Ombudsman RI: Pelayanan Publik Aceh Belum Baik

ACEHTREND.CO, Banda Aceh —Pemerintah kabupaten/kota masih menjadi penyelenggara pelayanan  publik yang paling banyak mendapat pengaduan. Selama tahun 2015 ada 88 pengaduan dimana Banda Aceh paling sering menjadi terlampir dengan 13 laporan disusul Aceh Selatan dan Pidie sebanyak 10 laporan, Bireuen 9 laporan dan Aceh Besar 8 laporan. Selanjutnya, Lhokseumawe dan Nagan Raya 6 laporan, kota Langsa dan Aceh Timur masing-masing 5 laporan.

Menurut kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh Taqwaddin Husin, statistik tersebut tidak mencerminkan kinerja yang buruk, banyaknya laporan terhadap Pemko Banda Aceh lebih karena akses dan jarak tempuh ke Ombudsman RI yang dekat dan terjangkau, namun sebaran laporan terhadap kabupaten/kota sudah menunjukkan peningkatan kualitas dari partisipasi masyarakat dibandingkan tahun 2014.

Untuk tahun 2015, khusus pemerintah Aceh mendapat “jatah” sebagai terlapor sebanyak 25 laporan. Untuk lembaga vertikal, kepolisian 9 laporan kemenag 6 laporan, kejaksaan 2 laporan, kemenkumham 2 laporan dan BPN 1. Sedangkan BUMN/BUMD 22 Laporan sehingga total 175 pengaduan dari masyarakat selama tahun 2015.

Dari jumlah tersebut, laporan terkait masalah kepegawaian masih mendominasi. “Masih seperti tahun lalu, penanganan kasus kepegawaian dominan, termasuk masalah honorer K2 yang Insya Allah akan tetap kita tangani pada tahun 2016, di antaranya CPNS K2 yang terkendala karena berdinas di swasta berjumlah hampir 832 orang seluruh Aceh. Langkah tersebut sudah sampai ke kantor staf kepresidenan dan melalui komisi 2  DPR RI,” jelas Taqwaddin.

Terkait kendala, menurutnya keberadaan Ombudsman RI yang belum dikenal masyarakat secara massif menjadi permasalahan tersendiri. Hal tersebut mungkin  disebabkan oleh beberapa hal seperti, nama yang asing, SDM terbatas, belum menjadi incaran media dan belum mempunyai perwakilan di kabupaten/kota.

“Sosialisasi akan tetap kita lakukan, di samping penanganan laporan juga kita tingkatkan, ini proyeksi dan target umum kita di tahun 2016,” sambung Taqwaddin di dampingi oleh 5 Asisten Ombudsman RI, Ayu Parmawati, M.Fadhil Rahmi, Rudi Ismawan, Andy Syahputra dan Mirza Sahputra.

Menurut Taqwaddin yang juga merupakan pakar Hukum Universitas Syiah Kuala, untuk tahun 2016 diharapkan kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan yang baik dari pemerintah lebih meningkat, sebagai bagian dari kontrol sosial, peran masyarakat. Elemen sipil juga pelajar dan mahasiswa dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah sangat penting.

“Apa saja yang terkait kekecewaan dan penyimpangan yang ditemukan oleh masyarakat saat berurusan dengan pemerintah, silahkan laporkan, identitas bisa di rahasiakan,” pungkas Taqwaddin kepada aceHTrend pada acara ngopi sore Ombudsman RI perwakilan Aceh dengan para wartawan di 3 in 1 Cafe.

Sekilas tentang Ombudsman
Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang di selenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang di selenggarakan oleh BUMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Lembaga ini di bentuk berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang di sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Ombudsman RI sebagai sebagai lembaga negara di bidang penyelenggaraan pelayanan publik telah hadir di Aceh sejak 3 tahun lalu.

Salah satu konsentrasi dan tugas Ombudsman RI perwakilan Aceh adalah menerima pengaduan terkait mal-adminitrasi, baik yang berupa penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosuder, permintaan imbalan atau jasa dan uang. Tidak kompeten tidak patut, diskriminasi, berpihak, konflik kepentingan dan berbagai bentuk pelayanan buruk dari pemerintah. BUMN, BUMD, lembaga/institusi vertikal dan siapa saja yang sebagian atau seluruh anggaran penyelenggaraan berasal dari APBN/APBD.

“Laporan bisa disampaikan melalui berbagai cara yaitu dengan datang langsung ke Ombudsman RI, melalui telepon06517557476, fax06517557477, sms gateway ke 08116722233, melalui surat ke alamat Ombudsman RI perwakilan Aceh, alamat Jalan.T.Lamgugop no.17 Banda Aceh, dan email:aceh@ombudsman.go.id, ” jelas Taqwaddin kepada aceHTrend.[]

KOMENTAR FACEBOOK