Nurdin “BIN” Sutiyoso

Din Minimi kini menjadi perhatian. Semua kalangan memperbincangkannya. Dulu, orang-orang membicarakan aksi perlawanannya terhadap Pemerintah Aceh. Kini, orang-orang menyorot aksi turun gununnya. Terakhir, pengampunan atas seluruh aksinya oleh Jokowi juga menjadi sorotan berbagai kalangan.

Tentu saja ada orang-orang yang mendukung aksi perlawanannya terhadap Pemerintah Aceh. Mereka beranggapan apa yang dituntut oleh Din Minimi adalah juga tuntutan luas publik. Jadilah Din Minimi sebagai ikon perlawanan ketika berbagai kalangan “mati suri” untuk mendesak Pemerintah Aceh mewujudkan seperti apa yang dirumuskan dalam tuntutan awal Din Minimi.

Sebaliknya, ada juga yang tidak setuju dengan aksi Din Minimi, apalagi setelah Polri mengekpos aksi-aksi kriminal yang dilakukannya dan mendapat liputan media massa. Bagi mereka, tidak ada pembenaran bagi aksi kekerasan untuk mewujudkan tuntutan. Jalan nonkekerasan atau demokratis adalah jalan yang mesti ditempuh semua orang, termasuk oleh Din Minimi.

Rupanya, diam-diam Jakarta memperhatikan setiap inci gejolak di Aceh. Sebagai daerah yang sudah kembali ke era damai, sepertinya Jakarta tidak ingin Aceh kembali ke jalan penuh duri, apalagi penuh darah dalam menata dan menempuh cita-citanya mewujudkan pembangunan yang berkesejahteraan dan berkeadilan.

Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi salah satu lembaga yang memperhatikan gerak gerik Aceh. Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso mungkin tidak mau membiarkan kasus Din Minimi berlarut-larut, apalagi setelah ragam operasi Polisi dan TNI belum mampu juga mengakhiri sepak terjang Din Minimi.

Sutiyoso mungkin teringat kembali aksi lamanya di Aceh, tahun 1978. Dulu, ia berhasil menangkap anggota GAM lewat operasi senyapnya. Dan, ingatan itu sangat mungkin mendorongnya untuk “mengambil” Din Minimi, dan mengembalikannya lagi ke masyarakat.

Siapa tahu juga, Sutiyoso juga sudah belajar, bahwa tidak ada gunanya melakukan aksi penaklukan terhadap aktor perlawanan di Aceh. Pengalaman membuktikan bahwa aksi pelumpuhan, penangkapan, dan aksi lain yang berbau kekerasan hanya akan membuat aksi berbuah dendam dan ujungnya perlawanan baru yang bisa jadi justru membesarkan pihak yang digempur.

Memang, langkah penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan. Namun, kata orang bukankah langkah hukum juga muaranya sama, yaitu mewujudkan perdamaian. Mungkin, cara pandang inilah yang membuat Sutiyoso mengambil jalur resolusi konflik sebagaimana pernah ditempuh sebelumnya oleh Jusuf Kalla yang mendapat dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi yang memiliki style kepemimpinan yang kerap “keluar dari kotak” tampaknya setuju dengan strategi BIN. Lagi pula, apa yang dituntut oleh Din Minimi adalah tuntutan yang sewajarnya. Negara atau pemerintah memang sudah semestinya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Jangankan untuk janda, untuk orang miskin dan anak yatimpun wajib dipelihara oleh negara. Begitu juga dengan korupsi, negara melalui KPK wajib melakukan tugasnya, termasuk di Aceh. Begitu juga dengan pemantau independen, memang sudah berlangsung dalam ragam Pemilu. Soal amnesti memang bukan barang baru. Sebagai presiden Jokowi berhak memberikannya, dan pertimbangan DPR tidaklah menentukan status pemberian amnesti. Debat, tentu saja bakal terjadi, apalagi sebelum amnesti diberikan. Tapi, begitu sudah diberikan maka rakyat mesti menghormatinya. Hukuman baru bisa ditentukan nantinya di musim Pilpres.

Aksi BIN melalui Sutiyoso memang menghentak ragam kalangan. Kabarnya, Polri dan TNI merasa ditinggalkan, padahal hanya selangkah lagi, Din Minimi sudah bisa ditangkap untuk kemudian diadili di depan pengadilan.

Tidak bisa dicegah, ragam pradugapun bermunculan. Bahkan, praduga paling ekstrim adalah BIN berdiri dibelakang Din Minimi. Tapi benarkah? Tidak ada yang mampu membuktikannya secara terang-terangan, apalagi disertai dengan data dan fakta, minimal untuk saat ini. Entahlah dikemudian hari. Sebab, sudah jadi kebiasaan di negeri ini kasus-kasus baru terbongkar ketika momentum yang tepat. BIN melalui Sutiyoso sudah pasti membantahnya. Misalnya, untuk apa BIN melakukan aksi terbuka bila Din Minimi adalah “binaannya.” Dan lagi, aksi Din Minimi muncul Oktober 2014, sedangkan Sutiyoso terpilih menjadi Kepala BIN sekitar Juni 2015.

Sebagian orang di Aceh berpikir praktis saja. Din Minimi sudah berhasil turun gunung itu sudah berkah. Daripada ia terus melakukan aksinya, bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah dan korban lagi. Lagi pula, apa yang dituntut oleh Din Minimi juga menjadi tuntutan publik selama ini. Jika ada seseorang yang mampu menyentak pemerintah untuk mewujudkannya ya disambut saja dengan lapang dada. Sebagian lain beda lagi. Bila Din Minimi diampuni maka sangat mungkin akan muncul aksi lainnya, dan pada akhirnya ia juga akan memposisikan diri sebagaimana Din Minimi.

Semua memang ada sisi kurang lebihnya. Fakta di depan mata adalah Din Minimi sudah turun gunung. Berbagai kalanganpun bersilahturahmi dengan Din Minimi. Hari-hari Din Minimi saat ini adalah hari-hari menerima kunjungan ragam pihak. Adalah fakta juga ragam orang membicarakannya, bahkan menjadikan kasusnya sebagai alasan untuk memberi penilaian, apakah itu bersifat positif maupun negatif. Paling utama memang seluruh rakyat Indonesia khususnya Aceh sangat penting untuk mendidik diri agar memiliki pahaman soal politik. Hal ini penting sebab politik di Indonesia khususnya politik di Aceh tidaklah mudah. Tingkat cakologinya tinggi, dan hasilnya terkadang mengejutkan. Bila pemahaman akan cakologi politik tidak dikuasai maka sangat besar peluangnya kita akan menjadi korban bagi permainan politik berbagai pihak. Bahkan, pada tingkat tertentu bisa jadi kita akan terlihat bodoh bin tolol.

Pertanyaan menggelitik adalah, apa “obat” utama yang diramu oleh Sutiyoso sehingga Din Minimi bersedia kembali menjadi warga biasa?

Jawabannya hanya Sutiyoso yang tahu. Tapi, fakta yang terbaca adalah bahwa Din Minimi bersedia turun gunung bukan semata karena tuntutannya bersedia dipenuhi, tapi juga karena pendekatan humanis yang ditempuh Sutiyoso, salah satunya dengan menganggap ibu Din Minimi sebagai ibunya sendiri. Itu artinya, saat ini Din Minimi adalah adik angkat Sutiyoso. Andai saat itu Sutiyoso berkata Din Minimi sudah dianggap sebagai anaknya sendiri maka “sahlah” bila ada yang menyebut namanya “Nurdin ‘BIN’ Sutiyoso.” []

KOMENTAR FACEBOOK