Golkar antara Keinginan Rujuk dan Kader yang Menjadi Korban Perpecahan

Paripurna DPR Aceh

ACEHTREND.CO, Aceh — Kubu mana yang sah? Kubu Munas Bali di bawah Aburizal Bakrie, atau Kubu Munas Ancol di bawah Agung Laksono? Kedua pihak memang masih sama-sama mengklaim bahwa kubu merekalah yang sah. Tapi, jawaban sesungguhnya masih harus menunggu kepastian hukum dari Menteri Hukum dan HAM.

“Kedua belah pihak sudah memutuskan kok, menunggu kepastian hukum. Menunggu surat keputusan Menkumham, beliau (Menteri Hukum dan HAM Yasona Laolly) berjanji usai Pilkada dikeluarkan,” ujar Fadel Muhammad, Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, abru-baru ini.

Sebelumnya, pendiri Golkar Suhardiman sebelum meninggal dunia sempat berpesan agar kedua kubu bersatu kembali. Tokoh pendiri Golkar ini meninggal pada Minggu (13/12/2015 pukul 21.15 WIB.

“Mudah-mudahan saudara Agung dan Aburizal Bakrie menyatu dan membangun Golkar kembali menjadi partai kuat,” kata Fadel.

Ical Ragu Pesan Bersatu Golkar
Sayangnya, Aburizal Bakrie tidak mudah percaya dengan pesan Suhardiman. “Kamu (wartawan) dengar sendiri enggak Pak Suhardiman ngomong begitu?” ujar Aburizal saat melayat, di rumah duka, Jalan Kramat Batu Nomor 1, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2015) sebagaimana diwartakan Kompas.com

Pesan Suhardiman diketahui setelah politisi senior Hayono Isman mengungkapkan kepada media bahwa Suhardiman menginginkan kedua kubu bersatu kembali seperti pada masa jaya Golkar dahulu.

Perpecahan ditubuh Golkar bagaimanapun merugikan partai sendiri. Bahkan, dengan perpecahan internal telah menimbulkan korban politik. Salah satunya adalah Sulaiman Abda.

Korban Sengketa Golkar
Kader beringin yang telah berhasil membawa Golkar Aceh menjadi pemenang kedua di Aceh dan sekaligus sebagai peraih suara terbanyak di Dapil I dipecat sebagai Ketua Golkar Aceh oleh Aburizal Bakrie usai mendukung keputusan pemerintah (Menkumham) terkait pengesahan Golkar versi Munas Ancol.

Selanjutnya, Golkar Aceh versi Munas Bali juga menyampaikan usulan pemecatan Sulaiman Abda sebagai anggota yang kemudian dikabulkan oleh pengurus pusat dari Munas Bali. Bahkan, lebih lanjut Golkar Aceh juga mengusulkan PAW atas nama Sulaiman Abda kepada DPR Aceh.

Terkini, Sulaiman Abda juga diberhentikan sebagai pimpinan (wakil ketua) DPR Aceh melalui Rapat Paripurna Khusus yang berlangsung, Senin (14/12/2015) malam. Sebelumnya, rapat paripurna yang sama juga pernah digelar untuk pemberhentian Sulaiman Abda. Namun, Mendagri menolak usulan pemberhentian Sulaiman Abda sebagai wakil ketua DPR Aceh.

Zaini Djalil, pengacara Sulaiman Abda mengatakan bahwa paripurna pemberhentian Sulaiman Abda tidak sah, sebabnya karena partai yang mengusulkan pemberhentian dilakukan oleh Golkar yang belum mendapat pengesahan oleh Menkumham.

“Usulan pemberhentian dan pergantian pimpinan memang salah satunya karena diusulkan oleh partai politik. Tapi, partai politik yang mana? Jawabannya adalah partai politik yang sudah mendapatkan pengesahan Menkumham,” jelas Zaini Djalil.

Lebih lanjut Zaini Djalil mengatakan bahwa Mendagri pada 2 November 2015 sudah menolak usulan pemberhentian Sulaiman Abda. Salah satu pertimbangannya untuk menghormati penyelesaian hukum yang sedang berlangsung paska putusan Mahkamah Agung.

Pertanyaannya, mengapa DPR Aceh masih juga menerima usulan mengelar rapat paripurna khusus pemberhentian Sulaiman Abda yang diusulkan oleh Golkar Aceh versi Munas Bali dan mendapat dukungan dari berbagai fraksi di DPR Aceh? Lebih jauh lagi, mengapa paripurna kali ini ikut memutuskan pelarangan bagi Sulaiman Abda untuk beraktivitas sebagai wakil ketua tapi membolehkan untuk mendapatkan fasilitas seperti biasa sampai ada SK Mendagri? Bukankah kepada anggota dan pimpinan dewan melekat tugas, hak dan kewajiban yang bila tidak dijalankan dapat dikenai pelanggaran Kode Etik Dewan dan melanggar Sumpah/Janji sebagai anggota dan wakil ketua DPR Aceh? []

KOMENTAR FACEBOOK