ACEHTREND.CO, Aceh —Bertempat di Kantor Bappeda Aceh, Kamis (10/12/2015) siang, Komisi Informasi Aceh (KIA) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik Katagori Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh tahun 2015.
Hanya saja kali ini katagori badan publik dari PPID SKPA ditunda diumumkan. Kali ini badan publik penerima anugerah dari KIA hanya untuk badan publik katagori pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan partai politik.
Ketua KIA, Afrizal Tjoetra dalam sambutannya mengatakan untuk kali ini penerima anugerah keterbukaan informasi katagori PPID SKPA belum bisa diumumkan hasiknya. Menurutnya, karena ada yang mesti disempurnakan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.
“Kami mohon maaf belum dapat menyampaikan hasil evaluasinya sekarang ini, karena masih terdapat hal-hal yang harus kami sempurnakan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari,” kata Afrizal Tjoetra yang ikut didengar oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
Afrizal Tjoetra juga menyampaikan PPID badan publik yang mengembalikan Self Asessment Quesioner (SAQ). Dari PPID SKPA hanya 14 SKPA dari 45 SKPA yang mengembalikan SAQ. Turun 3 SKPA dari tahun 2014. Dari 23 Kabupaten/Kota ada 11 PPID yang mengembalikan SAQ. Naik 1 PPID dari tahun 2014.
Khusus untuk partai politik, dari 15 partai politik, hanya satu partai politik yang mengembalikan SAQ. Mengalami penurunan tiga parpol dibanding tahun 2014. Sedangkan untuk PTN yang mengembalikan SAQ hanya ada dua dari 10 PTN yang dievaluasi.
Gubernur Aceh sendiri dalam sambutannya mengatakan akhir bulan ini hasil pemeriksaan keterbukaan informasi di SKPA mesti dituntaskan.
“Tidak boleh ada anak kandung dan anak tiri. Umumkan saja apa adanya,” kata Gubernur Aceh di hadapan forum yang dihadiri oleh wakil dari kabupaten/kota, perguruan tinggi dan partai politik.
Menurut sumber di KIA, masih ada yang mesti diperbaiki penilaiannya. Dari sisi tahapan penilaiannya ada yang belum rampung dikerjakan. “Bulan Desember ini sudah selesai,” kata sumber.
Secara khusus Zaini Abdullah mengatakan bahwa transfaransi merupakan jiwa dari reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih tidak mungkin tercapai manakala tidak ada semangat keterbukaan. Jadi, keterbukaan publik adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Gubernur Aceh.
Gubernur Aceh juga menyatakan sangat mendukung sikap kritis sebab ia percaya sikap kritis dapat memberi daya ungkit untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi di Aceh.
Untuk mendorong berjalannya keterbukaan informasi di lembaga publik, Pemerintah Aceh telah menjalankan sejumlah program, salah satunya membuka diri terhadap sikap kritis publik terhadap implementasi keterbukaan yang dilaksanakan lembaga publik di Aceh.
Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi 2015
Hamdan Nurdin dari Komisi Informasi Aceh (KIA) mengumumkan nama-nama badan publik di Aceh yang menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015, yaitu:
Katagori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Kota Banda Aceh
2. Aceh Barat
3. Aceh Singkil
4. Kota Lhokseumawe
5. Kota Langsa
6. Bireuen
7. Aceh Tengah
8. Nagan Raya
9. Aceh Selatan
10. Aceh Timur
Katagori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri
1. UIN Ar Raniry
2. Syiah Kuala
3. IAIN Langsa Cot Kala
4. UTU
5. Unimal
Katagori Badan Publik Partai Politik
1. Golkar
2. PAN
3. PKS
4. Nasdem
5. Gerindra
