Ini Loh “Pesan” Dibalik Turun Gunungnya Din Minimi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh — Din Minimi sudah turun gunung. Pasukan dan senjatanya sudah diserahkan. Beberapa tuntutan Din Minimipun dipertimbangkan, bahkan amnesti sudah di proses.

Lantas bagaimana pemerhati sosial-politik membaca fenomena Din Minimi yang berhasil di ajak turun oleh Sutiyoso, Kepala BIN, dan kini sedang menanti amnesti dari Presiden RI, Joko Widodo?

Pesan Jokowi dalam kasus Din Minimi oleh Kepala BIN Sutiyoso adalah “Jika anda (Pemerintah Daerah) tidak bisa¬†menyelesaikan masalah sendiri, maka pusat yang akan menyelesaikannya.”

Demikian petikan bacaan Helmy N Hakim, yang disampaikan secara terbuka melalui halaman facebooknya, Rabu (5/1/2016) pagi.

Menurut pria yang hobi mengirim surat kepada presiden di berbagai negara ini, Jokowi menyadari kelemahan otonomi daerah atau otonomi khusus di tangan kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan manajemen dan jauh dari kreatifitas.

Helmy menambahkan, Jokowi juga menyadari puluhan tahun dalam sistem tersentralisasi dan dalam percobaan desentralisasi banyak daerah yang tidak siap malah semakin mundur karena kegagalan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

Oleh karena itu, menurut Helmy, Jokowi banyak melakukan intervensi langsung dalam menyelesaikan masalah.

“Masalah ‘ringan’ yang pernah kita lihat langsung adalah masalah sampah antara DKI Jakarta dan Pemda Bekasi. Dimana pusat mengawal truk-truk sampah menuju TPA Bantar Gebang,” tulis Helmy memberi contoh.

Lebih lanjut Helmy membaca bahwa dalam hal pengiriman Sutiyoso ke Aceh untuk menyelesaikan kasus Din Minimi adalah sinyal kuat bahwa tidak akan ada lagi pembiaran terhadap masalah yang tak diselesaikan oleh pemerintah Aceh maupun masyarakat Aceh sendiri.

Mengapa harus Sutiyoso yang dikirim untuk menyelesaikan?

Menurutnya, itu karena sepak terjang Sutiyoso yang sudah berpengalaman menyelesaikan kasus Aceh. Bahkan Sutiyoso pernah menangkap tokoh GAM Usman bin Lampoh Awe tanpa satupun peluru meletus.

“Kalau Jokowi mengirim Susi dikhawatirkan akan terjadi ledakan besar di markas Din Minimi,” urai Helmy setengah bercanda namun menjadi contoh bahwa pengiriman Sutiyoso sudah tepat.

Baca juga: Muhammad MTA: Hukum Harus Tetap Menjadi Panglima

Amnesti Din Minimi
“Perkara Jokowi memberikan Amnesti adalah sepenuhnya hak presiden,” tulis Helmy.

Menurut Helmy, amnesti adalah sebagai bagian dari negosiasi menyelesaikan masalah, Pemerintah Pusat menunjukkan fleksibilitasnya.

“Anda tidak bisa bernegosiasi tanpa memberi atau merelakan beberapa hal,” jelas Helmy saat dihubungi aceHTrend.

Menurutnya, mengorbankan beberapa pasal hukum yang mungkin sudah dilanggar Din Minimi adalah lebih baik untuk menghentikan konflik daripada mengorbankan masa depan nasib rakyat Aceh jika harus kembali berjibaku dalam konflik berdarah.

Helmy mengingatkan, menghadapi masyarakat paska konflik yang labil dalam mengambil sikap terhadap isu sosial politik dan keamanan, cara damai adalah jalan terbaik.

“Bukankah cara tegas yaitu dengan memburu dan menembak mati anggota Din Minimi pernah menuai kecaman. Padahal tindakan tegas juga wajar diambil oleh pemerintah pusat,” jelas Helmy mengingatkan kembali dinamika pemburuan Din Minimi oleh aparat sebelumnya.

“Saya cenderung menghindari praduga-praduga yang bersumber dari imajinasi liar berbasis teori konspirasi yang tak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta logis,” kata Helmy seperti menyindir ragam ulasan paska turun gunungnya Din Minimi.

Menurutnya, Teori Konspirasi meneror kebenaran. Benar ada banyak peristiwa di mana terjadi kasus berdasarkan konspirasi, tapi itu tidak membenarkan kita untuk menggunakan teori konspirasi pada semua kasus. Helmy mengajak para pemuja Teori Konspirasi untuk segera menghentikan kebiasaan berimajinasinya. Karena tidak semua bisa dikonspirasi. Misalnya lahirnya seorang bayi didunia walaupun “hasil konspirasi” dua orang manusia tetap membutuhkan intervensi Tuhan.

“Bagi saya, secara pribadi Din Minimi hanya sedang beruntung nasibnya. Dimana kepolisian Aceh sedang terlalu banyak pertimbangan dalam meringkus dirinya dan pusat yang tidak sabaran dalam menyelesaikan berbagai masalah di daerah yang berpotensi mengganggu laju program permbangunan nasional,” jelas Helmy.

Helmy mengajak Kepala daerah di Aceh untuk cemas, karena paska Din Minimi, mereka tidak aman lagi berbuat salah. Pusat sudah menunjukkan taringnya dalam menyelesaikan kasus Din Minimi di Aceh, dan pusat akan menyelesaikan berbagai kasus lainnya. Termasuk kepala daerah yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan.

Jangan pernah lupa, Jokowi adalah Presiden yang berhasil membuat Mafia Migas Riza Chalid terjengkang dan terpaksa menghilang dari Indonesia. Sebesar apa kekuatan kepala daerah bermental mafia untuk bisa menang melawan Jokowi? Tentu tidaklah sebesar Riza Chalid yang sudah KO. Demikian Helmy N Hakim. Anda bagaimana?!