Dibalik Amnesti Din Minimi

SIAPA sangka, Din Minimi yang selama ini dikenal lantang dan bersikeras tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan dalam menuntut kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik lainnya yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh akhirnya “menyerah” dan turut pula menyerahkan puluhan pucuk senjata secara dadakan melalui kepala BIN Letjen Purn Sutiyoso.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar, kenapa dia bersama kelompoknya dengan mudah menyerahkan diri dan menyerahkan senjata tanpa ada pemenuhan tuntutan terlebih dahulu? Lalu, siapa yang memberikan jaminan dan keyakinan kepada Din Minimi bahwa amnesti akan segera diberikan pasca penyerahan diri dan senjata?

Jika kita merujuk pada pasal 14 UUD 1945 jelas disebutkan bahwa Amnesti dan Abolisi merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh presiden melalui mekanisme pertimbangan DPR RI. Memang, pertimbangan DPR ini tidak mutlak, artinya hanya sekedar pertimbangan dan tidak mengikat bagi presiden. Kemudian dalam UU No 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi disebutkan bahwa pemberian amnesti kepada penerima amnesti akan menghapuskan semua akibat hukum pidana yang ditimbulkan. Sedangkan abolisi adalah meniadakan penuntutan terhadap penerima abolisi.

Sebelum adanya Amandemen terhadap UUD 1945 pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak dan kewenangan presiden yang berlaku secara absolut.
Yang menarik untuk disimak apakah pemberian amnesti ini akan berjalan mulus tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu sebagaimana keinginan Kapolri? Bukankah pemberian amnesti sebagai bentuk penghapusan atas pidana yang dilakukan sekaligus sebagai salah satu bentuk “pengakuan” bahwa ada pidana yang dilakukan oleh sipenerima amnesti? Lalu bagaimana dengan status Din Minimi, bukankah dia dan kelompoknya merupakan pelaku kriminal berdasarkan laporan dijajaran Polda Aceh yang menjadi salah satu fakta adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh mereka seperti penculikan, pemerasan dan penembakan? Jadi korelasinya dengan Amnesti amatlah tepat, hanya saja langkah kepala BIN tidak tepat dengan “mempromosikan” langsung Amnesti kepada Din Minimi tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Proses hukum mutlak dilakukan terlebih dahulu dan itu menjadi syarat sebelum Amnesti diberikan sehingga dalam kondisi ini penegakan hukum tetap menjadi nilai penting yang harus dihargai dan ditempatkan secara terhormat supaya tidak memicu timbulnya gerakan bersenjata lainnya. Bisa saja besoknya timbul gerakan baru, buat onar sana sini lalu ujung-ujungnya minta amnesti.

Makanya kita patut heran dengan sikap Kepala BIN Sutiyoso yang langsung terjun tangan padahal posisi BIN jelas-jelas sebagai penyuplai informasi, bukan pihak eksekutor dalam pengambilan kebijakan tertentu. Tapi walaupun ini langkah sepihak BIN barangkali ada sisi dan faktor lainnya yang menyebabkan BIN turun tangan langsung termasuk adanya kekhawatiran jaringan ISIS akan masuk dan mengorganisir kekuatan Din Minimi bersama kelompoknya.

Hal menarik lainnya yang patut dicermati adalah terlibatnya Juha Christensen yang merupakan salah satu pembuka jalan rintisan perdamaian Aceh. Juha Selama ini memang dikenal dekat dengan Wakil Presiden Jusuf kalla, terutama sekali dengan Farid Husain yang juga orang kepercayaan Jusuf Kalla.

Din Minimi, menurut hemat penulis, begitu yakin karena Juha dianggap sebagai representasi pihak internasional/asing. Apalagi kartu Kunjungan Juha sebagai adviser/tamu dikantor UN yang telah habis masa berlakunya sejak tahun 2011 lalu seakan menjadi “magnit” bagi Din Minimi untuk percaya sepenuhnya bahwa dia akan mudah mendapatkan amnesti dan tuntutan dia akan dipenuhi. Begitu percayanya, kartu biru itu selalu dikalungi oleh Din Minimi.

Kemudian kita tidak bisa pastikan apakah ini ada kaitannya dengan rencana pergantian kepala BIN pada awal tahun, sehingga Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso menutupi kelemahan kinerjanya melalui kasus Din Minimi. Kasus “Papa Minta Saham” Freeport adalah satu titik kelemahan kinerja BIN. Penempatan Sutiyoso sebagai kepala BIN lebih didominasi oleh rekomendasi Jusuf kalla selaku Wapres RI ketimbang dari Jokowi sendiri selaku Presiden RI. Karena itu kasus Din Minimi bisa jadi telah menjadi amunisi politik bagi sebagian pihak untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingannya apalagi jika dikait-kaitkan dengan kepentingan politik di Pilkada Aceh 2017 mendatang.

Namun dibalik itu semua, komitmen pemberian amnesti kepada Din Minimi harus diberikan sebagai bentuk penghargaan atas itikad baik dirinya dan kelompoknya secara bermartabat, tentunya tetap mempertimbangkan aspek penegakan hukum yang ada.
BIN, TNI, Polri, Kemenkumham, DPR RI dan Stake Holder lainnya perlu mensinergikan persepsi dan sikap yang sama untuk bagaimana supaya persoalan Din Minimi bisa diselesaikan dengan baik.

“Banyak jalan menuju Roma.” Semoga!
Auzir Fahlevi SH, Alumni Fakultas Hukum Unsyiah/Ketua GeMPAR Aceh.