Oleh: Boy Abdaz
Konflik selalu menyisakan kepedihan mendalam. Korban pastinya mereka yang menerima akibat dari pertikaian itu. Para pihak adalah pelaku yang tentu saja secara sadar telah mengambil resiko untuk sebuah cita-cita atau titah komandan.
Saya mungkin berada di deretan paling ujung yang merasakan dampak konflik dalam skala tragedi kemanusiaan yang telah menelan puluhan ribu nyawa di Aceh.
Tahun 1994, ketika beranjak remaja, kepala saya pernah dihantam senter tangan 3 baterai yang dipukul bertubi2 di bagian samping (di atas telinga) yang menyebabkan saya mengalami gangguan pendengaran sampai kini. Bahkan menurut dokter efeknya tidak bisa disembuhkan karena saraf kedua di bagian telinga saya telah rusak.
Tahun 1999, ketika sebuah kontak senjata meletus di desa kami, rumah keluarga saya dan puluhan rumah lainnya dibakar oleh aparat keamanan. Meski tidak sempat habis, setidaknya 60% kontruksi rumah terbakar, tak terkecuali pustaka orang tua saya.
Antara tahun 2000, jembatan gantung pengubung antar desa dan ke kecamatan di bom oleh gerilyawan GAM dengan tujuan menghambat laju pasukan TNI. Akibatnya masyarakat harus naik getek bertahun2.
Tahun 2001, 40an aparat keamanan menempati rumah kami yang kosong (akibat mengungsi) sebagai markas operasi. Di halaman rumah sebuah pos jaga dibangun lengkap dengan kantung pasir penahan peluru dan senjata otomatis bertengger di atasnya.
Ketika saya pulang kampung, saya memaksakan diri menjenguk rumah itu. Dan ketika hendak masuk halaman rumah saja, saya dihentikan dan KTP saya diperiksa. Pertama, masuk ke rumah sendiri tapi harus menunjukkan identitas.
Naifnya nasib kami waktu itu, selain rumah dikuasai, tiap bulannya kami dan masyarakat lainnya harus membayar iuran untuk kebutuhan listrik, beli TV dan parabola yang mereka gunakan.
Pimpinan mereka (kedua kelompok bertikai) mungkin tidak mengetahui apalagi menyetujuinya, tapi bagaimanapun kami telah merasakannya.
Kisah ini hanya secuil penderitaan. Tapi perlu diungkapkan agar semua pengambil kebijakan menjadi mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan para pihak juga menjadi sadar bahwa beberapa hal keliru telah mereka lakukan. Agar mereka paham bahwa kekerasan dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.
Hukum/aturan yang sudah dibuat harus diletakkan sebagai garis penanda untuk sebuah tindakan. Para pelaku mesti diberi kesadaran baru untuk kembali memperhatikan garis batas undang-undang mana saja yang telah dilangkahi.
Tidak ada materi yang dapat menggantikan masa lalu, begitu pula kehormatan dan harga diri. Obat yang sekuat apapun tidak mampu menyembuhkan penderitaan batin dan trauma. Anak-anak yang melihat kekerasan atau menyaksikan orang tuanya disiksa harus gila untuk mampu melupakan kepedihan itu. Belum lagi keperawanan yang tidak dapat dijahit oleh dokter manapun. Meski teknologi mutakhir mampu merekayasa sensasi keperawanan, tapi ia tak akan mampu merekayasa kehormatan, harga diri dan penderitaan atas rasa sedih dan malu.
Butuh waktu yang sangat lama untuk menetralisir trend arogansi, militeristik, dan pola kekerasan lainnya yang sudah terlanjur terekam dalam mindset anak-anak masa konflik yang satu dekade lalu bahkan sudah menjadi pelaku konflik berulang. Saat ini pun kita masih mempunyai remaja-remaja yang masa kecilnya melihat dan merasakan konflik secara nyata. Mereka membawa beban psykologis yang liar yang sama sekali tidak mengenal konseling atau semacamnya.
Membuka mata semua orang, mengeluarkan Isi hati dan menyatakan sebuah tindakan yang salah secara jujur merupakan sebuah alternatif bagi menutupi lobang-lobang nurani yang tercabik, sebuah ketukan bagi hati yang berteriak dalam diam selama bertahun-tahun. Dan tentu saja penghargaan atas kepahlawanan para perempuan yang membesarkan anak-anak tanpa ayahnya dalam derita sepanjang tahun dan berkepanjangan.
Cerita di atas bukan sebuah vonis, tapi sebuah sketsa konflik yang kami (korban) rasakan, kami lihat, kami ketahui dan kami dengar dan rekam sepanjang hidup kami.
Kita tidak serta merta menghendaki semua mereka diadili agar mendapatkan pembalasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Toh itu tidak mungkin mengembalikan bijeh mata seorang ibu. Kita menginginkan agar semua orang mengerti dan menghargai seberat apa pengorbanan dan penderitaan yang mengekang hak-hak dasar hidup sebagai warga negara dan hamba Tuhan.
Kita hanya ingin tahu atas dasar apa semua itu dilakukan dan untuk siapa. Lalu untuk tegaknya keadilan dan hukum silahkan saja menghukum mereka atas kesewenangan yang mereka lakukan jika hukum menuntut itu. Tapi sejatinya itu bukan tujuan utama.
Kami hanya menginginkan semua mereka (pelaku) sadar dan membawa sikap itu kemanapun ia pergi. Cukup kami saja, cukup kami yang merasakannya. Harapan kami kesadaran untuk meninggalkan pola kekerasan akan mampu menyelamatkan manusia lainnya dari penderitaan.
Dari kesadaran-kesadaran itulah kebenaran terungkap dan rekonsiliasi dapat dibangun.
SELAMAT DATANG QANUN KKR.
Boy Abdaz,
Penulis buku Proses Damai Aceh; Model Resolusi Konflik Indonesia.
Juga korban konflik Aceh.
abdazboy@gmail.com
