan bereforia atas keputusan PWI Pusat tersebut. Bahkan, dua pekan sebelum saya menerima Surat Keputusan (SK) PWI tadi, kabarnya dan patut diduga, Ketua DKD PWI Aceh saudara Adnan NS yang selama ini sangat saya takzim atas senioritas dan dedikasinya pada dunia pers Aceh secara khusus dan Indonesia umumnya, telah menyampaikan kabar kepada sejumlah wartawan di Banda Aceh khususnya dan Aceh umumnya, bahwa karir Muhammad Saleh sebagai anggota PWI SUDAH TAMAT!

Saya tidak mengerti makna dan arti dari beliau menggunakan diksi kata “TAMAT“ tersebut. Namun, kemudian baru terungkap bahwa makna kata tamat adalah, saya diberhentikan ( red: Pecat tanpa hormat ) secara penuh oleh PWI Pusat, tanpa saya ketahui secara jelas tentang dasar hukum dan nista apa yang saya lakukan, dan saya heran ditengah hukum dijadikan “ Panglima ” di Negara tercinta ini, dalam semua sektor kehidupan, tapi saya di berhentikan tanpa memiliki dasar putusan hukum tetap yang mengikat saya secara personal ( Incraht Beswijde ) tetap mengenai kesalahan yang disangkakan/dituduhkan kepada saya.

Sebaliknya, mayoritas wartawan anggota muda, anggota biasa PWI Aceh bahkan calon anggota, terutama yang berada di daerah dan ingin bergabung dalam organisasi PWI, kini mulai merasa khawatir, cemas, takut bahkan was-was dengan keputusan yang saya terima. Sebab, bukan hal yang mustahil perlakuan yang sama akan menimpa diri mereka dikemudian hari, tanpa adanya proses legal, yang terratifikasi secara aturan formil dan materiil, legal standing, keabsahan Forum, mekanisme, dan hak pembelaan dari organisasi (PWI) terhadap wartawan yang duduk dikursi pesakitan dengan “tudingan palsu” dan provokatif, tanpa menjunjung tinggi dan menganut prinsip serta azas praduga tak bersalah ( Presumtion Of Innonce ).

Organisasi PWI Aceh sebagai wadah tempat berhimpun, membina dan membentuk karakter wartawan tangguh teruji dan siap bertugas di segala kondisi, serta membela anggota (wartawan) secara proporsional dan prpofesional, dan menjunjung tinggi azas serta norma hukum, justeru telah menjadi ajang kriminalisasi dan penghakiman sendiri ( Eigen Reighting ) yang dilakukan sejumlah oknum pengurus dengan maksud tujuan pribadi serta berlindung dibalik sakralitas organisasi, dan jika kita review baik secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta pemahamannya terhadap PD/PRT serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Etika Pers, pantas untuk diragukan jika tak elok disebut terlalu anomali: “dangkal”.

Bayangkan, Sekretaris DKD PWI Aceh Saudara Drs. A. Dahlan TH yang merupakan mantan Ketua PWI Aceh, bahkan belum mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana diwajibkan bagi setiap wartawan di Indonesia. Kondisi ini jelas-jelas memiliki preseden buruk bagi citra dan gezah ( harga diri ) organisasi yang sangat kita cintai ini.

Bayangkan pula, akibat ulah seseorang atau beberapa orang Pengurus DKD PWI Aceh serta Pengurus PWI Aceh, masyarakat di Aceh khususnya, telah mengetahui dan memahami kondisi internal organisasi kita sebagai tempat untuk saling menjegal dan menghancurkan karakter sesama wartawan ( Caraccter Assasination ).

Berlindung di belakang tameng organisasi dengan memakai jubah senioritas, bukannya memberi contoh yang baik bagi wartawan muda tapi malah menggunakan cara – cara primitif bak hukum rimba untuk memuluskan hawa nafsu kuasa bejatnya yang berjalan sesuai keinginan maksud hati yang penuh konspiratif dan kontraproduktif dari tujuan berorganisasi itu sendiri.

Sementara dibalik itu, masyarakat atau publik di luar sana pun terheran-heran dan bertanya: begitu mudahkan PWI memecat anggotanya, tanpa melalui alur proses, prosedur serta mekanisme yang ada dalam sistem yang kita anut dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagaimana layak dan patut? Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, kenapa begitu mudah oknum Pengurus DKD dan PWI Aceh bertindak semena-mena dan sewenang wenang dengan menjudge (menghakimi) terhadap rekan seprofesinya dengan hukuman (punisment) tanpa hak jawab/konfirmasi/pembelaan/pledoi.

Bahkan melampaui batas-batasan yang ada dalam partai politik atau lazimnya aturan internal organisasi – organisasi lainnya. Begitupun, saya tidak mau berkecil hati, dedikasi saya terhadap dunia pers Aceh secara khusus dan Indonesia umumnya, saya tetap percaya dan haqqul yakin, PWI sebagai organisasi yang telah membesarkan saya secara pribadi tidaklah bersalah, dia tetap suci sebagaimana tujuan dan maksud para pendiri yang telah mendahului kita, hanya saja ada beberapa oknum Pengurus DKD dan Pengurus PWI Aceh yang telah melakukan PERSEKONGKOLAN/MUFAKAT JAHAT dengan melakukan Over Lapping organisasi publik milik kita bersama dan bertindak bagaikan organisasi pribadi.

Saya menduga keras, pemberhentian saya secara penuh dari anggota PWI, erat kaitannya dengan posisi saya sebagai calon Ketua PWI Aceh. Dan, untuk maksud tersebut saya tidak menghalalkan berbagai cara. Sebaliknya, mencoba merevitalisasi organisasi ini dengan program konsolidasi organisasi, menjalin kemitraan dan mengayomi.

Saya berniat dan berusaha sekuat tenaga untuk memfasilitasi dan mengurus kartu anggota seumur hidup bagi anggota PWI yang telah berusia 60 tahun ke atas. Saya akan berikan biaya gratis perpanjangan kartu bagi anggota, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, untuk memberikan pendidikan S1 bagi wartawan yang belum meraih gelar sarjana, berupaya mencari lahan kuburan bagi keluarga wartawan. Namun semua keinginan itu pupus tat kala saya diberhentikan secara penuh sebagai anggota PWI dan otomatis tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Aceh.

Begitupun saya tidak kecewa, sebab karir puncak seorang wartawan bukan menjadi Ketua PWI Aceh, sebaliknya dimulai dari calon reporter, wartawan, asisten redaktur dan seterusnya hingga pimpinan redaksi. Insya Allah dan Alhamdulillah, saya telah meraihnya saat ini.

Karena itu, inilah moment dan saatnya bagi kita semua untuk SELAMATKANLAH PWI ACEH! (Save PWI Aceh) agar kembali berjalan di atas track yang benar sesuai tupoksi dan Garis Besar Haluan Organisasi ( GBHO ) yang kita cintai ini.

Saudara Peserta Konferensi Yang Berbahagia.
ADA dua pokok bahasan utama yang ingin saya sampaikan, terkait pemecatan diri saya secara penuh oleh PWI Pusat:
PERTAMA
PADA POIN 2 unsur konsideran (pertimbangan) dalam bab menimbang disebutkan bahwa, “TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT TERHADAP KETENTUAN PD/PRT PWI BERUPA TINDAKAN YANG MERUSAK CITRA DAN PROFESI KEWARTAWANAN DAN KEANGGOTAAN PWI, BERDASARKAN SURAT DEWAN KEHORMATAN PROVINSI PWI ACEH Nomor: 03.DKD-PWI Aceh. VIII.2015 tanggal 26 Agustus 2015.”

PADA POIN 3 disebutkan:
“atas pelanggaran angka 2 di atas, PWI Pusat perlu segera mengambil tindakan/sanksi organisatoris terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya, pada aspek memperhatikan (Vide: SK PWI Nomor : 192-PLP/PP-PWI/2015 ), pada poin 1 disebutkan: Surat Pengurus PWI Provinsi Aceh, Nomor: 03.DKD-PWI Aceh. VIII.2015 tanggal 26 Agustus 2015.”
PADA POIN 2 disebutkan:
“Rekomendasi Dewan Kehormatan PWI Pusat, tanggal 6 Oktober 2015 dan Pada”
POIN 3 disebutkan:
“Keputusan Rapat Pleno PWI Pusat tanggal 10 November 2015 (surat terlampir).”

Nah, berdasarkan SK PWI Pusat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberhentian saya secara penuh berdasarkan dua pertimbangan utama yaitu:
1.Merusak Citra dan Profesi Kewartawanan.
2.Melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berupa PEMERASAN sebesar Rp 3 juta (tiga juta rupiah), berdasarkan laporan Haji Bakri Usman, pelaku pelanggaran hukum Syariat Islam yaitu dengan melakukan tindak pidana Islam “mesum” yang tertangkap basah di Salon Eks Tamara Peunayong, Kota Banda Aceh, yang telah melaporkan saya ke Dewan Pers di Jakarta dengan surat tertanggal 29 Juni 2015.

Saudara Peserta Konperensi Provinsi PWI Aceh Yang Saya Hormati!
Atas dasar hak konstitusional berlandaskan (PD/PRT), izinkanlah saya menyampaikan kronologis dari persoalan yang saya alami, sehingga kita semua dapat memahami persoalan secara jernih, jelas dan terbuka serta tidak sepihak dan jauh dari sikap tendendius sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA
Terhadap pertimbangan SK PWI Pusat yang menyatakan saya telah merusak citra dan profesi kewartawanan, sungguh telah membawa saya kepada konflik batin yang berkesinambungan dan sangat menyakitkan nurani saya selaku insan. Sebab, selama 20 tahun menjadi wartawan dan anggota PWI, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap konsisten menjaga citra, komitmen personal saya dalam membantu dan membesarkan nama PWI Aceh secara organisatoris, program serta pribadi anggota/wartawan, tanpa memandang media serta status sosial.

Dan tentu jejak rekam telah mencatat pada tempatnya, sebab itu melalui forum yang mulia dan berbahagia ini, izinkanlah saya bertanya:

PERTAMA.
Apakah perjuangan, dedikasi dan konsistensi serta partisipasi saya bersama Iskandarsyah (almarhum), mantan Sekretaris PWI Aceh dalam mengurus anggaran Rp 1 miliar ( satu milyar rupiah ) untuk PWI Aceh sebagai dana organisasi yang bersumber dari Pemerintah Aceh tahun anggaran 2011 telah merusak citra dan profesi kewartawanan?

KEDUA
Apakah perjuangan dan lobi yang telah saya lakukan kepada Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto, untuk membina dan melatih 3 (tiga) angkatan wartawan Aceh (90) persen anggota PWI pada Lembaga Pers Dr. Soetomo Jakarta secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun, apakah itu tindakan yang dapat dikategorikan bahwa saya telah merusak citra dan profesi kewartawanan?

KETIGA
Apakah pendidikan serta seminar nasional tentang Kode Etik Jurnalistik dengan menghadirkan Ketua LPDS Jakarta saat itu Bambang Harimurty, tokoh pers nasional Atmakusumah dan mantan Ketua PWI Pusat Tarman Azzam yang dilakukan Tabloid MODUS ACEH, apakah itu tindakan yang dapat dikategorikan bahwa saya telah merusak citra dan profesi kewartawan?

KEEMPAT
Sebagai Sekretaris Umum KONI Aceh, saya menjalin kerjasama dengan SIWO PWI Aceh, melakukan pendidikan wartawan liputan olahraga dengan menghadirkan pemateri utama Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Hendry C Bangun, apakah itu tindakan yang dapat dikategorikan bahwa saya telah merusak citra dan profesi kewartawan?

KELIMA
Dalam kapasitas saya sebagai anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh, ketika ada sejumlah kepala dinas (SKPA) serta Bupati dan para Walikota di Aceh bertanya tentang berbagai proposal permohonan bantuan dana yang diajukan Pengurus PWI Aceh (termasuk pengadaan sapi meugang) dan saya merekomendasikan dan turut memperjuangkan untuk dibantu, apakah termasuk dalam kategori merusak citra dan profesi kewartawanan serta organisasi PWI secara kolektif? Bahkan, ada beberapa dinas yang menyebutkan kepada saya telah membantu proyek untuk oknum pimpinan PWI Aceh tapi informasi itu saya tutup rapat, demi menjaga dan membela nama baik pribadi wartawan dan PWI Aceh, apakah itu telah merusak nama baik organisasi ini?

KEENAM
Ketika Gubernur Aceh meminta pendapat saya untuk mempelajari proposal Konferprov PWI Aceh saat ini dan saya mengusulkan untuk dibantu, apakah itu tindakan yang dapat dikategorikan, bahwa saya telah merusak citra dan organisasi PWI? Semuanya saya serahkan kepada forum Konferprov PWI Aceh dan PWI Pusat.

KETUJUH
Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH merupakan satu-satunya media pers lokal (anggota PWI) yang berhasil meraih empat kali Adiwarta Sampoerna dan Muchtar Lubis Award serta Penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia serta Banda Aceh, karena juara karya jurnalistik tingkat nasional dan Aceh dan para pemenangnya ada diantara kita yaitu saudara Suryadi dan Hamdani yang kini menjadi Ketua dan Sekretaris PWI Bireuen. Apakah itu juga merusak citra dan profesi kewartawanan?

***

Terhadap pertimbangan (konsideran) SK PWI Pusat atas Hasil Sidang Etik yang dilakukan Pengurus DKD PWI Aceh, berdasarkan Surat Dewan Pers atas laporan Haji Bakri Usman, pelaku mesum yang tertangkap di Salon Eks Tamara, Peunayong Banda Aceh, dengan ini, izinkanlah saya mempertanyakan:

PERTAMA
Apakah saya pantas dihakimi dan diadili atas laporan seseorang yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat (incraht Beswijde) baik sebagai tersangka di Kepolisian (Polresta Banda Aceh) dan Pengadilan Negeri Banda Aceh secara pasti, serta tuduhan dan tudingan palsu tersebut tanpa memiliki alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bisa dinyatakan TELAH BERSALAH ?

KEDUA
Apakah saya pantas disalahkan melanggar Kode Etik Jurnalistik, sementara belum ada fatwa dan pendapat serta rekomendasi dari Dewan Pers terkait laporan dari sang pelapor?

KETIGA
Apakah begitu mudah dan sangat sederhana DKD PWI Aceh menyatakan saya tergolong melanggar Kode Etik Jurnalistik tanpa proses sidang etik formal yang diamanatkan dalam PD/PRT PWI, dan sama sekali tanpa menyebutkan pasal dan ayat berapa yang telah saya langgar?

Jika benar, maka bersiap-siaplah kawan-kawan semua untuk mendapatkan perlakuan yang sama pada waktu yang berbeda dikemudian hari dan yakinlah secara pasti preseden buruk ini, dan akan terulang kembali, jika ada sejumlah oknum DKD dan Pengurus PWI Aceh yang tidak senang dan kemudian mengusulkan pemberhentian secara penuh tanpa proses secara natural dan legal formal sebagaimana aturan dari organisasi.

KEEMPAT
Bagaimana dalil hukumnya jika Sekretaris DKD PWI Aceh Saudara A. Dahlan TH tidak menghadiri sidang etik yang formal (yaitu ada pelapor, terlapor, alat bukti, dan Majelis Hakim yang bersidang, tercatat dalam berita acara sidang dan putusan Majelis Dewan Kehormatan yang bersidang), namun meminta untuk dikirimkan hasil dan ditandatangani dengan penuh kesadaran?
Ini sungguh ironis dan tragis, harusnya sebagai anggota, saya mendapat pembelaan dari Pengurus DKD dan Pengurus PWI Aceh. Namun, hasil yang saya dapat justeru kriminalisasi dan penghakiman secara paksa atau dengan kata lain keputusan tadi dilakukan secara ‘aborsi’ untuk menghancurkan harkat dan martabat serta nama baik saya secara pribadi dan media yang saya pimpin saat ini.

***

Saya amat sangat sadar, sebagai manusia tentu tidak sempurna dan tak luput dari khilaf dan kesalahan baik yang tersengaja atau tidak. Dan saya tidak munafik, media pers yaitu Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH dan Majalan INSPIRATOR yang saya lahirkan secara pribadi, tetap berorientasi bisnis. Begitupun, sangat menyakitkan dan naif jika saya dituduh telah memeras pada tahun 2012. Sebab, sebagai Sekretaris Umum KONI Aceh (Periode 2010-2014) saya mendapat honor Rp 3,5 juta per bulan dengan mengelola anggaran Rp 70 miliar. Andai saja saya mau, tentu Rp 3 juta rupiah seperti disangkakan oleh Haji Bakri Usman kepada saya, Insya Allah sangat mudah saya peroleh, tanpa harus memeras.

Satu hal yang tetap saya pegang teguh hingga saat ini adalah, sebagai wartawan dan pemilik media pers, saya tetap berpegang teguh pada Bab II PD PWI, Pasal 4, Ayat C: “Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar.”
Ayat D: “Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Sebagai anggota organisasi, harus dan sepantasnya saya dibela. Ini sesuai dengan PD PWI Pasal 5 ayat 1 huruf c: “Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya”.

Sebagai anggota, harusnya saya mendapat bantuan hukum atas perkara yang saya hadapi. Ini sesuai Pasal 11 ayat 3 (PD PWI): “Setiap anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawanannya.”

Pada Pasal 14 ayat 6: “Untuk menanggani kasus-kasus hukum wartawan dibentuk Tim Advokasi Wartawan.”

Pada Bab V (Pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota), Pasal 19 ayat 4 tentang tugas, wewenang, dan tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan huruf a,b,c,d,e, apakah sudah diberikan kepada saya?

Mengenai surat Dewan Pers agar dilakukan sidang etik terhadap diri saya atas laporan pemerasan Rp 3 juta dari Haji Bakri Usman, perlu saya jelaskan:

PERTAMA
Memang benar, saudara Ketua DKD PWI Aceh mendatangi saya di Kantor Redaksi MODUS ACEH. Saat itu, dia bertanya dan saya menjelaskan secara rinci tentang duduk perkara yang saya alami. Namun, semua perjelasan saya tidak direkam dan dicatat serta dibuatkan berita acaranya.

Mayoritas pembicaraan kemudian beralih dan saudara Adnan NS bercerita tentang perjalanan karirnya sebagai wartawan yang dimulai dari Mat Kodak hingga Ketua PWI Aceh. Sesekali, Adnan NS juga mengkritik wartawan senior Aceh lainnya.

Atas dasar itulah, saya ragu dengan konfirmasi yang dilakukan Adnan NS dan sepekan kemudian atau tanggal 24 Agustus 2105, saya membawa berkas kronologis kejadian ke PWI Aceh dengan nomor surat: 203/MA/VIII/2015, perihal laporan. Saat itu, di ruang Sekretariat PWI Aceh ada Roni, Adnan NS dan Azhari (Bendahara PWI Aceh). Kepada mereka saya serahkan berkas tersebut. Kronologis itu juga saya antar sendiri ke Dewan Pers dan Pengurus PWI Pusat di Jakarta.

KEDUA
Jika saudara Adnan NS mengatakan bahwa sudah dilakukan proses sidang etik terhadap saya sebagai terlapor. Perlu saya tegaskan hal itu tidak dilakukan atau bohong. Sebab, sesuai Pasal 24 ayat 1 PD PWI disebutkan: Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan dengan mengundang Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan. Namun hal itu” TIDAK DILAKUKAN TERHADAP SAYA”.

Jika karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi ketentuan butir (2), Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada penanggung jawab media atau wartawan bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis dengan ketentuan hurup a dan b. YANG TERJADI JUSTERU SAYA SENDIRI YANG MENGANTARKAN KE PWI ACEH DAN DITERIMA OLEH SAUDARA ADNAN NS. NAMUN, SEMUA ITU TIDAK MENJADI DASAR DAN PERTIMBANGAN DALAM PEGAMBILAN KEPUTUSAN.

Pasal 27 ayat 2 PD PWI menyebutkan: Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memberikan peringatan tertulis kepada media dan atau wartawan yang dinilainya telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan ketentuan tembusan surat peringatan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi PWI, dilampiri penjelasan. SEMENTARA SAYA TIDAK PERNAH MENERIMA PERINGATAN TERTULIS APAPUN, BAHKAN, HASIL SIDANG ETIK PENGURUS DKD PWI ACEH DIPERTANYAKAN PENGURUS PWI ACEH KARENA TIDAK ADA BERITA ACARANYA (PENJELASAN).

Khusus mengenai posisi serta kedudukan Ketua DKD PWI Aceh saudara Adnan NS, perlu saya jelaskan bahwa, yang bersangkutan hingga saat ini masih rangkap jabatan antara Ketua DKD PWI Aceh dengan Anggota Penasihat PWI Pusat. Padahal, sesuai Pasal 20 ayat 2 disebutkan: Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.
Ayat (3): “Pengurus PWI di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan. “

Sementara, hingga saat ini saudara Adnan NS masih tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Aceh (SK terlampir). Jadi, siapakah sebenarnya telah melanggar PD/PRT PWI?

***

Saudara Peserta Konferensi Provinsi PWI Aceh Yang Saya Hormati!
Banyak pertanyaan yang kemudian datang kepada saya tentang laporan terhadap Ketua dan Sekretaris DKD PWI Aceh Adnas NS dan Dahlan TH serta Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman ke Polda Aceh? Perlu saya jelas, laporan tersebut bukan berdasarkan SK PWI Pusat secara administratif, namun yang saya permasalahkan dan telah saya laporkan adalah, mengapa SK PWI Pusat begitu cepat tersebar pada media, lengkap dengan lampiran SK, sementara keputusan pemberhentian saya, sesuai PD/PRT PWI masih memiliki kesempatan untuk rehabilitasi dan peninjauan kembali.

Saya menerima salinan SK PWI Pusat dari saudara Tarmilin Usman melalui email (surat elektronik) pukul 14.13 WIB dan pukul 17. Sudah tersiarkan pada situs media online www.ajnn.net lengkap dengan foto gambar SK.

Ini berarti, ada yang sengaja membocorkan dan menyiarkan berita tersebut dengan maksud menista, mencemarkan nama baik serta membunuh karakter saya secara personalitas.

Atas itulah, saya melapor pada aparat penegak hukum (Polda Aceh) sehingga akan datang dan muncul kebenaran tentang siapa saja aktor dan sutradara dari persengkolan/mufakat Jahat yang saya maksudkan.

***

Berikut saya sampaikan kronologis kejadian antara saya dengan Haji Bakri Usman, pelaku mesum di Salon Eks Tamara, Peunayong Banda Aceh sebagai berikut:

-Senin, 5 November 2012, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dan (WH) Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat) pada pukul 18.30 WIB bertempat di Salon Eks Tamara, Gampong Peunayong, Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, menangkap terduga pelaku Mesum (zina) inisial BUS ( 54 tahun ) dengan wanita LS ( 23 tahun ).

-Bahwa tanggal 12 November 2012, Redaksi Tabloid MODUS ACEH menerima salinan BAP (berita acara pemeriksaan) atas nama Haji Bakri Usman dari sumber di Pemerintahan Kota Banda Aceh (terlampir).

-Bahwa tanggal 13-15 November 2012, wartawan Tabloid MODUS ACEH melakukan usaha konfirmasi kepada Haji Bakri Usman untuk melakukan Confirm Interview (wawancara konfirmasi) dengan terduga Pelaku Mesum sebagaimana BAP SATPOL PP–WH, Pemerintahan Kota Banda Aceh, namun yang bersangkutan menghilang dari rumah, kantor sehingga tidak berhasil di temui dan dilakukan wawancara, telpon seluler (HP) dengan nomor yang lazim digunakan pun sudah tidak aktif;

-Bahwa tanggal 15 November 2012, saya selaku Pimpinan Redaksi MODUS ACEH dihubungi Ustaz Amir Hamzah untuk bertemu dengan tujuan lobi agar Tabloid MODUS ACEH tidak melakukan pemberitaan terhadap penangkapan sahabat Ustaz Amir Hamzah yaitu Haji Bakri Usman oleh Satpol PP–WH Pemerintahan Kota Banda Aceh, dan setelah bertemu selama durasi waktu 45 menit, Ustaz Amir Hamzah dan Haji Bakri Usman melobi Pimred Tabloid MODUS ACEH Muhammad Saleh untuk tidak menurunkan berita/kasus Haji Bakri Usman, dan hal itu ditolak karena atas alasan supremasi hukum (Enforcemen Law) Syariat Islam di Aceh yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, tentang Peradilan Islam di Aceh, dan Qanun Nomor 12, 13, 14 tahun 2003, tentang Pidana Islam, Khamar, Khawat dan Maisir Aceh, dan demi mendukung dan mengadvokasi pelaksanaan hukum berlandaskan Syariat Islam di Provinsi Aceh, sudah pasti Haji Bakri diberi hak jawab sesuai porsi dan pada halaman yang sama, namun Haji Bakri menolak untuk melakukan hal tersebut, sehingga Haji Bakri berupaya menyuap “sogok“ Pimred MODUS ACEH dengan berupaya menyerahkan satu amplop diduga berisi uang tunai, namun amplop tersebut ditolak dan tidak diterima sama sekali oleh Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH karena takut berdasarkan azas Hadist Rasullah “Ar Rasyi Wal Murtasyi Binnar” (yang menyogok dan menerima sogokan pasti masuk neraka), selain itu perbuatan dimaksud jelas-jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

-Bahwa tanggal 18 November 2012, Ustaz Amir Hamzah dan Haji Bakri Usman kembali menemui Pimred Tabloid MODUS ACEH untuk melobi agar pemberitaan terkait kasus penangkapannya di Salon oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh, agar tidak diberitakan Tabloid MODUS ACEH, namun keinginan tersebut kembali di tolak oleh Muhammad Saleh dan menyarankan kepada Haji Bakri untuk segera memberi hak jawab tentang kasus penangkapan dimaksud;

-Bahwa pada edisi Nomor: 31/TH.X/Edisi 3-9 Desember 2012, Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH telah mengeluarkan karya Jurnalistik pada rubrik Fokus berjudul: “Salon“ Khusus Buat Haji Bakry;

-Bahwa tanggal 7 September 2013, Kantor Redaksi Tabloid Mingguan MODUS ACEH di Jalan Nyak Makam Lampineung Banda Aceh, diteror dengan cara pelemparan Hand Grenade (Granat Tangan) dan meledak dengan mengakibatkan sejumlah kerugian secara moril, materil dan pskilogis. Selain itu, terjadi penembakan terhadap mobil Muhammad Saleh di bagian belakang dengan tembusan dua butir peluru.

-Bahwa tanggal 5 Mei 2014, Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH menurunkan berita liputan terkait razia oleh Pelaksana Harian Walikota Banda Aceh, dalam pemberitaan Tabloid MODUS ACEH mengkritisi kebijakan Walikota Kota Banda Aceh yang tebang pilih dengan tidak meneruskan kasus mesum Haji Bakri Usman ke Peradilan Islam (Peradilan Agama, Mahkamah Syar’iyah ) di Kota Banda Aceh;

-Bahwa tanggal 6 Oktober 2014, Tabloid MODUS ACEH kembali mengangkat topik Haji Bakri Usman yang tidak diadili, karena ada kasus unik pada minggu berjalan bahwa ada terpidana uqubat yang cambuk di Mesjid Agung Al Makmur Lampriet Kota Banda Aceh. Saat itu, terpidana melawan petugas eksekutor cambuk karena mereka menilai bahwa hukuman cambuk yang tebang pilih, atau bahasa lain tajam ke bawah, tumpul ke atas;

-Bahwa tanggal 9 Oktober 2014, pada pukul 08.00 WIB, Haji Bakri Usman didampingi Ustaz Amir Hamzah dan Abdurrahman Karyawan Harian Serambi Indonesia tanpa diduga (janji, undang) mendatangi kediaman pribadi Pimred MODUS ACEH, Muhammad Saleh dan di terima oleh Agusniar Binti Muchtar (istri Muhammad Saleh) dengan menyampaikan bahwa Muhammad Saleh tidak berada di rumah;

-Bahwa tanggal 11 Oktober 2014, pukul 16.15 WIB, Haji Bakrie Menghubungi Muhammad Saleh (Pimred Tabloid MODUS ACEH) dengan alasan ingin bersilaturahmi, dan Muhammad Saleh meminta Haji Bakrie ke Kantor Tabloid MODUS ACEH, namun Haji Bakri Menolak;

-Bahwa tanggal 11 Oktober 2014, pukul 18.45 Haji Bakri Usman, tanpa konfirmasi dengan pemilik rumah kembali mendatangi kediaman rumah Muhammad Saleh (Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH ), pada saat itu istri Muhammad Saleh akan menunaikan ibadah shalat magrib, namun bergegas ke depan rumah menjumpai tamu (Haji Bakri Usman), dan menyampaikan bahwa Muhammad Saleh belum pulang ke rumah;

-Bahwa tanggal 16 Oktober 2014, Pukul 08.00 WIB Haji Bakri Usman kembali mendatangi rumah kediaman Muhammad Saleh (Pimred Tabloid MODUS ACEH) dan Haji Bakri Usman tanpa di persilahkan memaksa masuk ke rumah kediaman Muhammad Saleh, dan ketika itu Muhammad Saleh menilai urusan kantor, pertemuan lebih baik dilakukan di kantor. Namun Haji Bakri Usman memaksa masuk, didalam permbicaraan pada ruang tamu kediaman pribadi Muhammad Saleh, Haji Bakri mengeluarkan kata kata yang tidak pantas, tidak bermoral dan tidak berpendidikan, dan bahkan mengancam Muhammad Saleh sehingga membuat Muhammad Saleh malu di depan istri dan Ibu mertua yang sedang sakit.

Atas alasan harga diri dan mempertahankan marwah keluarga serta harkat dan martabat, terjadi insiden antara Muhammad Saleh dengan Haji Bakrie, yang sudah dan telah mendapat kekuatan hukum tetap dimana masing masing kedua pihak belah pihak mendapat hukuman percobaan selama satu bulan tanpa menjalani hukuman kurungan. Merasa tidak puas, tanggal 4 Juni 2015 Haji Bakri Usman melaporkan Muhammad Saleh (Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH) Ke Polresta Banda Aceh dengan delik aduan pidana pemerasan;

-Bahwa tanggal 4 Juni 2015 Haji Bakri Usman melaporkan Dadang Heryanto (Sekretaris Redaksi Tabloid MODUS ACEH) dengan delik aduan pidana pencemaran nama baik;

-Bahwa tanggal 29 Juni 2015 Haji Bakri Usman melaporkan Muhammad Saleh (Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH) Ke Dewan Pers dengan alasan wartawan pemeras;

-Bahwa tanggal 30 Juli 2015, Dewan Pers Mengirimkan Surat yang ditanda tangani Ketua Dewan Pers Nomor: 358A/DP/K/VII/2015, perihal wartawan pemeras dan surat tersebut ditujukan kepada Ketua PWI Cabang Aceh, yang berisi proses etik terhadap Muhammad Saleh atas laporan Haji Bakri Uman, dan setelah di proses etik dilakukan oleh PWI Cabang Aceh dilaporkan hasil proses ke Dewan Pers dan PWI Pusat;

-Bahwa tanggal 3 Agustus 2015 atas dasar laporan Haji Bakri, tim penyidik umum satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Banda Aceh memanggil Muhammad Saleh (Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH) sebagai saksi delik aduan penistaan dan pemerasan, dan Muhammad Saleh telah memberi keterangan kepada penyidik pada tanggal 13 Agustus 2015;

-Bahwa tanggal 13 Agustus 2015, Muhammad Saleh melaporkan Haji Bakri Usman ke Polresta Banda Aceh dengan delik aduan pencamaran nama baik oleh Haji Bakri Usman karena menuduh Muhammad Saleh melakukan pemerasan kepada Haji Bakri Usman dan diterima bukti lapor Nomor : LPB/462/VIII/2015/SPK Polresta Banda Aceh;

Selanjutnya, Dewan Pers melalui suratnya nomor: 3584/DP/K/VI/2015, tanggal 30 Juli 2015, mengirim surat kepada Ketua PWI Cabang NAD, untuk melakukan proses etik, terkait laporan Haji Bakri Usman dimaksud.

Berdasarkan surat Dewan Pers itulah, Pengurus PWI Aceh melalui suratnya nomor: 120.PWI-Aceh.VIII.2015, tanggal 18 Agustus 2015, mengirim surat kepada Ketua DKD PWI Aceh, Adnan NS untuk melakukan sidang etik. Surat tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris PWI Aceh Tarmilin Usman dan Aldin Nainggolan.

-Bahwa tertanggal 26 Agustus 2015, berdasarkan surat nomor: 03.DKD-PWI Aceh.VIII.2015, DKD PWI Aceh mengirim surat kepada Pengurus PWI Aceh dengan kesimpulan: Pertama, kasus yang saya atau Muhammad Saleh alami tergolong pelanggaran kode etik jurnalistik. Kedua, DKD PWI Aceh mempertanyakan tenggang waktu antara kejadian pemerasan dengan membuat laporan polisi terlalu lama (waktu kejadian, Senin, 24 Desember 2012 dan laporan kepolisian 4 Juni 2015). Surat tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris DKD PWI Aceh, Adnan NS dan Dahlan TH.

-Bahwa tertanggal 15 Oktober 2015, PWI Aceh dengan suratnya nomor: 143.PWI-Aceh.X.2015 mengirim surat kepada Dewan Pers di Jakarta dengan perihal Laporan Hasil Sidang Etik DKD PWI Provinsi Aceh. Pada bagian isi surat, Pengurus PWI Aceh menyatakan dengan tegas bahwa hasil sidang etik dimaksud, tidak menerima berita acaranya. Surat itu ditandatangani Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman dan Muhammad Saman S.Ag (sekretaris). Surat tersebut disampaikan kepada saya Muhammad Saleh sebagai terlapor.

-Bahwa tertanggal 26 Oktober 2015, melalui surat nomor: 300/MA/B/X/2015, saya mengirim surat kepada Dewan Pers di Jakarta. Isinya menanggapi surat rekomundasi hasil Sidang Etik DKD PWI Aceh.

-Bahwa tertanggal 20 November 2015, melalui Surat Keputusan (SK) PWI Pusat, Nomor: 192-PLP/PP-PWI/2015, saya dinyatakan diberhentikan secara penuh dari anggota PWI sebagaimana maksud serta alasan tersebut di atas.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang
Bahwa sebagaimana kronologis duduk perkara di atas, dengan ini saya, Muhammad Saleh memberikan pertimbangan beradasarkan hukum atas NOTA Keberatan dan Pembelaan (Aan Tekening Bezwaren Hebben & Pledoi);

Menimbang
Bahwa dasar DKD PWI Cabang Provinsi Aceh memeriksa Terlapor Muhammad Saleh adalah Surat Dewan Pers Nomor: 358A/DP/K/VII/2015 atas laporan dari Haji Usman Bakri Usman yang diterima Dewan Pers tertanggal 29 Juni 2015;

Menimbang
Bahwa DKD PWI Cabang Provinsi Aceh mengirimkan surat kepada PWI Cabang Provinsi Aceh sebagai laporan Sidang Etik Wartawan atas nama Muhammad Saleh. Namun ada proses yang janggal terhadap pemeriksaan tersebut dimana DKD PWI Aceh dalam melakukan pemeriksaan hanya dilakukan Mekanisme Pemeriksaan Kaukus (secara terpisah) terhadap Pelapor dan Terlapor kasus dimaksud tanpa didampingi oleh sejumlah Anggota Dewan Kehormatan lainnya. Termasuk Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh, dimana pemeriksaan terhadap Muhammad Saleh Pimpinan Redaksi Tabloid MODUS ACEH dilakukan pada Kantor Redaksi Tabloid MODUS ACEH oleh Ketua DKD PWI Cabang Provinsi Aceh, Adnan NS pada tanggal periksa secara inpersoon tanpa di damping oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh atau kuasa hukum.

Menimbang
Bahwa Semua keterangan yang diberikan Muhammad Saleh tanpa dicatat dan direkam dalam suatu berita acara pemeriksaan yang sah berlaku sebagai aturan Organisasi PWI secara holistik, dan pemeriksaan dilakukan tanpa Condradiktoir, yakni menghadapkan Pelapor dengan Terlapor di hadapan DKD PWI Cabang Provinsi Aceh.

Menimbang
Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terlapor (Muhammad Saleh) atas Laporan H. M Bakry Usman ( Pelapor ) adalah cacat formil karena tanpa berita acara pemeriksaan, dan tanpa di periksa oleh semua unsur Dewan Kehormatan Daerah PWI Cabang Provinsi Aceh;

Menimbang
Bahwa DKD PWI Cabang Provinsi Aceh menyatakan telah melaksanakan sidang etik profesi, dan kembali cacat formil karena sidang dilaksanakan tanpa berita acara sidang – Etik ( BAS– ETIK ) tanpa dihadiri Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI Cabang Provinsi Aceh, tanpa proses pemeriksaan Pelapor, tanpa proses pemeriksaan terlapor, tanpa perangkat persidangan dan tanpa pertimbangan alat bukti yang sah dan diakui dimuka hukum sebagai minimal alat bukti.

Menimbang
Bahwa Hasil Sidang Etik DKD PWI Aceh tanggal 26 Agustus 2015 disimpulkan oleh DKD PWI Aceh (Vide Surat Nomor 03 DKD PWI Aceh.VIII.2015) tanggal 26 Agustus 2015. Poin Pertama, bahwa Terlapor mengatakan bahwa itu upaya suap, hal ini didasarkan pada saat kejadian yang di saksikan oleh teman Pelapor yaitu Ustaz Amir Hamzah, dan Pelapor Menuding itu adalah pemerasan.

Menimbang
Bahwa Poin Kedua, DKD PWI Aceh berkesimpulan kasus tersebut tergolong pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, namun tidak disebutkan pasal serta ayat yang dilanggar dari Kode Etik Jurnalistik dimaksud dan pada poin ketiga DKD PWI Aceh mempertanyakan tenggang waktu antara kejadian pemerasan dengan membuat Laporan polisi tanggal 4 juni 2015, dan melaporkan ke Dewan Pers 29 Juli 2015.

Menimbang
Bahwa tentu dalam durasi tenggang waktu tiga tahun, dan kami berkesimpulan ini adalah laporan by order (atas pesanan) by manage (dari pengaturan) pihak pihak tertentu karena mengingat saya (Muhammad Saleh) merupakan salah satu calon Ketua PWI Aceh yang akan melaksanakan Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh tanggal 2-3 Desember 2015 di Banda Aceh.

Menimbang
Bahwa, ada segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termaktub di atas adalah cara kriminalisasi dan penghakiman secara paksa untuk menjegal upaya sejumlah wartawan Aceh yang tergabung dalam wadah Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Provinsi Aceh, mengusung Muhammad Saleh sebagai salah satu calon ketua dalam suksesi tersebut.

Menimbang
Bahwa pemeriksaan DKD PWI Aceh baik dalam rekomendasi atau dalam persidangan, tidak jelas Terlapor Muhammad Saleh Melanggar pasal apa dan ayat berapa sebagaimana yang telah di kodifkasikan dalam aturan yang mengikat wartawan secara penuh baik di Kode Etik Jurnalistik, (Vide Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers), Junto PDPRT DAN KEJ PWI KONGRES XXIII BANJARMASIN, Junto Undang Undang Tentang Pers Nomor 44 Tahun 1999;

Menimbang
Bahwa DKD PWI Cabang Provinsi Aceh tidak menyatakan secara kongkrit Muhammad Saleh Pimpinan Redaksi Tabloid Mingguan MODUS ACEH (Terlapor) melakukan kesalahan berat yang berakibat fatal melanggar kode etik jurnalistik dan PDPRT KEJ Persatuan Wartawan Indonesia, pasal berapa dan ayat ke berapa, dan alat bukti saja apa saja yang ditelah mampu dibuktikan oleh Pelapor dan apa kesimpulan Majelis Dewan Kehormatan Daerah PWI Provinsi Aceh;

Menimbang
Bahwa dasar pelaporan dari Pelapor tanpa ada suatu kepastian hukum dari lembaga ligitasi dan pengadilan, tentu keputusan yang diambil DKD PWI Aceh adalah berdasarkan opini, bukan fakta. Karena itu, hasil sidang etik itu yang hanya dilakukan Ketua DKD secara personal tanpa majelis mengandung trial by opini (penghukuman) atas pendapat pribadi Ketua DKD PWI Aceh, tanpa alat bukti, tanpa contradiktoir, dan konfrontasi antara Pelapor (Haji Bakri Usman) dan Terlapor (Muhammad Saleh), tanpa hak pembelaan terhadap terlapor dari PWI Aceh, khususnya Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, tanpa pemeriksaan alat bukti, tanpa pledoi dari terlapor sehingga mutatis mutandis akan diragukan terhadap hasil tersebut, karena tidak sesuai dan sejalan dengan mekanisme yang berlaku dalam garis besar haluan organisasi PWI dan Kode Etik Jurnalistik.

Menimbang
Bahwa Karena itu saya menyimpulkan bahwa keputusan DKD PWI Aceh adalah Obscur Libelle, cacat hukum secara formil, cacat hukum secara materil dan jelas mengandung Conflict Of Interest;

Menimbang
Bahwa mengingat Terlapor dituding dengan laporan Pemerasan, sedangkan Terlapor menuding itu penyogokan, atau penyuapan, tentu harus ada pembuktian secara penuh pada kedua belah pihak.

Menimbang
Bahwa Majelis kehormatan harus bertindak secara seimbang, adil dan tanpa memihak, tentu diksi “pemerasan“ adalah kesimpulan yang diambil oleh DKD PWI Aceh tanpa mempelajari duduk perkara dan proses dari perkara aquo, dimana pemerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang secara berulang ulang dengan tendensi sesuatu baik, berupa uang atau jasa, sedangkan kejadian tersebut adalah penyuapan oleh Pelapor terhadap Terlapor, karena hanya dilakukan sekali, dan ditolak keinginan si penyuap in cassu pelopor untuk tidak dimuat pemberitaan tentang perbuatan mesum pelopor sendiri, hal ini tentu logika sederhana terbukti bahwa apabila Terlapor in cassu orang yang ingin disuap melakukan pemerasan bagaimana mungkin kasus itu akan dimuat dan dipublikasi Tabloid Mingguan MODUS ACEH, Banda Aceh;

Menimbang
Bahwa DKD PWI Aceh telah melakukan tindakan main hakim sendiri (eigein rechting) dengan menjudge (menghukum) dan memberi hukuman ( punisment ) atas pendapat pribadi yang merugikan kami secara moril dan materil, baik keluarga serta perusahaan pers yang kami pimpin.

Menimbang
Bahwa oleh karena itu, hak kami untuk menempuh jalur hukum atas tindakan Ketua maupun Pengurus DKD PWI Provinsi Aceh serta Ketua maupun Pengurus PWI Cabang Aceh.

Menimbang
Bahwa atas segala pertimbangan yang telah kami sampaikan diatas, untuk dan atas nama keadilan dan hak yang sama di muka hukum, melalui forum konferensi provinsi PWI Aceh, kami meminta kepada Pengurus PWI Aceh untuk menyampaikan kepada PWI Pusat di Jakarta, melakukan peninjauan kembali dan rehabilitasi atas Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 192-PLP/PP-PWI/2015, tertanggal 20 November tentang pemberhentian saya secara penuh dari Keanggotaan PWI dan pemegang kartu tanda anggota Nomor : 01.00.7328.96.

Menimbang
Bahwa permintaan ini tentu sangat beralaskan hukum, mengingat pada SK dimaksud dalam keputusannya pada Poin Ketiga terdapat diktum yang secara eksplisit disebutkan: “Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan”.

Menimbang
Bahwa dengan pertimbangan pertimbangan di atas dan kondiseran dalam SK PWI Pusat Poin Kedua atas dasar surat DKD PWI Cabang Provinsi Aceh, tentu banyak “KEKELIRUAN” yang dilakukan Ketua DKD PWI Aceh secara sistematis yang telah melakukan tindakan Abuse Of Power (“menyalah gunakan kekuasaan“).

Menimbang
Bahwa maka sangat beralasan hukum Surat Keputusan (SK) dalam perkara aquo ditinjau kembali sebagaimana aturan yang berlaku.

Menimbang
Bahwa atas dasar dan pertimbangan di atas, dengan ini saya menyatakan keberatan, dan tidak dapat menerima keputusan sepihak tanpa perlakuan yang bersifat Imparsialitas, mengesampingkan azas equivalen (keseimbangan) dan sangat kontra produktif dengan azas kesetaraan di muka hukum yaitu Equality Before The Law (hak kesamaan di depan hukum) terhadap kami, yang telah dilakukan Trial By Forum (Penghukuman Secara Organisasi) tanpa mengedepankan azas “Presumption of Innocence” (Praduga Tak Bersalah). Menimbang, bahwa sehingga kami menilai setelah membaca dengan cermat bahwa SK PWI Pusat, Nomor: 192-PLP/PP-PWI/2015 dimaksud cacat formil, tidak runut tersistematis dan Obsur Libeale (Kabur) yang otamatis (mutatis muntandis) merugikan kami secara pribadi, hak asasi, harkat dan martabat pribadi serta keluarga maupun media yang kami pimpin secara sistematis.

MAKA DENGAN INI SAYA MEMINTA KEADILAN YAITU :
1.Meminta rehabiltasi dan pemulihan nama baik, harkat dan martabat saya sebagai wartawan anggota PWI tanpa syarat.
2.Meninjau kembali SK Pemberhentian saya yang cacat formil dan materil.
3.Mengembalikan dan mengakui kembali saya secara personalitas sebagai anggota PWI dengan keanggotaan tetap dan penuh seperti sedia kala pemegang kompetensi wartawan utama.
4.Meninjau kembali keanggotaan PWI saudara Adnan NS, dan Tarmilin sebagai anggota tetap, karena telah menyalah gunakan wewenang dan kekuasaan dengan melakukan tindakan sewenang-wenang ( Abuse Of Power ) secara inprosedural, inkonstitusional organisasi, yang mengandung unsur “Perbuatan Melawan Hukum” secara cukup sehingga telah mencoreng nama baik dan merusak citra organisasi PWI secara sistematis.
5.Jika saya hanya karena laporan polisi serta Dewan Pers di Jakarta oleh Haji Bakri Usman, kemudian dipecat PWI Pusat atas rekomundasi DKD PWI Aceh, bagaimana dengan posisi saudara Tarmilin Usman yang kini saya laporkan ke Polda Aceh atas tindak pidana kejahatan ITE serta perbuatan penistaan, pencemaran nama baik. Apakah masih diperbolehkan untuk maju sebagai calon Ketua PWI Aceh? Jika alasan belum ingkrah atau mendapat putusan PN, kenapa posisi saya seperti itu tapi di berhentikan secara penuh?
6.Pernah saudara berpikir, apa jadinya organisasi ini jika saudara Tarmilin Usman terpilih, namun ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat vonis pengadilan?
7.Apakah perbuatan serta posisi Adnan NS yang rangkap jabatan serta pengurus partai politik dibenarkan secara PD/PRT PWI?

Karena berbagai pertimbangan di atas, saya menyampaikan dasar – dasar konsideran Nota Keberatan dan Pledoi serta Penolakan kami sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 tentang Pers;
Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN;
PDPRT DAN KEJ PWI KONGRES XXIII BANJARMASIN 19-20 SEPTEMBER 2013;

Hasbunallah Nikmal Wakil,Nikmal Maula Wanikman Nashir,
Wahdina Ila Shiratim Mustaqim. Yakin Usaha Sampai

Banda Aceh. 3 Desember 2015
Atas Nama Pencari Keadilan.
Takzim Kami
MUHAMMAD SALEH

KOMENTAR FACEBOOK