Anggota DPR Aceh Ditantang Publikasi Program dan Dana Aspirasi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun Anggaran 2016 telah menemui titik kejelasan. Kemendagri berhasil mendamaikan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf di Jakarta 28 Desember silam.

Sebelumnya, pembahasan RAPBA 2016 terjadi tarik ulur antara pihak DPRA dan Eksekutif. Deal terkait RAPBA 2016 tersebut juga turut menghebohkan publik setelah mencuat adanya Dana Aspirasi untuk keselurahan Anggota DPRA, sebesar Rp885 Miliar. Tgk Muharuddin selaku Ketua DPR Aceh membenarkan bahwa setiap anggota DPRA dijatahi 10 Milyar dan masing-masing Wakil Pimpinan DPRA sebanyak 25 Milyar.

“Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Cabang Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kabupaten Aceh Besar meminta kepada seluruh anggota DPR A dari DAPIL 1 Aceh yaitu Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang untuk mempublikasi penggunaan atau penyaluran dana (program) aspirasi yang dikelola oleh masing-masing anggota DPRA Dapil tersebut,” tantang Fakhrurrazi, S. Pd, Ketua Umum DPC POSPERA Kab. Aceh Besar.

Adapun dana aspirasi yang menggalir ke tiga daerah (Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang) sebesar Rp140 Miliar, dengan rincian masing-masing;

1. T. Irwan Djohan (Nasdem), 25 miliar
2. Ghufran Zainal Abidin (PKS), 10 miliar
3. Sulaiman Abda (Golkar), 25 miliar
4. Abdurrahman Ahmad (Gerindra),10 miliar
5. H. T.Ibrahim, ST MM (Demokrat), 10 miliar
6. Ir. Mawardi Ali (PAN), 10 miliar
7. Musannif Sanussi, SE (PPP), 10 miliar
8. Tgk. Muhibussabri (PDA), 10 miliar
9. Darwati A. Gani (PNA), 10 miliar
10. Tgk. Akhyar (PA), 10 miliar
11. Tgk. Saifuddin (PA), 10 miliar

Dewan Pembina DPC POSPERA Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Ramadhan, M mengatakan, terlepas dari pro dan kontra terkait legalitas yang namanya Dana Aspirasi DPR Aceh namun yang pasti Rakyat Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang sebagai pemilik suara yang telah dimandatkan kepada para wakil yang telah tepilih 2014 silam berhak untuk tahu.

“Ini untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat yang diwakilinya,” pungkasnya.

Bagaimana dengan komunitas kritis di daerah lain? [ht001]

KOMENTAR FACEBOOK