Ulasan Sahari Ayah Ganie: Diplomasi Ekonomi Aceh

Tepat pada tanggal 31 Desember 2015 mendatang akan lahir Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), suatu Free Trade Area (Pasar bebas) hasil kesepakatan negara-negara ASEAN. Dicirikan dengan terbukanya akses pasar produk barang dan jasa seperti, bahan baku, penolong dan barang modal, industri serta investasi di sesama negara-negara ASEAN.

KM Panikkar dalam bukunya ‘The Principle and Practice of Diplomacy menyatakan, “diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.” Sementara Sir Earnest Satow dalam bukunya ‘Guide to Diplomatic Practice’ mendefenisikan diplomasi sebagai penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat.

Dalam konteks pemerintah Aceh hari ini, perlu lebih gigih mempersiapkan diri dalam aksi diplomasi ekonomi. Mengingat Kerajaan Islam Aceh di masa lampau pernah menoreh dengan tinta emas dalam diplomasi pada kurun abad 16-17. Sultan Iskandar Muda sebagai arsitek dan aktor utama diplomasi pada masa itu telah melakukan diplomasi multilateral di ranah politik, ekonomi, militer dan budaya dengan major powers dunia masa itu seperti, seperti Inggris, Amerika, Belanda, Prancis, Portugis, dan Arab serta Turki Utsmaniyah. Para diplomatnya, Abdul Hamid, Mir Hasan (misi ke Belanda), Habib Abdurrahman (misi ke Turki) yang kemudian berkhianat dan berpihak kepada kolinialis Belanda.

Terakhir Panglima Tibang (misi ke Malaya), yang secara keliru sekian lama dicap pengkhianat oleh orang Aceh. Padahal kisah sebenarnya Tibang justeru dikhianati oleh penerjemahnya Arifin, seorang pangeran daerah Muko-Muko, Bengkulu. Dia membocorkan lobi Tibang dengan konsul Amerika di Penang kepada pihak Belanda.

Pakar sejarah Winfred Cantwell menyebut Kesultanan Aceh masa itu, tergabung dalam kelompok lima besar kerajaan Islam dunia, bersama Ottoman, Maroko, Isfahan, dan Mogul.

Sungguh ironi, generasi ‘Aceh Baru’ hari ini, para elit pemerintah Aceh di era kecanggihan teknologi komunikasi terkesan myopic syndrome alias rabun dekat. Tidak mampu melihat dinamika globalisasi di depan mata. Padahal secara geopolotik dan geoekonomi Aceh bernilai jual tinggi. Seharusnya mampu meneruskan prestasi gemilang warisan endatu masa lampau.

Kisah lainnya, peristiwa 8 November 1883, ketika raja di Teunom Teuku Imeum Muda Teunom, berhasil melakukan tekanan diplomatik (diplomatic pressure) kepada Belanda. Ketika itu kapal milik Inggris Nisero yang mengangkut gula dari Surabaya menuju pelabuhan Marseille di Perancis, terdampar di perairan laut Teunom Aceh Jaya. Kapal beserta seluruh awaknya disandera oleh sang penguasa Teunom, dijadikan political bargaining dalam konfliknya dengan kolonialis Belanda. Seluruh awak kapal berlatar multibangsa, 10 Inggris, 2 Belanda, 2 Jerman, 2 Norwegia, 2 Italia dan 1 Amerika, disandera.

Raja Teunom minta tebusan kepada Belanda, kendati Raja Teunom mengakui kedaulatan Belanda dalam perjanjian Korte Verklaring. Namun Raja Teunom melakukan strategi diplomasi menjadikan Kapal Nisero sebagai bargaining chip (alat negosiasi) untuk menekan Belanda.

Memaksa Belanda menghentikan gangguan armada lautnya yang menghalangi akses ekspor lada Teunom, komoditi ekspor unggulan sumber utama devisa kerajaan Tunom. Sebelumnya Teunom bebas menjual ladanya secara langsung kepada importir luar negeri, namun Belanda memaksa Teunom harus melalui perantaranya.

Kasus itu menciptakan tekanan diplomatik (diplomatic pressure) kepada Belanda. Akibat kemarahan Inggris kepada penguasa tertinggi Belanda di nusantara Gubernur Laging Tobias. Dan menjadi isu panas politik domestik Inggris di Westminster, gedung parlemen Inggris. Berujung pada krisis diplomatik (diplomatic crisis) antara Inggris dan Belanda, dua kekuatan global masa itu. Inggris menuding Belanda tidak becus menjaga keamanan perairan di wilayah kekuasaannya.

Kisah itu dituang oleh mualim III Nisero William Bradley dalam buku best seller ‘The Wreck of Nisero.’ Kini 300 tahun lebih sejak kasus itu, buku tersebut tersimpan di museum-museum Eropa dan menjadi literatur klasik wajib para akademisi sejarah internasional.

Pemerintah Aceh hari ini tentu tidak harus meniru gaya diplomasi Raja Bujang itu. Namun sesuai dengan era globalisasi mesti lebih inovatif dan progresif lagi melakukan ekspansi dan ekstensifikasi diplomasi Aceh dengan dunia internasional. Selama ini kesan yang muncul adalah pola-pola penanganan diplomasi masih sangat konvensional. Didominasi kunjungan rombongan pejabat eksekutif ataupun legislatif bergantian ke luar negeri menjajakan potensi investasi di Aceh dalam MoU. Sayangnya kita tidak pernah tahu realisasi konkret selanjutnya, kecuali sebatas dari MoU ke MoU belaka. Seharusnya perlu diprioritaskan kesinambungan berjangka panjang. Misalnya dalam wujud aliansi strategis (strategic linkeage), khususnya di bidang ekonomi, politik dan kultural.

Selama ini anggota delegasi Aceh ke luar negeri lebih banyak pejabat pemerintah dan sering pula disertai para isteri. Semestinya yang perlu diajakserta adalah berbagai stakeholder pelaku usaha seperti UKM, KADIN, HIPPMI dan asosiasi-asosiasi usaha lainnya. Sesuai dengan tren diplomasi hari ini yakni multitrack diplomacy (diplomasi multijalur) yang melibatkan berbagai sektor usaha terkait.

Perlu meniru Mahathir
Mahathir Mohammad, setiap kunjungannya ke luar negeri selalu membawa para pengusaha Malaysia dalam jumlah besar untuk negosiasi langsung dengan mitra bisnis di luar negeri. Upaya ini juga akan memperkaya wawasan internasional para pebisnis Malaysia. Pemerintah Aceh perlu meniru pola Mahathir ini, sehingga program agenda aksi outreach Aceh untuk go international bergerak secara simultan. Dengan demikian prestasi historis di diplomasi generasi Aceh masa lalu berlanjut hari ini oleh pemerintah Aceh.

Sudah saatnya pemerintah Aceh menggarap bidang ini secara terencana dan konsepsional. Basis legalitas telah dituangkan dalam butir-butir MoU Helsinki yang memberikan Aceh akses luas berkiprah di dunia internasional. Perlu lebih dioptimalkan penguatan postur diplomasi Aceh ke mancanegara. Langkah-langkah berikut mungkin perlu dilakukan: Pertama, membentuk Biro Kerjasama Luar Negeri di provinsi dan Bidang Kerjasama Luar Negeri di kabupaten/kota. Sangat mengherankan di era globalisasi, urusan luar negeri masih disubordinasikan secara ad hoc pada level staf ahli gubernur.

Padahal di propinsi lain organisasi sejenis minimal dipimpin pejabat eselon dua. Kedua, para pejabat dan staf terkait tupoksi perlu dibekali pengetahuan seluk beluk hubungan internasional, utamanya tentang ekonomi internasional, isu-isu strategis ekonomi pada tingkat bilateral; regional; dan multilateral; hukum perdagangan internasional serta komunikasi internasional. Ketiga, perlu dibuka kantor perwakilan (representative office) Aceh di sentra-sentra pusaran bisnis dan keuangan internasional di mancanegara. Kantor ini laiknya berfungsi sebagai “kedutaan besar Aceh” dan cukup dilayani oleh 2-3 orang profesional yang memiliki kompetensi hubungan internasional. Kantor ini melayani informasi cepat saji tentang berbagai potensi Aceh di bidang ekonomi, peluang investasi, regulasi dan destinasi wisata.

Bagi pelaku eksportir di Aceh, kantor ini juga berfungsi sebagai sumber informasi tentang perkembangan pasar di manca negara, komoditi atau produk apa yang sedang diminati pasar. Di samping fungsinya sebagai unit promosi, kantor ini bisa meng-counter publikasi isu-isu negatif oleh media luar negeri, yang dapat merusak citra iklim usaha Aceh di mata internasional. Langkah ini merupakan urgensi di era gobalisasi, khususnya mempersiapkan aparatur daerah yang memiliki mindset internasional, terutama menyongsong MEA ASEAN 31 Desember 2015 mendatang. Sehingga posisi geografis dan geoekonomi Aceh yang bersentuhan langsung dengan pusaran ekonomi ASEAN, Malaysia dan Singapura tidak sia-sia. Sementara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah geoekonominya jauh dari Malaysia dan Singapura sudah menghadirkan Biro Kerjasama Hubungan Internasional dalam struktur pemda TK I dan TK II. Sedangkan Aceh yang bertetangga langsung dengan sentra ekonomi ASEAN hingga hari ini belum membentuk Biro Kerjasama Luar Negeri. Jadi PEU PREH LOM…..?

Sahari Ayah Ganie adalah Alumnus S2 Hubungan Internasional American University, London, dan Mantan Staf Multilateral Kedutaan Besar RI di London, Inggris. Saat ini menjadi Dosen tamu pengasuh mata kuliah Politik Internasional, FISIP Unsyiah Banda Aceh.
Email: ayieganissy02@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK