Editorial: Menanti Titah Sang Wali Nanggroe Aceh

Milad GAM ke 39 kali ini sama dengan Milad sebelumnya. Belum ada satu gebrakan yang dapat menjadi pegangan bagi menjadi satu pegangan bersama, kaitannya dengan posisi kekinian dan masa depan Aceh.

Bagi Malik Mahmud, Milad GAM ke 39 menjadi tempat curhat untuk menyatakan betapa beratnya mengemban posisi sebagai Wali Nanggroe. “Seulaku Wali Nanggroe, brat that payah ta peutimang droe teuh, seubab sebagoe Wali Nanggroe dan ureung tuha di Aceh, lon payah lon jaga narit lon bek sampe meusireuk,” kata Wali Nanggroe Aceh dalam sambutannya di perayaan Milad GAM di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Jumat, 4 Desember 2015.

Padahal, sebagai diakuinya sendiri. Perkataannya akan dijadikan pegangan bagi masyarakat di Aceh. Andai saja pada hari itu Wali Nanggroe Aceh itu mau menyerukan persatuan nasional Aceh untuk melakukan perbaikan bersama secara total di Aceh maka otomatis segenap perbedaan dan pertentangan yang terjadi selama ini akan berakhir.

Tapi, tampaknya hal itu belum ingin diwujudkan. Buktinya, narit atau haba peuikat dari Sang Wali Nanggroe itu tidak juga disampaikan. Padahal, seperti yang tampak di hari Milad ke 39 itu sendiri, kalangan GAM sendiri masih terus berbeda haluan dalam memaknai segenap hal, bahkan tentang Milad itu sendiri. Gubernur Aceh merayakan Milad secara tersendiri, begitu juga dengan Wakil Gubernur Aceh, merayakannya dengan cara tersendiri. Panglima ini mengatakan itu, sedangkan panglima lainnya mengatakan hal berbeda pula.

Dan, yang sangat dekat adalah seruan bersama tentang bendera Aceh yang di dalamnya juga ada tandatangan Wali Nanggroe sebagai salah seorang elit Forkopimda yang sangat terlihat tidak diindahkan. Kita kuatir, kedepan tuah titah sang wali semakin tumpul dan kehilangan berkatnya.

Padahal, berpijak kepada apa yang dipercayai oleh Wali Nanggroe sendiri, perjuangan dan perdamaian Aceh jangan sampai dirusak atau diganggu, butuh persatuan untuk membangun Aceh.

Jika memang butuh persatuan untuk membangun Aceh maka mengapa ragam perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi malah menjadi ajang bagi pihak lain untuk menikmati perbedaan yang memecah belah pihak-pihak yang dahulu sangat yakin pada apa yang disebut dengan kepentingan nasional Aceh yang mesti ditempuh dengan persatuan, bukan dengan sikap peuglah pucok droe?

Jika Wali Nanggroe yakin dan percaya pada apa yang disimpulkannya sendiri bahwa narit atau habanya akan menjadi pegangan maka sampaikan satu titah yang tepat untuk mewujudkan persatuan nasional Aceh untuk memperbaiki keadaan kekinian nanggroe. []

KOMENTAR FACEBOOK