Pengantar | Tim aceHTrend terkejut menerima Pernyataan Sikap Tim Kerja #KPA2015, yang intinya panitia kerja Kongres Peradaban Aceh atau #KPA2015 terbelah. Panitia Kerja KPA yang terdiri dari Fahmi Mada, Ifdhal Kasim, M Nasir Jamil, Islamuddin Ismadi, Nuly Nazlia, Reza Pahlevi, dan Mohammad Amin Usman (selanjutnya disebut Tim Tujuh), dalam suratnya menyatakan “….sebagian besar kami sebagai pencetus ide, penggagas dan tim kerja utk agenda kongres tanggal 09 Desember 2015 menarik diri, tidak bertanggungjawab utk seluruh kegiatan dan produk yg dihasilkan. Ada apa?
Baca: Ini Dia Pernyataan Sikap Tim Kerja #KPA2015
Sementara itu, Panitia Kerja KPA yang diketuai Ahmad Farhan Hamid dan Mustafa Ismail sebagai sekretaris Panitia KPA 2015 jauh hari sudah memutuskan untuk melaksanakan Kongres Peradaban Aceh pada 9-10 Desember 2015. Dari surat undangan tertanggal 10 Desember 2015 tercantum dasar pelaksanaan KPA2015, yaitu rekomendasi pertemuan Pra Kongres #KPA 2015 tanggal 26 September 201 di Banda Aceh yang menyatakan pelaksanaan Kongres dilaksanakan pada bulan Desember 2015.
Perbedaan pendapat tentu wajar. Tapi, jika sudah menyentuh soal beda visi dan konsep, apalagi yang sangat prinsipil, sebagaimana ditegaskan oleh PanitiTujuh, maka itu bisa jadi pertanda ada guncangan yang bisa jadi bukan sekedar terbelah, tapi juga hancur. Tentu saja ini baru kesimpulan yang masih terlalu muda. Tapi, pernyataan yang menyebut ada intrik dan pergesekan yang diikuti dengan suasana batin terasa sangat tawar dan kurang bergairah menjadi tanda-tanda zaman yang tidak mudah untuk direkat ulang sebagaimana gairah di awal yang begitu menggebu-gebu disetiap perbincangan Kongres Peradaban Aceh.
Bayangkan, hanya dalam “sekejap” antusiasme untuk meuripe uang sumbangan guna menghindari uang negara begitu fantastis. Ahmad Farhan Hamid di ngopi dan bincang peradaban, Selasa (8/12/2015) sempat menyebut angka 500 juta uang terkumpul untuk mendukung KPA, dari berbagai orang, dan semua panitia disebut berkerja sebagai relawan, alias tidak dibayar.
Baca juga: Soal Intrik di KPA? Ini Tanggapan “Langit” Musmarwan Abdullah
Karena sejak awal KPA sudah menjadi perbincangan publik, wajar pula bila terbelahnya Panitia Kerja KPA 2015 mendapat perhatian kembali dari publik. Lantas, apa komentar seniman, aktifis dan sekaligus pendidik di perguruan tinggi, Wiratmadinata?
Menurut seniman yang di tanah air kelahirannya, Takengon – Gayo di panggil Ujang keterbelahan panitia #KPA 2015, menunjukkan mereka sejak awal memang tidak siap dengan konsep pelaksanaan. Bagi Wira, yang dinyatakan oleh pihak Panitia Tujuh pada soal teknis pelaksanaan. “Tapi kalau saya melihat, soal teknis ini juga mencerminkan ketidaksiapan konsep. Kalau dalam hal teknis saja penggagas tidak siap, maka kemungkinan dari segi konsep mereka juga belum selesai,” kata penerima H.B. Jassin Award 1993.
Jurnalis yang aktif sejak 1989 sampai 2005 ini secara terus terang mengaku belum menemukan gambaran konseptual mengenai Kongres Peradaban Aceh, baik yang kini diadakan di Banda Aceh, 9-10 Desember 2015 atau yang oleh Panitia Tujuh direncanakan akan dilaksanakan pada 26 Maret 2016, bertepatan dengan memperingati 143 tahun Deklarasi Perang Belanda kepada Aceh.
Bagi aktivis yang pernah malang melintang melakukan advokasi terkait Aceh di luar negeri memandang bahwa dari segi teknis, penyelenggaraan kegiatan bertajuk Kebudayaan, apalagi peradaban, tentu memiliki konsekuensi penyelenggaraan yang serius dan skalanya luas.
Tambahnya lagi, dari segi konsep, harusnya mereformulasi pemahaman bersama tentang makna terminologi kebudayaan itu. Ssayangnya, menurut Wira, selama ini Kebudayaan dimaknai sempit, dan dimaknai secara salah sebagai Kesenian dan hal-hal terkait dengan itu.
“Padahal Kebudayaan meliputi aspek-aspek yang komprehensif tentang kehidupan, baik materil maupun non materil. Mulai dari teknologi, hukum, politik, sosial dan science. Kalau cuma bahas adat, bahasa dan seni jangan pakai kata kebudayaan. Gunakan saja bahasa detailnya langsung,” tambah pendiri Dewan Kesenian Banda Aceh yang juga pernah menerima penghargaan Mendikbud RI Fuad Hasan tahun 1989.
Baca juga Orang Muda Aceh Harus Bangga dengan Bahasa Ibunya dan Peunajoh Nanggroe di KPA 2015
Peradaban Sebagai Gagasan Besar
Di mata pendiri SAJAK sebagai perkumpulan seniman Aceh di Jakarta ini, yang ingin ditekannya adalah bahwa gagasan peradaban itu adalah gagasan besar. Multidisiplin dan berorientasi futuristik. “Bukan sekedar momen pentas seni atau pertunjukkan,” kata Wira yang kini menjadi Dekan Fakultas Hukum Unaya.
Menurut Wira, aspek yang didiskusikan dalam peradaban juga multidisiplin, dan karenanya harus dikaitkan dengan konteks masa depan atau Visioning Aceh yang jauh ke depan. “Intinya, Kalau cuma kumpul seniman, ahli adat dan bahasa jangan sebut Kongres Kebudayaan atau Kongres Peradaban. Kalau bicara Peradaban Aceh harusnya lebih banyak bicara masa depan dan karena itu topik bahasan pentingnya adalah membahas teknologi apa yang mau dicapai Aceh. Science seperti apa? Politik dan pemerintahan seperti apa? Pertanian, Perkebunan dan Industri apa? Bagaimana Agama dan Pendidikan di desain bagi anak-anak Aceh, dan seterusnya.
“Kalau bicara Kebudayaan Jerman; Mereka bicara BMW, Siemens, VW, Mozart, dst. Jepang; Bushido, Toyota, Ekonomi dunia dst. Aceh mau bicara apa? Teknologi apa? Etos apa?” kata Wira.
Meski begitu, pemilik buku kumpulan sajak “Aku Agam dengan 99 Nama” ini tetap mengapresiasi atas inisiatif mengangkat bahasa sebagai tema bahasan kongres. Hanya saja diingatkan agar tetap konseptual dan kontekstual. Konseptual misalnya apa visi ke depan terhadap Bahasa Aceh. Misalnya; bagaimana cara Bahasa Aceh melawan penetrasi Bahasa Global? Karena di dalam Ilmu Pengetahuan dan kebutuhan modern Orang Aceh dipaksa menggunakan Bahasa Inggris dan lainnya? Sedangkan sisi kontekstual, bagaimana mengaktualisasikan Bahasa Aceh dalam konteks kehidupan hari ini, dan seterusnya.
Soal tema kongres apalagi dikaitkan dengan deklarasi Perang Belanda terhadap Aceh, diingatkan oleh Wira sebagai tema yang tidak relevan. “Out of context dalam hubungannya dengan diskusi Pembangunan masa depan Aceh. Apalagi soal visi kebudayaan masa depan,” tambah Wira kepada aceHTrend.
Terakhir, putra Gayo ini kembali mewanti agar kebiasaan melihat masa lalu sebagai masa depan ditiadakan. “Jangan jadi cenderung mengelus-elus masa lalu, dan tidak melihatnya sebagai alat refleksi masa depan. Kita akan terjebak ke masa silam dan kita bingung dan gamang menatap masa depan. Aceh seharusnya mentransformasikan heroisme Perang menuju heroisme Pembangunan masa depan,” pungkas Wiratmadinata. []
