Wujudkan Swasembada Pangan, APBN Hanya 1,5 untuk Kementerian Pertanian

Ilustrasi swasembada pangan, liputan6.com

ACEHTREND.CO, Jakarta I Kritik publik soal tingginya anggaran Kementerian Pertanian yang gagal mengantarkan Indonesia pada agenda swasembada beras dimentahkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

Ia menyebut, justru anggaran Kementan sangat sedikit, yakni hanya 1,5 persen dari total anggaran APBN.

“Idealnya, anggaran untuk pertanian itu 10 persen dari total APBN, barulah bisa mantap memprogramkan swasembada,” kata dia dalam acara Refleksi Awal Tahun Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “Mungkinkah Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, belum lama ini. Viva pun menargetkan akan ada alokasi anggaran untuk Kementan sebanyak lima persen di 2017.


Ia menguraikan, pada 2010 porsi anggaran Kementan dari APBN keseluruhan hanya 0,77 persen. Berlanjut pada 2011 sebesar 1,36 persen, 2012 sebanyak 1,15 persen, pada 2013 menurun menjadi 0,84 persen, 2014 ada 0,78 dan di 2015 ada 1,5 persen.

Di sisi lain, terjadi penurunan rumah tangga pertanian dari sebanyak 79 juta jiwa di 2003 menjadi 63 juta di 2013. Selain itu, alihfungsi lahan pertanian juga meresahkan karena akan mengganggu produksi. Konsumsi pangan nasional terus meningkat.

Ia menyebut, berdasarkan data BPS, pada 2008 konsumsi pangan sebanyak 128 kg per kapita dan di 2012 meningkat 134 kg per kapita. Kondisi pertanian yang parah tersebut harus ditunjang dengan alokasi anggaran negara yang memadai.

Merespons hal tersebut, Ketua Induk Koperasi Tani sekaligus mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementan periode 2010 Mohammad Jafar Hafsah melihat, swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran negara. Namun, besar kecilnya anggaran pemerintah seharusnya didistribusikan sebesar-besarnya untuk petani.

“Dari pada membagi-bagikan alsintan yang tidak tahu apakah sampai atau tidak ke petani, lebih baik membagi-bagikan lahan ke petani, bukan ke perusahaan,” katanya. Yang terjadi selama ini, pemerintah lebih suka memberikan lahan untuk dikerjakan perusahaan berupa HGU atau HPH.

Selain itu, harus pula dirancang teknologi permodalan dan subsidi harga untuk petani. Pada akhirnya, anggaran pemerintah seharusnya disampaikan agar berujung pada peningkatan kesejahteraan petani secara merata. [ROL]

KOMENTAR FACEBOOK