Saifuddin Bantasyam: Pilkada 2017 Harus Jadi Momentum Aceh untuk Take Off

ACEHTREND.CO, Banda Aceh — Setelah dua kali pilkada sebelumnya, 2006 dan 2012, maka Pilkada Aceh pada 2017 sepatutnya menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih jujur dan lebih adil. Hal ini disebabkan karena semua pihak sudah cukup untuk belajar dalam penyelenggaraan dan berpartisipasi dalam dua pilkada sebelumnya. Jika sukses, maka periode kepemimpinan 2017-2022 adalah periode yang dapat dijadikan pondasi penting untuk mengurus Aceh dengan tata kelola yang lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih demokratis. 

Demikian dikatakan Saifuddin Bantasyam SH MA, dosen FH dan FISIP Unsyiah saat menjadi presenter dalam acara Diskusi Publik DPD KNPI Aceh yang mengangkat tema “Pilkada 2017 Peluang Aceh Membangun Perubahan” di Permata Training Center, Santan, Aceh Besar, Selasa (29/12/2015). Tetapi kondisi ideal yang lebih baik itu bukannya tanpa syarat. Syarat itu, kata Saifuddin, terkait dengan beberapa hal, yang bila tidak mendapat perhatian, maka Pilkada 2017 akan sama saja dengan dua pilkada sebelumnya.

Tiga Syarat
Syarat pertama adalah kepercayaan dan kesadaran bahwa pilkada itu adalah sebuah aktifitas politik demokratis, karena itu proses dan hasil sama-sama penting untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Peneguhan kekuasaan atau merebut kekuasaan melalui Pilkada adalah sah-sah saja, sejauh bahwa sedari awal sampai akhir terlaksana sesuai undang-undang yang ada, jauh dari intimidasi, intrik dan  lain-lain sikap yang mencederai nilai demokrasi itu sendiri” kata Saifuddin.

Syarat lain, menurut Direktur Pusat Studi Perdamaian Unsyiah itu adalah penegakan hukum atas berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada. “Penegakan itu mulai dari pelanggaran atas hak-hak sipil rakyat, sampai kepada tindak pidana pemilu dan juga pelanggaran-pelanggaran administrasi pilkada,” terang Saifuddin sambil menambahkan bahwa penegakan hukum dalam penyelenggaraan dua pilkada sebelumnya tidak memuaskan. Syarat berikutnya adalah tidak ada konflik internal parpol dan  konflik antarparpol, yang dapat menganggu penyelenggaraan pemilu atau  bahkan menghilangkan hak-hak sipil dan politik rakyat, khususnya hak untuk dipilih dan memilih. “Konflik internal parpol misalnya membuat kandidat yang potensial menjadi tidak terpilih, atau bisa juga calon-calon yang potensial sama-sama tidak bisa dicalonkan oleh parpol tersebut karena ada konflik,” kata Saifuddin.

Anggaran Pilkada
Pada bagian lain presentasinya, Saifuddin mengatakan penyediaan anggaran yang memadai akan memastikan pilkada terselenggara dengan baik. “Di sini, di Aceh, kita perlu jeli melihat sebab beberapa waktu lalu terjadi sedikit polemik mengenai dana pilkada antara eksekutif, legislatif dan KIP Aceh. Pemerintah harus sadar bahwa UU sudah mewajibkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengalokasikan dana untuk pilkada dalam jumlah yang memadai,” kata Saifuddin sambil berharap soal anggaran ini hendaknya sudah ada kepastiannya pada Januari 2016 sebab pada Februari, beberapa tahapan pilkada sudah dimulai.

Dalam diskusi publik yang dihadiri oleh sekitar 130 peserta dari berbagai unsur itu, juga tampil empat bicara lainnya yaitu Azhari Cage (Wakil Ketua Komisi I DPRA), Dr Effendi Hasan (akademisi), Yocerizal (wartawan), dan Basri M. Sabi (KIP Aceh). []

KOMENTAR FACEBOOK