Bentuk Dewan Gambut, WALHI Ingatkan Pemerintah

ACEHTREND.CO, Jakarta I Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dan menunjuk Nazir Foead sebagai kepalanya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berharap BRG tak hanya fokus pada upaya melakukan restorasi (pemulihan).

Direktur WALHI Nasional Abetnego Tarigan, menyatakan BRG juga harus memperhatikan upaya-upaya pelestarian lahan pasca restorasi itu.

“Kami memandang ini sebagai terobosan bagus. Karena Presiden Jokowi sudah membuat, berarti sudah ada tindak lanjut atas kebakaran lahan yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Abetnego saat dihubungi, Rabu (13/1/2016) malam.

“Jangan sampai BRG hanya menjadi sibuk dengan proyek restorasinya tapi lupa akan pendekatan pelestarian setelah restorasi selesai,” lanjutnya.

Menurut Abetnego, masalah utama terletak pada tata kelola lahan gambut. Pemerintah daerah begitu mudahnya memberikan izin pembukaan lahan gambut untuk dikelola oleh pengusaha.

“Konvensi gambut harus dihentikan, pembukaan lahan gambut. Pemerintah daerah harus bisa membangun daerah tanpa mengekploitasi,” tuturnya.

Langkah antisipasi agar kebakaran juga tidak terulang adalah dengan memberikan edukasi kembali kepada masyarakat. Karena masih banyak yang tinggal di atas lahan gambut. Cara hidup dan membuka lahan harus sudah lebih ramah lingkungan.

“Mampukah BRG menghentikan pemberian izin pembukaan lahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat karena banyak yang juga tinggal di atas lahan gambut. Harus ada pemantauan di lahan-lahan yang seperti itu,” papar Abet. (detik)

KOMENTAR FACEBOOK