Apa Itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu dapat terselsaikan dengan bermartabat.
Apa Tujuan KKR?
KKR adalah sebuah cara bukan pengadilan atau proses non hukum yang secara umum bertujuan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian, melalui rekomendasi perbaikan sistem negara dan aparaturnya yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak paling asasi dari manusia.
Apa Dasar Hukum KKR Aceh?
KKR di Aceh dibentuk atas perintah UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 229 yang selanjutnya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomo17 tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menggungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelnaggaran HAM berat berupa; pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kekerasan fisik secara sewenang wenang, penyiksaan pemerkosaan dan penghilangan paksa. Komisioner diberi mandat untuk melakukan penyelidikan (mengungkapkan fakta peristiwa), memberi dukungan untuk memfasilitasi korban dalam proses pencarian fakta, dan membuat rekomendasi kebijakn kepada Negara untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa pelanggaran HAM berat.
Apa Kerja KKR Aceh?
Kerja-kerja KKR Aceh terfokus pada upaya untuk pemenuhan hak–hak korban atas kebenaran agar terlindunginya hak korban dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan dan harapan korban, maka KKR diharuskan mengungkap fakta kebenaran atas peristiwa yang terjadi dengan penuh kejujuran, intregritas, dan bebas dari pengaruh siapapun, jadi hasilnya hanya semata-mata untuk keadilan bagi korban.
Apa Manfaat KKR untuk Rakyat Aceh?
Hak atas kebanaran adalah hak korban dan keluarganya untuk mengetahui seputar peristiwa yang terjadi atas diri korban dan keluarganya mengapa korban dijadikan target atau sasaran penangkapan, penahanan sewenang–wenang penghilangan secara paksa dan pembunuhan. Hak ini adalah hak yang melekat pada korban yang sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Selain merupakan hak korban, hak ini juga berkaitan dengan hak public untuk mengetahui seputar peristiwa yang terjadi.
Apa Manfaat KKR Bagi Negara dan Aceh?
KKR Aceh dibentuk untuk membantu negara dan masyarakat Aceh menyelesaikan persoalan pelaggaran HAM serta upaya memastikan bahwa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi lagi di masa depan. KKR akan menyusun konsep pondasi pembangunan yang kokoh dan kuat bagi Negara menuju masyarakat Aceh yang lebih baik berdasarkan pada penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Walaupun bukan merupakan satu–satunya upaya penyelesaian atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat mengungkap fakta kebenaran sejarah yang sangat penting dan bernilai bagi negara. Dan dari kebenaran yang terungkap dapat membantu masyarakat untuk bangkit dari pengalaman pahit masa lampau.
Semua hal terkait kebenaran masa lalu akan termuat dalam dokumen Negara yang secara umum akan di tuangkan dalam 3 (tiga) dokumen yaitu : Dokumen catatan pelanggaran HAM yang akurat dan tidak berpihak, Dokumen catatan kebutuhan dan harapan para korban yang sesuai dengan prinsip hak – hak korban pelanggaran HAM berat, Serta Dokumen upaya mencegah berulangnya pelanggaran Hak Asasi Masyarakat.
TIM ADVOKASI KKR ACEH
