Angin Surga Itu Bernama Terowongan Geurutee?

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | Kini, masyarakat Barat Selatan, salah satunya melalui Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) mendesak Gubernur Aceh untuk serius memperjuangkan pembangunan terowongan Geurutee. Desakan ini wajar mengingat pembangunan terowongan Geurutee bukan lagi sekedar wacana.

Dua tahun lalu, Moh Tanwier Mahdi dari DPR Aceh, pernah mengatakan bahwa bahwa DPRA telah mengusulkan anggaran bagi kebutuhan survei sekaligus untuk “detail engineering design” (DED)/bestek gambar kerja detail pembangunan terowongan Geurutee itu pada 2012.

Itulah satu alasan bahwa terowongan Geurutee bukan lagi sekedar wacana politik. Bahkan, pada Maret 2015, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, sudah meninjau kondisi badan jalan nasional yang berada di pinggiran tebing Gunung Geurutee, Aceh Jaya. Ia menilai, kondisi jalan tersebut sangat rawan dan bisa membuat pengendara roda dua, empat, enam, dan lainnya di jalur itu sewaktu-waktu jatuh ke laut.

Atas dasar itulah, Basuki Hadi sangat setuju dibangun terowongan di gunung yang berada di antara Kabupaten Aceh Besar dengan Aceh Jaya tersebut. “Usulan Gubernur Aceh kepada pusat agar dibangun terowongan di kawasan Gunung Geurutee, sudah sewajarnya kita respons,” katanya menjawab media kala itu. Lebih dramatis, saat itu Zaini Abdullah dan Basuki Hadi membubuhkan nama dan tandatangan di atas gambar perencanaan yang dibawa oleh Kasatker Jalan Nasional.

Turunnya Menteri PU adalah tindaklanjut dari hasil pertemuan Zaini Abdullah dengan Jokowi pada November 2014. Kala itu, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kala itu memanfaatkan kesempatan saat bertemu Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014) siang dengan melaporkan kondisi Aceh yang rawan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Gubernur Zaini juga mengusul pembangunan terowongan Geurutee dan Jalan Tol Sumatera (Banda Aceh-Besitang).

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi saat itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, untuk segera menurunkan tim ke Aceh guna melakukan perencanaan yang komprehensif agar permasalahan banjir, longsor, waduk/irigasi, dan kelancaran transportasi darat di Aceh cepat teratasi.

Awalnya, pada Maret 2014, wacana pembangunan Geurutee kembali diangkat dalam diskusi publik Inovasi Sains dan Teknlogi untuk Percepatan Pembangunan Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Senin (10/3/2014). Saat itu, Kepala Laboratorium Pelayanan Terpadu Unsyiah, Dr Ir Taufiq Saidi MEng mengatakan bahwa untuk mempersingkat jarak tempuh di kawasan Gunung Geurutee, Aceh Jaya perlu dibangun terowongan di kawasan gunung tersebut. Rencananya, terowongan itu dibangun dengan cara dilakukan pengeboran dari kaki Geurutee yang berada di sisi Banda Aceh hingga ke kaki Geurutee kawasan Kecamatan Jaya, Aceh Jaya.

Dengan terowongan yang rencananya dibangun sepanjang 1,2 kilometer (Km), sebut Taufiq, waktu tempuh kawasan itu akan berkurang dari satu jam menjadi 1,8 menit. Sebab, terowongan itu akan memangkas jarak tempuh dari sembilan Km menjadi tiga Km. “Jalan yang tiga kilomter itu terdiri atas terowongan sepanjang 1,2 kilometer dan sisanya dapat berupa jalan atau jembatan,” ungkapnya.

Dengan terowongan itu, lanjut Taufiq, akan dapat mengurangi angka kecelakaan, mempercepat arus lalu lintas, dan melancarkan proses pengangkutan barang ke wilayah barat selatan Aceh. Ditambahkan, dalam terowongan itu rencananya akan dibangun jalan dua jalur dengan lebar sekitar 16 meter. “Terowongan itu dilengkapi trotoar dan tempat pemberhentian kendaraan,” timpalnya.

Anggota DPR RI asal Aceh, Nova Iriansyah pada saat itu bahkan sudah bicara soal anggaran, sekitar Rp 3-4 triliun. “Jika terowongan ini jadi dibangun, maka ini jadi terowongan pertama yang dibuat Pemerintah RI setelah pemerintahan Belanda. Dana pembangunan terowongan itu tentu saja dari APBN,” katanya saat itu. Pada 2013 Nova juga pernah bicara soal terowongan Geurutee dan berjanji akan meresponsnya. “Kita di Komisi V DPR RI siap merespons hal itu,” kata Anggota Komisi V itu.

Keseriusan pembangunan terowongan Geurutee kembali terlihat pada 7 Juli 2015. Pada website Kementerian PU (www.pu.go.id) ditayangkan paket pekerjaan Perencanaan Awal Persiapan Pembangunan Terowongan Paro, Kulu, dan Geurutee di Provinsi Aceh. Paket yang masuk pada bidang pekerjaan jasa konsultasi pada Satuan Kerja Perencaan dan Pengawasan Jalan Nasional Aceh ini, mempunyai nilai sebesar Rp 1,810,490,000.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh, Muhammad Fadhil pada Oktober 2015 membenarkan bahwa pelelangan Pra FS (Feasibility Studi/Studi Kleayakan) sudah dilakukan oleh Kementerian PU. Pra FS merupakan tahap awal dari tahapan-tahapan lainnya. “Hasil Pra Fs ini sangat menentukan jadi atau tidaknya pembangunan terowongan tersebut dilaksanakan,” sambungnya.

Sayangnya, Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016 belum memplot APBN untuk pembangunan terowongan dan pelurusan jalan nasional untuk ruas Gunung Kulu, Paro, dan, Geurutee di Aceh Besar dan Aceh Jaya. Kabar ini diperoleh Serambi dari Kasatker Jalan Nasional Wilayah II Aceh, Ir Hilal. “Alokasi anggaran yang ada, yaitu untuk pemeliharaan jalan nasional Banda Aceh-Calang Rp 19,6 miliar, pelebaran badan jalan di Meulaboh dan pemeliharaan jalan nasional Calang-Meulaboh Rp 22,4 M,” kata Ir Hilal kepada Serambi Indonesia.

Masih menurut kabar dari Serambi Indonesia, Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi mengatakan tahun ini pihaknya sudah mengusul anggaran untuk pembuatan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan terowongan dan pelurusan ruas jalan nasional Gunung Geurutee, Paro dan Kulu itu dalam RAPBA 2016. “Setelah dokumen Amdal itu nantinya selesai, baru kita sampaikan kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat untuk pembuatan dokumen SID (Survey Investigasi Design} dan DED (Detail Engineering Design), sekaligus anggaran untuk pembangunan fisik proyeknya pada 2017 mendatang,” kata Rizal Aswandi.

Mengapa tidak ada anggaran untuk tahun 2016? Mengapa Pemerintah Aceh, Anggota DPR Aceh, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD? Mana komitmen Nova Iriansyah dari Partai Demokrat yang dahulu pernah berujar siap untuk meresponsnya? Harusnya, dengan komitmen Presiden RI yang begitu kuat untuk membangun Aceh mestinya semua pihak yang ada kaitannya dengan Aceh tidak berleha-leha apalagi melepas tangan berharap Jokowi bisa mengingat semuanya. Jokowi adalah presiden RI yang tidak hanya memikirkan Aceh. Jadi, hanya dengan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas pemerintah, wakil rakyat dan senator saja yang bisa membuat Aceh bisa bergerak cepat dalam membangun. Atau, sesungguhnya terowongan itu sebatas angin surga belaka bagi warga di Pantai Barat Selatan, Aceh?

Baca juga KMBSA Desak Pemerintah Bangun Terowongan Geurutee

Klik video Terowongan Geurutee

KOMENTAR FACEBOOK