Aceh Paska Konflik dalam Demokrasi Abu-Abu

Paska konflik, Aceh memulai agenda baru dengan transisi konflik. Peralihan ini dibungkus dengan semangat menuju/atau beradaptasi dengan konsep demokrasi. Berbagai perangkat pemerintahan disusun dengan asas keistimewaan, kekhususan dan kebutuhan. Tujuannya adalah bertransformasi dari kondisi negative peace (ketiadaan kekerasan) kepada positive peace (perdamaian pada seluruh lapisan masyarakat). Hal ini melihat bahwa demokrasi dapat menumbuhkembangkan budaya civic dan mempertebal modal social dalam masyarakat Aceh sehingga mencerdaskan masyarakat yang akhirnya berkontribusi mencegah lahirnya konflik kembali.

Demokrasi memiliki beragam intepretasi. Benar, ia adalah konsep yang dipopulerkan oleh akademisi barat, namun secara filosofis, ianya telah berkembang dalam berbagai institusi masyarakat klasik. Sehingga jangan harap praktik demokrasi adalah seragam, bukan hanya dalam konteks antar negara saja namun juga antar daerah atau rezim di dalam negara, termasuk Aceh.

Dalam konteks demokrasi ala barat yang diwakilahkan kepada pemahaman Robert A. Dahl, setidaknya demokrasi memuat tiga hal: Pertama, adanya persaingan sehat dalam memperebutkan posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin politik atau wakil-wakilnya, dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan hak asasi manusia, termasuk sipil dan politik. Pertanyaannya apakah kondisi Aceh paska konflik sudah menjamin dan mengakomodir syarat-syarat ini? kalau tidak pun tak perlu risau, sebab lain lubuk lain ikannya, lain daerah lain pula bentuk demokrasinya.

Demokrasi abu-abu
Melihat dinamika politik di Aceh saat ini, demokrasi abu-abu atau dengan kata lain hybrid cukup pantas diwacanakan. Ianya adalah kombinasi antara demokrasi di mana pemilu diselenggarakan secara bebas serta memiliki sistem pengawasan yang mengikat, dan di sisi lain, otoritarianisme dengan struktur pemerintahan formal yang tidak pasti serta akses pada pemerintahan yang tidak dibatasi oleh hukum. Heidrun Zinecker (2007) menawarkan metodologi untuk menentukan sebuah rezim berada dalam demokrasi abu-abu: Pertama, terbentuknya pemerintahan (non-) sipil. Hal ini bergantung kepada peruntuhan rezim militer sehingga menempatkan supremasi sipil ke atas militer; kedua, terbentuknya pemerintahan (non-) poliarki. Ianya berfungsi untuk mengeliminasi segala kemungkinan lahirnya otoritarianisme demi membangun demokrasi-representative; ketiga, (tidak) adanya aturan hukum (rule of law). Bertujuan menerapkan system politik yang bersandar pada aturan hukum; keempat, ke-(tidak-)beradaban. Bermakna penghapusan berbagai kekuatan sipil yang dapat menggunakan mekanisme kekuatan dan kekerasan, berganti pada monopoli legitimasi penggunaan mekanisme tersebut oleh negara (militer dan aparat keamanan); kelima, eksklusi/inklusi politik. Bermaksud menghapus segala ekslusifitas rezim untuk membuka batas-batas partisipasi masyarakat dan dengan tanpa penggunaan kekerasan dari semua lapisan kekuatan politik. Yang pada akhirnya menciptakan rezim demokrasi partisipatoris dan membentuk masyarakat sipil yang otonom.

Untuk memenuhi syarat sebagai rezim demokrasi maka ke 5 (lima) kriteria tersebut harus terpenuhi. Apabila dua (2) kategori yang pertama termasuk dalam klasifikasi yang non- (pemerintahan yang non-sipil dan non-poliarkhi) maka dapat menggiring tampilnya rezim otoritarian. Apabila kedua poin ini telah terpenuhi setidaknya rezim sudah berada pada posisi tengah, yang artinya belum meninggalkan sepenuhnya cara-cara otoriter dan enggan masuk ke dalam ranah demokrasi seutuhnya (demokrasi abu-abu). Sedangkan point, 3 (tiga) dan seterusnya apabila masuk dalam kategori non- (tidak adanya aturan hukum, ketidakberadaban/kebiadaban, dan eksklusifitas politik) maka tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai non-demokratis yang otoritarian, namun mungkin saja menjadi landasan bagi suatu bentuk politik non-demokratis yang non-otoritarian.

Demokrasi Aceh paska konflik
Perdamaian merupakan harapan seluruh masyarakat Aceh. Namun, perdamaian ini juga melahirkan tantangan-tantangan baru yang perlu ditangani segera. Umumnya dalam konteks pembangunan perdamaian, beberapa wilayah paska konflik menerapkan metode liberal peacebuilding. Metode ini fokus dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan market, pengefektifan distribusi pelayanan publik, inklusifitas praktek-praktek demokrasi, jaminan keamanan personal, serta penegakan hukum yang efektif. Hematnya, ianya bertumpu pada asumsi bahwa untuk menerapkan hal tersebut dibutuhkan pemerintah yang kuat dan efektif, sehingga mampu menciptakan efek spill-over ke atas masyarakat. Namun, kritik muncul dari pendekatan human security bahwa metode liberal peacebuilding tidak cukup realistis dalam melihat situasi paska konflik. Pendekatan ini melihat tantangan-tantangan baru seperti sisa-sisa pengaruh dan kekuatan para elit saat konflik, hubungan kekuasaan di antara mereka, peninggalan (legacy) mental paska konflik yang terbiasa dengan cara-cara kekerasan yang menimbulkan trauma pada masyarakat, munculnya institusi-institusi traditional yang memiliki struktur otoritas, dan ketidakpedulian dari para elit/penguasa baru terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun korban (civilian) konflik. Dan hal ini berlaku di Aceh.

Setelah perdamaian, Pemerintah Aceh dinilai masih menyisakan pekerjaan besar terkait solusi penyebab munculnya konflik, salah satunya adalah persoalan kesejahteraan. Konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM menciptakan elit-elit baru. Para elit ini masih memegang peranan dan pengaruh besar. Dalam masa transisi ini, mereka masih dipengaruhi oleh struktur mental dan material masa konflik sehingga menjadi landasan dalam bertindak terkait aspek politik, ekonomi dan social. Ketika pendekatan liberal peacebuilding menerapkan kebijakan kebebasan pasar untuk meningkatkan aspek ekonomi paska konflik, banyak pihak yang ekonominya bergantung pada sector swasta kembali tak tersentuh. Karena distribution of fund hanya berkutat pada tingkat elit. Hal ini kemudian memutar kembali siklus kekecewaan dengan kondisi yang sama namun pada aktor yang berbeda. Tak ayal, masyarakat sipil menjadi terbelah dan dapat mendorong terjadinya konflik baru.

Meminjam ide Zinecker (2007), Aceh telah memenuhi syarat pertama yaitu berubahnya rezim militer kepada sipil dan menempatkan supremasi sipil ke atas militer. Ditandatanganinya MoU Helsinki mengakhiri masa paceklik perdamaian dan membuka lembaran baru dalam transisi dari militerisme kepada politik sebagai panglima. Dalam poin yang kedua, MoU Helsinki memberikan dampak tersendiri bagi dinamika politik Aceh. Pemilu, sebagai ajang ‘perang’ demokrasi lebih mewarnai percaturan politik di Aceh dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Diperbolehkannya partai politik lokal memperbanyak keberagaman pilihan politik. Selain itu, mekanisme bagi calon independen dalam pemilihan Kepala Daerah juga diamanatkan dalam MoU Helsinki. Bahkan aturan ini diadopsi oleh Pemerintah pusat dan Provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan (secara formal) Aceh telah berada dalam zona poliarkhi, tidak ada lagi kekuatan mayoritas ataupun monopoli politik oleh sekelompok orang. Dalam hal ini, fase otoritarianisme telah meninggalkan Aceh. Namun, elitisme tidak dapat terkontrol pada tahap awal transisi konflik. Para elit masih memegang pengaruh besar dalam menentukan pembangunan perdamaian paska konflik. Demokrasi “tanggap darurat” ini dirayakan penuh euphoria. Dengan status tahanan pun, seketika seseorang dapat menjadi Gubernur. Walaupun begitu, jasanya perlu diapresiasi dalam menakhodai Aceh dalam periode bergelimang harta dan rentan bencana (sosial).

Merujuk pada poin ketiga, ada kebimbangan seputar pertanyaan “apakah telah ada aturan hukum yang jelas serta penegakannya di Aceh?” Keraguan kerap muncul dalam konteks supremasi hukum dalam taraf permukaan, apalagi dalam konteks implementasinya. Penegakan hukum ibarat cenderung terlihat bagai sebuah etalase politik daripada merujuk kepada kinerja independen dan terlembaga sesuai prinsip trias-politica. Tak terhitung berapa banyak kasus yang dapat menjelaskan hal ini, salah satunya penurunan Sulaiman Abda (secara de facto?) dari posisi Wakil Ketua DPRA dalam Sidang Paripurna kedua. Hal ini menunjukkan Aceh masih dalam posisi “Politik sebagai Panglima, bukan Hukum sebagai Panglima.”

Dalam poin keempat, secara umum gerakan masyarakat sipil bersenjata telah berkurang hampir ke titik nol. Monopoli legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata telah jatuh sepenuhnya ke tangan aparatur militer dan keamanan (TNI dan Polri) seiring ditandatanganinya MoU Helsinki. Namun, beberapa sempalan bersenjata muncul sebagai kekuatan oposisi melawan Pemerintah Aceh. Umumnya mereka menuntut pemerataan distribusi kesejahteraan paska konflik, salah satunya Gerakan Din Minimi dan Gambit. Selain itu, meningkatnya tindak kekerasan terutama bersenjata juga menjadi “kebiasaan” selama periode menjelang Pemilu. Di lain hal, menurut Galtung (1969), kekerasan bukan hanya dengan penggunaan senjata. Diskriminasi juga bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, salah satu contohnya adalah sejarah ketimpangan pembangunan akibat diskriminasi berbasis politik territorial dan identitas melahirkan gerakan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan, yang ingin berpisah dari Provinsi Aceh.

Terakhir, dalam poin kelima, demokrasi juga berkaitan dengan transparansi dan terbukanya akses. Hal ini erat kaitannya dengan poin keempat. Aceh paska konflik memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam berbagai aspek. ‘Kebebasan’ yang juga terdapat dalam UUD 1945 membuka akses besar bagi masyarakat Aceh untuk masuk ke dalam ranah apapun. Contohnya dalam konteks menyampaikan pendapat, masyarakat tak perlu risau suaranya tidak didengar. Media sosial memberikan kemudahan akan hal itu. Memang, media sosial ini bersifat informal, namun jangan remehkan dampaknya, buktinya negara-negara Timur Tengah sedang/telah mengalami fase “jungkir balik” yang dimediasi oleh perangkat ini dalam menggerakkan people’s power (Arab Spring). Meskipun begitu, masih ada ruang tertentu di dalam rezim yang membatasi diri dari partisipasi masyarakat, baik pada tataran pemerintah maupun masyarakat sipil. Tentu hal ini tidak terlepas dari upaya mengontrol idealisme ruang tersebut.

Non-Otoritarian Non-Demokrasi
Tidak ada demokrasi yang seragam di dunia ini. Semua dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, tidak terkecuali di Aceh. Jelas Aceh merupakan bagian dari Indonesia, termasuk juga sistem politiknya. Namun, kondisi paska konflik memberikan Aceh ruang yang lebih besar dalam memodifikasi demokrasinya. Penulis yakin bahwa Aceh telah meninggalkan fase otoritarianisme, supremasi sipil telah hadir dan keberagaman warna politik sudah melebihi taraf nasional.

Keraguan muncul terkait konteks penegakan hukum. Dapat dikatakan Aceh masih berkutat pada “Politik sebagai Panglima,” belum sampai pada fase “Hukum sebagai Panglima.” Konteks keberadaban pun masih menjadi tanda tanya. Kekerasan dengan penggunaan senjata maupun dengan mekanisme yang halus pun terlihat jelas. Problem elitisme yang melahirkan “suprastruktur” baru menimbulkan efek spill-over yang cukup kentara. Namun, inklusifitas ke dalam rezim baru cukup memberikan efek positif bagi masyarakat. Tentunya yang tidak bertentangan idealisme dengannya. Hematnya, Aceh paska konflik telah bertransformasi kepada bentuk demokrasi abu-abu yang non-otoritarian tapi non-demokrasi, mungkin begitu juga Indonesia.

Danil Akbar Taqwadin
Akademisi Fisip UIN Ar-Raniry.

KOMENTAR FACEBOOK