Nelayan Aceh Barat yang Ditahan Sudah Dibebaskan

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | Nelayan Aceh Barat Ibnu Hajar (42) yang ditangkap oleh Polisi Perairan (PolAir) Polda Sumatra Barat (Sumbar) pada pertengahan bulan mei 2015 lalu, dan sempat menjalani hukuman selama 5 bulan serta mengalami sakit yang serius selama ditahan yang hampir membuat dia tidak mampu lagi untuk berjalan.

Akhirnya pada tanggal 4 Januari 2016 telah dibebaskan dan kemarin Jum’at, (8/1/2016) dalam keadaan yang kurang sehat Ibnu Hajar akhirnya tiba dirumah dan berkumpul kembali bersama keluarga yang telah lama ditinggalkan selama menjalankan proses hukum di Padang.

Ibnu Hajar yang ditangkap oleh Polair Polda SUMBAR karena melanggar persoalan perizinan melaut pada pertengahaan bulan mei 2015 lalu karena tidak mengantongi Surat Izin usaha pelayaran (SIUP) dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar.

Pada saat itu Ibnu Hajar pada masa itu hanya mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), karena peraturan di Aceh Barat tidak pernah mengharuskan atau pun mengeluarkan SIUP kepada para nelayan.

Menurut Deni Setiawan mahasiswa yang juga anggota dari lembaga KPW SMUR ACEH BARAT yang berkunjung ke kediaman Ibnu Hajar kepada aceHTrend mengatakan pihaknya berharap kedepannya nanti tidak ada lagi nelayan Aceh Barat yang mengalami hal serupa seperti yang terjadi pada Ibnu Hajar.

Persoalan yang menimpa Ibnu Hajar pada pertengahan Mei 2015 lalu itu menurut mutlak diakibatkan adanya kelalaian pemerintah setempat, dan Deni juga masih mempertanyakan terkait persoalan Perbup Aceh Barat tahun 2010 dan perubahan perbup tahun 2014 terkait SIUP yang tidak mewajibkan para nelayan atau pemilik boat yang berkapasitas 6 GT di Aceh Barat memiliki surat tersebut.

“Apakah Perbup itu sudah di cabut ataupun sudah di revisi?” Ujar Deni kepada aceHTrend di sela-sela kunjungan kerumah Ibnu Hajar.

Deni Setiawan juga menambahkan bahwa, Hari ini publik belum mengetahuinya dan sudah sejauh mana pemerintah Aceh Barat memberlakukan aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh yang pastinya juga merujuk pada UU Perikanan yang berlaku di negara ini.

“Ya Kita berharap pemerintah Aceh Barat benar-benar konsisten untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak nelayan sesuai intruksi presiden RI No.15 tahun 2011 tentang perlindungan terhadap nelayan,” ujar Deni menambah.

Dan misalkan jika Perbup tahun 2010 dan perubahan Perbup tahun 2014 yg tidak mengharuskan nelayan Aceh Barat untuk mengantongi SIUP itu belum di revisi maupun dihapus, itu artinya tugas pemerintah Aceh Barat terhadap nelayannya belum selesai karena masih ada PR yang harus diselesaikan terkait persoalan nelayan ini sehinngga aturan untuk nelayan di Aceh Barat bisa lebih jelas tambah Deni

“Namun apabila Perbup tersebut sudah di revisi maupun di hapus sudah seharusnya juga publik mengetahui terkait hal tersebut yang merupakan kabar baik untuk para nelayan,” pungkas Deni Setiawan yang juga Mahasiswa Universitas Teuku Umar tersebut.[]

KOMENTAR FACEBOOK