Seret dan Tangkap Novanto Begal Nawacita 

Persidangan tertutup terhadap terperiksa Setya Novanto (SN) di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tentang dugaan pelanggaran kode etik dalam drama “Papa Minta Saham” merupakan anti klimaks yang telah menguburkan harapan publik untuk mengetahui secara jelas dan terang serta melahirkan berbagai macam spekulasi mengenai penyelesaian kasus tersebut, namun membuka ruang bagi Kejaksaan Agung (Jagung) dan Kapolri untuk menuntaskannya secara hukum.

Setidak-tidaknya ada dua alasan utama MKD melakukan persidangan tertutup terhadap SN yaitu untuk menghindari pokok persoalan yang sebenarnya sudah sangat terang dan benderang di hadapan publik yaitu, mengenai adanya pertemuan antara SN, Muhammad Reza Chalid (MRC) dan Makroef Syamsuddin (MS) dan yang kedua mengenai penggunaan nama presiden dalam pengaturan saham Freeport, yang sudah cukup bagi MKD untuk menghukum SN telah melakukan pelanggaran etika.

Untuk membuat kasus ini tidak menjadi labirin yang tak berujung dan publik tidak berspekulasi liar, Kejaksaan Agung harus bergerak lebih cepat dan progressive, papa minta saham harus di bawa ke ranah hukum. “Seret dan tangkap SN dan MRC,” ujar Nazaruddin Ibrahim Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Daerah Perbatasan Seknas Jokowi.

Kejaksaan Agung jangan terjebak dengan permainan kata dari SN yang menyatakan tidak ada Legal Standing, dan  rekaman atau penyadapan pembicaraan adalah illegal. Sudah ada dua alat bukti awal untuk menetapkan SN dan MRC sebagai tersangka, pengakuan MS dan rekaman sudah cukup bagi Jagung untuk menangkap SN dan MRC dan tidak perlu menunggu putusan MKD. Rekaman pembicaraan atau rekaman gambar melalui CCTV adalah real evidence atau physical evidence yang dapat dijadikan sebagai barang
bukti di pengadilan untuk menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Yang perlu diuji adalah apakah benar dan sahih rekaman tersebut atau bukan rekayasa. Keterangan ahli telematika untuk memastikan rekaman tersebut asli dan bukan rekayasa, sudah cukup memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan real evidence atau physical evidence tanpa memerlukan adanya pengakuan dari para pelaku, seperti kasus artis porno dan pembunuhan Fransisca Yofie di Bandung.

Kejagung perlu segera mengkontruksikan tindak pidana yang dipersangkakan kepada SN dan MRC seperti yang diatur dalam KUHP mengenai permufakatan jahat atau samenspanning, penipuan, percobaan makar, pencemaran nama baik atau substansi pembicaraan diduga keras mengarah pada permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan pasif atau pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang PTPK dan Pasal 11 atau Pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun1999 Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (PTPK).

Seperti motto kabinet kerja yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokow ‘kerja kerja kerja’ saatnya sekarang Kajagung dan Kapolri bersinergi dan menunjukkan kinerjanya bukan berbalas pantun atau berdebat di depan media, Rakyat, khususnya di daerah-daerah sudah lelah menunggu Negara berdaulat secara hukum bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Penuntasan kasus papa minta saham ini oleh Kejagung dan Kapolri adalah kado akhir tahun bagi penegakan hukum pemerintahan Jokowi dan awal serta titik tolak pengembalian marwah dan martabat lembaga negara, dan yang utama dari yang utama adalah menyelamatkan Nawa Cita dari pemburu rente dan para Mafia. “Bila Kejagung dan Kapolri tidak mampu menuntaskannya, mundur adalah pilihan yang bijak,” pungkas Nazaruddin Ibrahim. []