Pahitnya “Pesta” Demokrasi

”KEKUASAAN ada di tangan rakyat, tetapi rakyat hanya memilikinya saat pemilu tiba. Setelahnya, kekuasaan itu sepenuhnya berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu.” [Hannah Arendt].

Setuju atau tidak dengan pendapat Hannah Arendt, pada akhirnya politik dalam praktiknya hanya dipandang sebagai urusan penyelenggaraan kekuasaan, dan demokrasi menjadi sekedar urusan pelaksanaan pemilu. Demikian diulas oleh Agus Sudibyo pada Opini Harian Kompas 20 Maret 2014.

Meskipun pemilihan kepala daerah di Aceh masih jauh, namun tak lama lagi, ke hadapan masyarakat akan kembali disuguhkan dan dibuat familiar dengan istilah demokrasi, pesta demokrasi dan panggung demokrasi. Tentu saja rakyat disadarkan kembali tentang pentingnya demokrasi dan peran rakyat sebagai unsur utama dari demokrasi itu sendiri.

Rakyat dipuja-puja dan diberi posisi mulia dengan satu suara dapat mengubah sebuah negara. Hak memilih bagi warga negara yang sebenarnya hanya sebuah komitmen bernegara mendorong partai politik untuk membujuk rakyat agar memilih mereka dengan janji politik yang menggiurkan bahkan tidak masuk akal.

Politikus tentu sadar bahwa konstituen merupakan syarat mutlak menuju kekuasaan. Namun tidak semua masyarakat benar-benar sadar bahwa partisipasi dan pilihan mereka adalah hal utama bagi mengantarkan peserta pemilu menuju kekuasaan. Apalagi mendudukkan kekuasaan yang sejatinya ada pada diri mereka sebagai konstituen. Kecenderungan memilih bukan didasari pada mewakilkan kekuasaan, tapi lebih karena faktor persahabatan, kekerabatan, rasa suka, iming-iming dan komitmen sebagai timses atau kader.

Peristiwa kekerasan di Aceh yang mengarah kepada motif politik juga tidak terlepas dari upaya perebutan konstituen dan menjaga “pita suara”. Perseteruan untuk merebut simpati konstituen dengan cara money politic juga telah melemahkan nalar kedua pihak. Tapi terbentuknya suasana tertekan secara psikologis— jikapun tidak mau dikatakan intimidasi, menjadi faktor utama yang mempengaruhi konstituen termasuk klaim penghianatan atas cita-cita suci yang jika dikaji tidak didapati lagi kolerasi antara perjuagan dan kekuasaan.

Ada juga kecenderungan masyarakat untuk memilih partai dominan karena sebuah trend dengan branding warna yang menghiasi hampir separuh kampung mereka. Sampai ada yang berasumsi akan terlihat bodoh jika tidak memilih partai yang telah dipilih banyak orang pada pemilihan periode sebelumnya, tanpa mengukur bentuk kesejahteraan yang mereka peroleh selama ini. Naifnya, masyarakat awam tidak mempunyai rumus seperti itu.

Perilaku pemegang kekuasaan sendiri pada akhirnya semakin mengaburkan distribusi kekuasaan dari rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai ruh demokrasi hanya menjadi landasan teori yang terbungkus rapi dalam gemilau kekuasaan pemegang otoritas.

Kekuasaan dan otoritas tentu saja dipandang berbeda seperti dikemukakan Robert Paul Wolff, bahwa kekuasaan lebih kepada kemampuan untuk memaksakan ketertundukan, baik dengan kekuatan (kekerasan) maupun hanya sekedar ancaman. Hal ini tak ubahnya ketika seseorang menyerahkan isi dompetnya kepada seorang penodong, dengan asumsi si penodong punya kekuasaan atas dirinya. Tapi itu tidak dapat dianggap otoritas dengan anggapan seorang penodong berhak meminta dan korban berkewajiban untuk menyerahkan dompetnya. Otoritas adalah sebagaimana negara mengirimkan selembar tagihan pajak, dimana suka atau tidak suka seseorag terikat dengan kewajiban untuk menunaikannya.

Sayangnya, seperti dikemukakan Hannah Arendt, rakyat pada akhirnya tidak memiliki keduanya. Kekuasaan beralih kepada pemenang pemilu dan pelibatan publik dalam mekanisme kebijakan semakin sempit.
Konstituen tidak mudah untuk mendapatkan akses terbuka dengan perwakilan-perwakilan yang mereka pilih. Rakyat hanya rakyat yang menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti produk-produk legislasi yang terkadang justru menjerat mereka sendiri.

Fungsi partai politik sebagai wadah untuk mencerdaskan bangsa tidak mungkin akan berjalan maksimal ketika disekat atara partai satu dengan partai lainnya. Internal satu partai tidak akan membuka kans seluas-luasnya bagi konstituen tentang hak politik dan cara memaknai politik secara umum. Kepekaan yang terlalu maju pada konstituen dapat mengancam terjadinya dinamisme suara. Dan itu mengancam dulangan suara partai dan semakin tidak bisa diukur.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu juga tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Akibatnya ketika konstituen awam mendatangi TPS dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendampingi pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos. Pasifnya penyelenggara pemilu pada saat sosialisasi juga dapat menimbulkan asumsi terjadinya kesengajaan agar konstituen semakin rabun dan dengan mudah dapat diarahkan dan suaranya dirampok di ruang TPS.

Memilukan ketika mendengar seorang pemilih menyerahkan kertas suara kepada oknum sebagai pengarah liar (sok pendamping) di ruang coblos sambil berujar “ka tob le kah atau katob galak-galak kah” (kamu saja yang cobos atau coblos saja suka-suka kamu). Ada dua makna tentunya; yaitu menyerah dengan suka rela atau kesal dengan intervensi terhadap haknya untuk menentukan pilihan.

Dampak dari minimnya sosialisasi dapat menciderai proses pemilihan. Proses yang cacat melahirkan korban politik yang tidak sedikit. Mulai dari partai politik itu sendiri, para kandidat, apalagi rakyat sebagai pemilih yang telah menaruh harapan pada seorang calon misalnya, tapi ketika penghitungan suara, nama calon yang dia coblos tidak pernah disebut. Seharusnya minimal ada satu suara ketika dia secara sadar telah mencoblos dengan benar.

Penggelembungan suara merupakan teknik yang mematahkan tiga korban sekaligus yaitu parpol, kandidat dan pemilih. DPT tidak bisa diubah setelah pleno. Lalu ketika ada penggelembungan suara untuk partai tertentu, yang terjadi tentu saja merampas suara dari partai lain di kotak suara. Ada partai politik yang menjadi korban, ada suara konstituen yang disalah-arahkan.

Lalu ada pula kandidat yang diperlakukan seperti ureueng seuet paya, ketika ia sibuk menguras air, seseorang di belakangnya mulai mengambil ikan-ikan segar tanpa sepengetahuannya. Yang paling menyedihkan itu juga terjadi di depan mata dan dia tidak dapat berbuat apa-apa! Dari sudut ini, yang melakukan protes seharusnya bukan hanya parpol dan caleg saja, tapi juga rakyat (konstituen) yang suaranya dialihkan.

Begitulah demokrasi yang kita rasa, tak ubahnya seperti cita rasa sebuah pasta gigi yang pedas untuk membuat gigi tampak bersih. Flouride membuat gigi selalu tampak putih, tapi di sisi lain jika tertelan dapat menyebabkan beberapa penyakit termasuk mempengaruhi fungsi otak. Semoga pilkada yang akan dating semakin memantapkan iklim demokrasi di Aceh ke arah yang lebih baik dan dapat meminimalisir pelibatan pekerja politik yang sama sekali tidak paham tentang demokrasi. Orang tidak akan merasa salah sampai ia mengetahui bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan dengan benar. []

Boy Abdaz,
Pekerja Penelitian
PT LSI Network Jakarta.

KOMENTAR FACEBOOK