Amnesti untuk Din Minimi? Berikut Keppres Terkait Amnesti dan Abolisi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | Amnesti bukan hal asing bagi Indonesia. Untuk Aceh bahkan amnesti pernah diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kecuali bagi anggota GAM yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan GAM. Atau, terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata sejak berlakunya Keppres Nomor 22 tahun 2005.

Sebelumnya, amnesti juga pernah diberikan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh. Kala itu, Presiden RI Soekarno menerbitkan sebuah Keputusan Nomor 180 tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi yang ditetapkan pada 15 Agustus 1959, diundangkan
pada 16 Agustus 1959 dan diberlakukan pada 17 Agustus 1959. Amnesti dan abolisi
diberikan dengan tujuan “untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa” yaitu bagi
“orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh” dan
dengan pemberian amnesti tersebut “semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang
yang termaksud…dihapuskan” serta diputuskan pula bahwa “dengan pemberian abolisi,
maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud … ditiadakan.”

Selanjutnya, Presiden Soekarno kembali menerbitkan Keputusan Nomor 449 tahun 1961
tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan lebih luas lagi, salah satu yaitu pemberontakan Daud Bereueh di Aceh.

Amnesti untuk GAM
Pada tahun 2005, tepatnya Selasa, 30 Agustus 2005, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan presiden (keppres) tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagaimana isi Keppres Nomor 22 Tahun 2005 itu?

Dalam bagian menimbang disebutkan penetapan keppres ini untuk melaksanakan MoU RI-GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus lalu. Sementara dalam bagian memperhatikan disebutkan tentang pertimbangan dari DPR.

Dalam diktum pertama disebutkan, amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Amnesti dan abolisi juga mencakup kepada semua anggota GAM. Yakni dari mereka yang belum menyerahkan diri kepada yang berwajib hingga yang sedang atau telah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Kedua, dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana bagi semua anggota GAM dihapuskan. Sedangkan dengan pemberian abolisi maka setiap penuntutan terhadap anggota GAM ditiadakan. Selanjutnya, hak sosial, politik, ekonomi dan hak-hak lainnya dari anggota GAM dipulihkan.

Sementara dalam diktum ketiga disebutkan penerima amnesti dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI dan berstatus warga negara asing (WNA) atau tidak mempunyai kewarganegaraan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Dalam diktum keempat ditegaskan keppres tidak berlaku bagi anggota GAM yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan GAM. Atau, terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata sejak berlakunya keppres ini.

Pemberian amnesti dan abolisi, demikian bunyi diktum kelima, gugur apabila anggota GAM tindak pidana makar terhadap pemerintah RI setelah berlakunya keppres ini, yakni 30 Agustus 2005.

Bagaimana bunyi rancangan Keppres amnesti untuk Din Minimi dan rekan-rekannya? Belum ada bocorannya. []

KOMENTAR FACEBOOK