Membendung Istilah Pungo dan Temeunak

Zulfata, penulis buku

Wacana sosial keagamaan dan politik yang berkembang di Aceh tidak lepas dari istilah pungo (gila) dan teumeunak (menghardik), dua Istilah tersebut cenderung digunakan oleh aktivis-aktivis Aceh sebagai media sindiran yang mengandung makna yang sangat dalam. Menulusuri makna pungo dan teumeunak merupakan sebuah aktivitas yang menantang dan unik, hal ini terjadi karena dua istilah tersebut adalah objek yang mampu melahirkan multi tafsir dalam mendefenisikan karakter masyarakat Aceh.

Hasil dari multi tafsir dari makna tersebut menciptakan dua sisi normatif yang harus dipertimbangkan, yakni makna yang bersifat positif atau negatif. misalnya, istilah pungonya masyarakat Aceh dalam konteks positif, dapat menyimbolkan bahwa masyarakat Aceh sangat pungo dalam berusaha guna mencapai tujuan yang diinginkannya dengan mengatur segala strategi yang unik dan fenomenal serta tidak bertentangan dengan kaedah negara atau hukum syari’at. dan sebaliknya, masyarakat Aceh pungo dalam konteks negatif secara tidak langsung ingin menyimbolkan bahwa masyarakat Aceh dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan dengan menempuh jalan-jalan yang tidak logis dan tidak beraturan, sehingga menghasilkan sebuah cerita lelucon bagi masyarakat yang berada di luar Aceh.

Mengenai istilah pungo terus menjadi issu yang fenomenal di Aceh karena istilah tersebut cenderung dilontarkan dari berbagai sisi, sisi pertama dilontarkan melalui sebuah buku yang berjudul “Aceh Pungo”, sisi kedua dilontarkan oleh Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) sendiri yang menyebutkan bahwa adanya istila Anggaran Pembelanjaan Daerah Aceh Pungo (APBA Pungo), sehingga istilah tersebut terus dikembangkan melalui sindiran-sindiran para aktivis di Aceh.

Tidak hanya istilah Pungo, istilah teumeunak (menghardik) juga menjadi hot issu di kalangan masyarakat Aceh, peristiwa ini tentunya berangkat dari dua sisi pemaknaan normatif, yakni sisi positif dan negatif. misalnya, dalam konteks postitif masyarakat Aceh akan mudah menghardik (teumeunak) orang lain apabila oarang lain tersebut telah menipu dirinya, sehingga ucapan-ucapan teumeunakpun secara spontanitas keluar dari mulutnya tanpa mempertimbangkan suasana tempat ucapan teumeunak tersebut diucapkan.

Dalam konteks negatif, terindikasi masyarakat Aceh dalam menggunakan ucapan teumeunak seperti ek boh, pap ma dan sejenisnya telah menjadi sebuah gaya hidup (way of leaf), dalam melakukan aktivitas kesehariannya baik yang berkaitan dengan aktivitas dakwah keagamaan maupun aktivitas perpolitikan. kebiasaan buruk tersebut tanpa disadari telah melanggar kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh konsep etika yang disepakati sebagai konsep baik oleh semua manusia dipermukaan bumi ini.

Berangkat dari interpretasi di atas, menurut hemat penulis bahwa, masyarakat Aceh harus profesional dalam menggunakan istilah pungo dan ucapan-ucapan teumeunak yang digunakan oleh masyarakat Aceh, baik bagi kalangan umum amupun kalangan birokrat dan para pendakwah yang telah diidentikkan sebagai tokoh inspiratif yang perlu dipertimbangkan ucapannya. Peristiwa ini penting untuk dipikir dan direnungkankan oleh masyarak Aceh karena wacana-wacana sosial, keagamaan dan politik di Aceh sedang dimonitoring oleh daerah-daerah yang berada di luar Aceh. Paling tidak adalah sebuah sikap hati-hatian masyarakat Aceh dalam menjaga citra Aceh di mata dearah di luar Aceh, kalau bukan masyarakat Aceh sendiri yang memback-up wacana ini siapa lagi?.

Instropeksi terhadap idealitas dan realitas sosial Aceh
Seluruh rakyat Indonesia mungkin bisa sepakat menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah yang disebut sebagai daerah Serambi Mekah, akan tetapi, argumen tersebut jika ditanyakan kepada seluruh masyarakat Aceh sendiri belum tentu mereka sepakat dengan tindakan marjinalitas argumen yang tertera di atas. Sikap ketidak sepakatan tersebut muncul karena masyarakat Aceh paham betul terhadap perkembangan sosial pilitik dan keagamaan di Aceh yang terindikasi tidak relefan dengan sandangan nama Aceh sebagai daerah Serambi Mekah.

Tentunya masyarakat yang tidak sepakat tersebut memiliki dalil kuat yang berasal dari fakta sosial. Misalnya, kalaulah Aceh disebut sebagai daerah Serambi Mekah, mengapa di Aceh dari berbagai sisi cenderung belum meneladani azas-azas keislaman kedalam aktivitas lintas sektoral di Aceh. Artinya, masih banyak terdapat tokoh-tokoh politik menampilkan sikap pungo dalam konteks yang negatif, juga terindikasi masih terdapatnya para pendakwah di Aceh akrab dengan gaya temeunaknya, dan yang paling parah, pemerintah Aceh belum siap untuk menyelesaikan perkara-perkara yang seperti ini.

Persoalan yang penulis angkat dalam tulisan ini bukanlah persoalan baru bagi masyarakat Aceh, akan tetapi wacana ini terus penulis paparkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Aceh jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan yang sepele, persoalaan yang berkenaan dengan istilah pungo dan ucapan Teumeunak yang ditampilkan di ranah publik dapat berimplikasi pada perubahan psikologi sosial yang nantinya dapat merubah pola tata bahasa dan perilaku generasi-generasi Aceh.

Jika ditelusuri dibalik karpet sejarah Aceh, tidak seorang tokoh pahlawan Acehpun yang pernah mengumbar tata bahasa yang negatif terhadap masyarakatnya sendiri, melainkan tata bahasa negatif tersebut dilontarkan kepada musuh-musuh yang berada di luar Aceh yang hendak memporak-porandakan sistem sosial, politik dan keagamaan yang berkembang di Aceh.

Sebagai solusi alternatif yang dapat penulis tawarkan dalam konteks permasalahan penggunaaan istilah pungo dan ucapan-ucapan teumeunak tersebut haruslah ditempatkan pada tempatnya, terlebih subjek penggunaan dua istilah tersebut digunakan oleh tokoh ataupun figur publik yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter khas masyarakat Aceh, sehingga nantinya tidak menyalahkan atau megkambing hitamkan para indatu-indatu (pendahulu Aceh) yang telah menciptakan tata bahasa yang sedemikian rupa.

Zulfata_ Penulis Buku Formasi Nalar Aceh, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Aceh

KOMENTAR FACEBOOK