BKN: Pemerintah Telah Lama Larang Pengangkatan Tenaga Kontrak

ACEHTREND.CO, Banda Aceh —Pernyataan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan tenaga kontrak yang jumlahnya tidak rasional lagi di jajaran Pemerintah Aceh, meskipun pernyataan  itu baru muncul di paruh akhir pemerintahannya, patut diapresiasikan. Apa yang hendak dilakukan Zaini Abdullah ini mari kita pahami sebagai sebuah kesungguhan Sang Gubernur menata ulang sekaligus mereformasi birokrasi Pemerintah Aceh.

Terkait dengan keluhan Gubernur Aceh seperti dilansir Serambi Indonesia (5/1), menurut Makmur Ibrahim, SH. M.Hum, Kepala kantor Regional XIII BKN Aceh seharusnya tidak patut terjadi andaikata segenap jajaran Pemerintah Aceh konsisten terhadap regulasi terkait tenaga honorer yang telah ditetapkan pemerintah.

Makmur menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS, khusus di pasal 8 dengan jelas telah ditegaskan bahwa mulai tahun 2005 semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain  di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sekiranya PP ini dipedomani maka yang saat ini menjadi keluhan Gubernur Aceh tidak akan terjadi. Namun yang terjadi setiap tahun dengan berbagai modus terus dilakukan rekruitmen tenaga kontrak.

Menurut Makmur, dia sangat sepakat dengan keluhan Gubernur Aceh tersebut. Angka 8000 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana dikeluhkan Zaini adalah angka yang tidak rasional.

“Sebenarnya jumlah tenaga honor K1 dan K2 yang telah diangkat menjadi PNS di jajaran Pemerintah Aceh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh”, tegas mantan karo Hukum dan Humas Pemerintah Acehn itu.

Namun  menurut Makmur,  apa yang akan menjadi kebijakan Gubernur Aceh itu adalah langkah yang benar dan layak kita dukung bersama. Menurut Makmur, apapun alasannya, perekrutan tenaga kontrak yang tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang berlaku akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan di saat yang bersamaan juga mengangkangi kebijakan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah.

Makmur juga sepakat bahwa perekrutan tenaga kontrak dengan pendekatan subjektifitas  dan pendekatan personal lainnya seperti dilakukan selama ini akan mengakibatkan tenaga kontrak yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki SDM yang handal. Akibatnya, di satu sisi beban keuangan negara terserap begitu banyak  untuk biaya aparatur sedangkan disisi lain aparatur yang dikontrak tersebut tidak memiliki konstribusi nyata terhadap jalannya roda pemerintahan.

Karena itu Makmur menyarankan Pemerintah Aceh perlu segera melakukan Analisa Beban Kerja (ABK) sekaligus audit kinerja di jajaran Pemerintah Aceh. Dengan dilakukannya dua hal tersebut Pemerintah Aceh akan mendapatkan peta autentik terkait dengan kebutuhan pegawai dan distribusi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Melalui ABK dan audit kinerja Pemerintah Aceh nantinya juga akan tahu secara konkrit jumlah aparatur yang dibutuhkan. Bila jumlah aparatur yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja yang ada telah diketahui secara pasti oleh Pemerintah Aceh, maka selanjut Gubernur Aceh dapat menetapkan road map rekruitmen dan pembinaan serta pengembangan SDM aparatur Pemerintah Aceh.

“Jadi yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh saat ini, di samping mengevaluasi tenaga kontrak yang sudah tidak rasional, juga menyusun perencanaan rekruitmen dan pengembangan SDM PNS yang benar, dengan demikian setiap kebijakan yang dilakuakan terkait rekruitmen aparatur akan menjadi benar pula”, himbau Makmur.

Makmur juga mengakui bahwa Gubernur Aceh akan sangat dilematis dalam menertipkan tenaga honorer yang terlanjur direkrut itu. Sesulit apapun, imbuh Makmur, bila tekad Gubernur membenah birokrasi Pemerintah Aceh itu benar adanya, maka gubernur harus melakukannya.

“Ke depan agar hal ini tidak terulang termasuk mengawasi agar tidak ada pejabat yang melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005, sebaiknya terkait dengan rekruitmen dan pengembangan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh dilakukan melalui satu pintu”, himbau Makmur Ibrahim. “Bila semua Kepala SKPA bebas melakukan rekruitmen suasana menjadi kacau”. imbuhnya.

Makmur juga mengaku bahwa persoalan booming tenaga kontrak sebagaimana dikeluhkan gubernur tidak hanya terjadi di level provinsi. “Sejumlah data yang kami miliki, ternyata sejumlah kabupaten/kota di Aceh juga mengalami lonjakan jumlah tenaga honorer yang tidak logis lagi yang selanjutnya menyebabkan keuangan kabupaten/kota tersebut menjadi tidak sehat”, pungkas Makmur []

KOMENTAR FACEBOOK