ULASAN: Sulaiman Abda Ditendang Berulang, Setya Novanto Dibela Habis-Habisan

ACEHTREND.CO, Aceh — Sulaiman Abda bisa jadi sama dengan Setya Novanto, sama-sama kader Golkar. Sama-sama duduk di jajaran pimpinan dewan. Bedanya, satu kader di daerah, satunya lagi kader di pusat. Bedanya lagi, satu Ketua DPR RI, satu lagi wakil ketua DPR Aceh.

Ada yang lebih beda lagi, Sulaiman Abda, disepanjang sepak terjang politiknya di partai beringin belum ada satu kasuspun yang mendapat sorotan media. Sebaliknya, Setya Novanto adalah kader beringin yang dari waktu ke waktu diterpa ragam isu. Jika diketik saja kata Setya Novanto di google maka pembaca akan disuguhkan dengan ragam berita dengan ragam kasus.

Ada yang lebih tragis lagi, Sulaiman Abda hanya karena berpindah perahu, dari Munas Bali berpindah mendukung keputusan Menkumham, lalu dihukum berat. Bukan hanya dipecat sebagai Ketua Golkar Aceh oleh ARB tapi juga diusul pecat sebagai kader Golkar Aceh oleh pengurus Golkar Aceh, dan disetujui oleh DPP Golkar.

Apa yang terjadi dengan Setya Novanto? Meski disepanjang karirnya diliputi sorotan publik dan media, termasuk kasus terkini “Papa Minta Saham” dibela habis-habisan agar Setya Novanto tetap pada jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

Lihat lagi Sulaiman Abda, yang kini jutru ditentang dari jabatannya sebagai pimpinan dewan atau wakil ketua DPR Aceh. Tidak cukup sekali tendangan, tapi dua kali dalam jarak waktu yang tidak begitu lama. Bahkan, kini dikabarkan, Sulaiman Abda juga tidak dibolehkan berkerja sebagai wakil ketua DPR Aceh sampai ada keputusan lain dari Mendagri. Padahal, sebelumnya Mendagri sudah memutuskan bahwa Sulaiman Abda tetap pada jabatannya sebagai wakil ketua DPR Aceh. Tragis!

Padahal, jika dipikir-pikir tidak ada untungnya pecat memecat, sebab pada akhirnya Golkar memang harus bersatu kembali. Pada saat itulah persatuan membutuhkan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Jika sekarang, sudah dipenuhi dengan luka politik, yang beruntung hanya partai lain. Semesra-mesranya dengan partai politik lain, pada akhirnya kebersamaan dengan kader sendirilah yang akan membantu partai sendiri.

Bagaimana nasib Setya Novanto? Politisi Demokrat, Ruhut Sitompol bisa saja berdendang “Menghitung Hari” milik Krisdayanti untuk mengatakan bahwa Setya Novanto harus mundur dari Ketua DPR.

“Menghitung hari, detik demi detik, itulah nasib Setya Novanto,” dendang Ruhut, seperti dikutip Kompas.Com.

Tapi, apakah dari sidang tertutup MKD hari ini akan hadir keputusan seperti yang diingini oleh Ruhut, dan juga anggota DPR lainnya, serta sebahagian besar rakyat Indonesia?

Sebagaimana diketahui, mengutip warta Kompas.Com, kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto memasuki babak akhir.

Mahkamah Kehormatan Dewan berencana akan menggelar rapat pleno tertutup, Rabu (16/12/2015) siang, untuk memutus perkara Novanto.

Ia diduga meminta sejumlah saham kepada PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden.

Permintaan itu disampaikan Novanto ketika berbincang dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015 lalu.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, sebagaimana diwarta oleh Liputan6.com, mengungkap adanya 4 kemungkinan putusan untuk Setya Novanto.

Kemungkinan pertama, MKD memutuskan Setya Novanto tidak melakukan pelanggaran etika seperti yang dituduhkan terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI serta permintaan saham.

Kemungkinan kedua, ucap Ubedilah, MKD memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis bahwa Setya Novanto telah melakukan pelanggaran etik ringan. “Teguran tertulis ini ditafsirkan MKD sebagai lanjutan atas teguran lisan yang pernah diberikan kepada Setya Novanto dalam kasus pertemuannya dengan Donald Trump beberapa waktu lalu,” ujar Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia itu.

Kemungkinan ketiga, tutur Ubedilah, MKD memberikan sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik.

Kemungkinan keempat, dia menambahkan, MKD memutuskan untuk membentuk panel persidangan penting untuk memutuskan sanksi berat kepada Setya Novanto.

Dari empat kemungkinan itu, jika dilihat dari gejala-gejala politik selama MKD bersidang maka sulit diharapkan akan adanya sanksi berat, apalagi seperti yang diharapkan Ruhut.

Golkar dengan kekuatan pengalaman politiknya, plus dukungan KMPnya yang masih akan terus saling melindungi satu sama lain. Meski Presiden RI, Jokowi sudah menyatakan agar MKD mendengar suara rakyat, KMP yang ikut dimotori Aburizal Bakrie pasti akan melindungi Setya Novanto. Sejarah kasus Setya Novanto yang bahkan selalu mendapat bidikan media juga masih membuat Setya Novanto aman-aman saja. Hanya ada satu kekuatan yang bisa menurunkan Setya Novanto, yaitu turunnya massa rakyat. Tapi, apakah itu mungkin? Duh!!!

KOMENTAR FACEBOOK