Menatap Posisi Perempuan di Aceh

Di Aceh, 26 Desember menjadi hari yang sakral. Tsunami diperingati dengan tidak biasa pada tanggal tersebut setiap tahunnya, dengan agenda-agenda yang membangun tentunya. Pada 26 Desember 2015 kali ini saja terdapat berbagai agenda diskusi publik dan seminar yang menggiurkan, namun sayangnya hanya satu agenda yang memungkinkan untuk saya hadiri.

Saya memilih datang pada acara diskusi publik dan pertunjukan budaya yang bertema “Tafakkur Gelombang Raya: Mata perempuan menyingkap damai”. Acara ini diselenggarakan di Museum Aceh oleh Timang Research Center (TCR) yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB), Gelanggang Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (Gemasastrin) FKIP Unsyiah. Para pembicara adalah para akademisi, aktivis, politisi, dan seniman yang cukup fasih bicara tentang perempuan: Eka Srimulyani, Syaifuddin Bantasyam, Syarifah Rahmatillah, Sri Wahyuni, Norma Manalu, Zubaidah Johar, dsb.

Dari judulnya saja kita dapat menebak bahwa acara ini merupakan acara peringatan tsunami yang berperspektif gender. Ada beberapa point penting yang saya peroleh dari diskusi ini, namun karena kala itu saya tidak mencatat dan ada kalanya hilang fokus, catatan ini mungkin jauh dari kata sempurna. Namun rasanya penting untuk dibagi agar jangan sampai sepulang di sana dokumentasi yang tertinggal tidak lebih dari sekedar foto-foto selfie semata.

Selama ini, memang sudah terdapat berbagai diskursus mengenai kondisi perempuan Aceh yang melahirkan banyak wacana hebat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan tetap saja kondisi hidup perempuan hampir di segala lini masih sangat memperihatinkan. Ada banyak penelitian yang dihasilkan untuk memberikan gambaran tentang realitas hidup masyarakat, namun sayangnya hal tersebut belum mampu memberikan gambaran dan posisi yag utuh mengenai realitas objektif kondisi hidup perempuan dan kaum-kaum marginal lainnya.

Untuk Aceh sendiri yang pernah mengenyam masa konflik selama puluhan tahun dan tsunami yang meluluh lantak hingga sampai di titik ini yang katanya sudah damai dan kondusif, perempuan berada pada peran dan situasi yang belum terdefinisikan dengan baik. Dulu pada saat konflik, perempuan bahkan berada pada garis depan perjuangan dan memainkan peran-peran sosial penting. Namun setelah damai mereka justru disingkirkan. Perempuan hanya punya makna di saat-saat krisis, setelahnya mereka kembali didomestikkan. Dalam politik pun, perempuan sangat jarang memperoleh posisi setara dalam pelibatan pembuatan keputusan dan kebijakan. Bahkan jika pun terdapat perempuan-perempuan yang berhasil terjun ke politik dan memperoleh jabatan publik, tidak sedikit dari mereka yang hanya menjadi hiasan dan pelengkap semata. Baik disebabkan oleh faktor masih rendahnya kapasitas para politisi dan legislator perempuan maupun budaya patriarki yang mengakar dalam institasi-institusi politik.

Dari sekian banyak Qanun dan kebijakan publik yang dihasilkan, masih sangat sedikit yang mengakomodir secara kongkrit mengenai upaya pemajuan hidup perempuan. Bahkan, qanun-qanun yang sudah dihasilkan pun masih bias gender dan penerapannya masih jauh dari harapan. Padahal secara esensial, keberadaan perempuan di ranah politik bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan partisipatif semata namun idealnya juga memiliki output signifikan bagi perubahan nasib masyarakat perempuan secara umum.

Bagaimanapun, keterlibatan perempuan di ranah politik adalah keharusan. Jangan bicara perubahan tanpa perjuangan secara politik. Selama ini, sudah banyak perempuan yang mencoba terjun dengan sepenuh hati, pikiran, biaya dan tenaga dalam berbagai proses dan kontestasi politik, namun sayangnya mereka benar-benar terkendala oleh budaya dan mindset patriarki di berbagai institusi politik. Posisi di ranah domestik bahkan tidak hanya sekedar dilakoni oleh perempuan kala di rumah, namun juga di instituasi-institusi sosial-politik dan tempat kerja: kerja-kerja perempuan tak jauh-jauh dari urusan dapur, sumur, bersih-bersih dan pramusaji. Di partai-partai politik pun, perempuan diharuskan mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh para petinggi partai. Jelas, belum ada pemberdayaan, program dan pembiayaan yang sepenuh hati mengakomodir kebutuhan perempuan di partai-partai politik meski kebijakan affirmasi sudah diundangkan.

Belum lagi jka harus bicara mengenai posisi perempuan terkait sumber daya alam di Aceh. Kita tidak lagi di ranah yang menjelaskan betapa besarnya potensi sumber daya alam yang kita punya dan kewajiban pengelolaannya secara tepat serta pengalokasiannya secara adil untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan rakyat. Namun selama ini, dimana posisi perempuan? Baik dalam pengelolaan maupun pengalokasian hasil. Perempuan tetap saja terpinggirkan. Bahkan, meski kini dana yang dikucurkan untuk desa nominalnya tidak sedikit, pengalokasian anggaran yang berbasis gender pada kenyataannya masih jauh dari harapan.

Ini tentu menjadi PR besar paska konflik dan tsunami, bukan hanya bagi perempuan namun juga bagi pemerintah dan masyarakat luas. Karena seperti yang dinyatakan oleh Presiden pertama Republik ini, “Sesungguhnya kita harus belajar insaf, bahwa soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan perempuan. Dan soal perempuan adalah soal masyarakat dan negara”. Semoga kita lekas insaf.[]