Birokrasi, Kritik, dan Politik Hegemoni

OTOKRITIK dalam tubuh pemerintahan seperti baru-baru ini ditunjukkan menteri Rizal Ramli hingga populer dan mengundang kehebohan di ruang-ruang publik – dipastikan hampir selalu menimbulkan reaksi pro-kontra. Bagi yang pro kritisme dari para otokritikus ini akan dilihat sebagai simbol independensi, keberanian dan integritas, free-thinker sosok harapan publik ditengah menjamurnya manusia-manusia yes man-savety player di dalam tubuh kekuasaaan. Sementara bagi yang kontra, utamanya para punggawa sistem, ini akan di lihat sebagai kelancangan perusak ritme pemeritahan/kekuasaan, menganggu stabilitas, dicap dan didelegitimasi dengan tudingan mencari panggung, sensasi, dan popularitas, provokator pembuat gaduh, serta berbagai stigma negatif lainnya.

Fenomena otokritik ini menarik dicermati karena relatif langka dalam jagat politik pemerintahan kita. Lantas antara respon pro dan kontra, ditengah era keterbukaan di tanah air yang bahkan hampir tak mengenal rambu-rambu dan nyaris bebas sensor saat ini, bagaimana kita harus mencerna dan memberi tafsiran objektif setidaknya jika dilihat dari praktik, laku, dan budaya politik kekuasaan – atas fenomena ini?

Relasi Kekuasaan
Jawaban atas pertanyaan ini sesungguhnya sangat terkait dengan persolan fundamen tentang apa dan bagaimana sesungguhnya birokrasi beroperasi dan berelasi dengan kekuasaan khusus dalam konteks tulisan ini adalah kekuasaan berwatak hegemonik. Sebagai sebuah sistem, birokrasi sangat terkait dengan tata kelola dimana pada dasarnya ia dikonstruksi oleh tiga variabel berikut ini : seperangkat regulasi, otoritas atau kewenangan, dan manusia yang terorganisasi dalam struktur dan hirarki – pengemban mandat pelaksana aturan-aturan dengan segenap otoritas melekat pada mandat tersebut yang kemudian kita sebut dengan pemerintah dalam pengertian harfiah sebagai pelaksana atau penggerak roda pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan, atau mungkin lebih tepatnya kekuasaan, hanya akan eksis dalam dan melalui ketiga variabel tersebut. Satu saja dari ketiga variabel tersebut absen maka tidak akan ada namanya pemerintahan. Dua variabel pertama adalah entitas pasif yang absolut-objektif-permanen sementara ketiga adalah pelaku yang relatif-subjektif-temporal, yaitu kepemimpinan politik beserta aparatus birokrasinya. Dengan sifat-sifat dan prinsip ini maka apa yang kita sebut dengan frase mengkritik pemerintah otomatis akan selalu bermakna mengkritik manusia-manusia subjek pelaksana atau penggerak roda pemerintahan, tidak akan pernah bermakna pemerintahan dalam definisi utuhnya sebagai sebuah sistem. Tidak akan pernah bisa begitu terlepas dari apapun motif dari kritik dan otokritik tersebut. Oleh karena itu dalam potensi bias kekuasaan dan subjektifitas kepentingan manusia penggerak roda pemerintahan, dengan logika errare humanum est – berbuat salah adalah sifat manusia, maka kritik terhadap manusia-manusia pemerintah sesungguhnya adalah niscaya, bagian dari dinamika dan manifestasi hukum keseimbangan, cheq and balance.

Namun galibnya dalam praktek-praktek kekuasaan kebenaran sederhana ini sering dibajak oleh politik hegemoni. Hegemoni sendiri adalah perbudakan mental, seni memanipulasi pikiran orang. Ia menindas tanpa orang-orang yang ditindasnya merasa tertindas bahkan justru menerima dan membela penindasan tersebut. Untuk mempertahankan penindasan ini, kekuasaan hegemoni memperalat birokrasi dengan segenap nilai, norma, politik bahasa, dan kebaikan artifisialnya, sebagai agen dan instrumen untuk samar-samar memberangus kemampuan kritis, merekayasa mental, mencuci otak, melokalisasi nalar agar orang-orang bungkam dan tunduk dibawah kekuasaannya.

Dalam politik hegemoni sistem (birokrasi) dimanipulasi dan diekploitasi habis-habisan untuk memenuhi segala keinginan dan kepentingan penguasa. Sementara para aparatus dibayar untuk diam dan mendiamkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan hegemonik penguasa : bukan bekerja dengan tolok ukur yang riil dan konkrit – mewujudkan kesejahteraan sosial dalam bentuk ideal yang dapat kita bayangkan. Jadi dalam politik hegemoni relasi antara penguasa dan aparatus birokrasi adalah analog dengan relasi antara patron dan klien, tuan dan hamba, majikan dan pembantu, juragan dan kacung. Karena eksploitasi adalah pasword kekuasaan maka tidak ada nilai dan norma yang betul-betul objektif secara moral dalam politik hegemoni, melainkan dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengkondisikan sikap tunduk, manut, dan bungkam. Dengan instrumen inilah sebagian kecil manusia aparatus diformat untuk menjadi robot-robot hegemoni dan dalam banalitas kesadarannya bersedia menjadi buruh pion penguasa yang menindas dan mengeksploitasi massa rakyat.

Terkait kritik dan otokritik, maka respon standar penguasa hegemonik dan para (elite) aparatusnya hampir dapat dipastikan adalah bias kekuasaan. Sementara dalam tendensi kekuasaan tidak ada namanya objektifitas karena kekuasaan sering pada praktiknya adalah manifestasi insting subjektif manusia untuk menjadi dominan dan superior. Manusia selalu terobsesi dengan dominasi dan superioritas karena itu adalah tiket baginya untuk bisa mengekploitasi segala sumber daya termasuk dengan memperalat manusia-manusia lain untuk memperoleh segala bentuk pemenuhan hasrat obsesif materi maupun non materi – yang sering hampir tak mengenal batas. Karena nature-nya tidak pernah merasa puas maka manusia-manusia penguasa dan aparatusnya selalu bermimpi tentang kelanggengan (sustainabality). Jadi watak kekuasaan semacam ini tidak akan pernah betul-betul concern dengan fakta dan kebenaran objektif misal tingginya angka kemiskinan – karena satu-satunya yang penting baginya adalah kelangsungan eksistensi dan ambisinya sendiri.

Inilah penyebab mengapa penguasa hegemonik dan elite-elite aparatusnya cenderung posesif dengan kekuasaan hingga menjadi paranoid dan mudah galau ketika dikritik. Kritik membuatnya ngilu, menjadi rongrongan dan ancaman bagi kelanggengan kekuasaan dengan segala benefit maksimal yang mungkin didapatkannya. Sementara dalam relasinya dengan kekuasaan, birokrasi dengan watak oportunis goin where the win blows-nya alih-alih menjalankan peran idealnya sebagai aparatur penyelenggara (pembangunan) negara yang bermuara pada cita-cita mulia menciptakan keadilan dan kesejahteraan dengan khittah sebagai abdi rakyat, pelayan masyarakat pengemban amanah atas pemenuhan kepentingan publik, mereka malah sering terperangkap menjadi aparatur hegemoni pengabdi rejim ketika penguasa dan kekuasaan kiblatnya mengabdi bengkok menjadi pelaku dan praktik politik hegemoni berwatak otoriter, menghisap dan menindas; yang bermuara pada pengabdian penuh tanpa reserve pada kekuasan. Pada tingkat ini aparatus birokrasi akan selalu berkenan menjadi palang pintu di garis depan untuk membela penguasa patronnya sepanjang ia merasa aman dan nyaman serta mendapat benefit dan reward dari pembelaan tersebut seperti dulu pernah ditujukkan oleh elit-elit birokrat rejim Orde Baru.

Manipulasi Nilai
Dalam praktik kekuasaan hegemonik kesejahteraan rakyat adalah judul tanpa narasi. Sekadar jargon untuk membungkus praktik manipulasi sumber daya dalam rangka pemenuhan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Dengan demikian tugas birokrasi sebagai operator adalah bekerja untuk memenuhi kepentingan tersebut. Jadi sesungguhnya tidak ada idealisme sosial dan solidaritas sejati dalam sebuah misi suci dan mulia berbalut semangat all for one, one for all seperti dapat kita bayangkan dalam berbagai perkumpulan persaudaraan rahasia, dalam organisasi birokrasi sebagai pelaksana kekuasaan melainkan solidaritas berbayar, orkestra berbasis kepentingan – kelompok pendukung penguasa ber-aransement eksploitasi abadi dengan sikap manut dan kepatuhan pasif terstruktur diterap-paksakan baik dengan cara vulgar maupun halus sebagai norma untuk menjaga stabilitas sebagai prasyarat bagi langgengnya kekuasaan politik hegemonik penguasa patron mereka. Jadi eksploitasi kuasa hegemoni adalah terstruktur. Baginya semua manusia adalah objek, persis seperti plastisin mainan anak-anak yang bisa diolah, dibentuk, dimanipulasi, dan direkayasa sesuka hati sesuai selera dan keinginan.

Tidak ada tempat bagi kritisme dalam kekuasaan hegemonik. Manusia cerdas, berintegritas, kritis, memiliki sensitivitas sosial, dan selalu berorientasi pada tindakan (bukan teori) adalah jenis manusia paling tidak diinginkan oleh politik hegemoni beserta sistem birokrasinya. Sebaliknya ia akan selalu memelihara jenis manusia-manusia comfort zone lovers yang selalu manut dengan mengiyakan segalanya untuk mendapatkan segalanya sebagai harga atau imbalan atas sikap tunduknya; dan manusia-manusia yang sesungguhnya baik namun naif, lugu, tidak mau mikir mungkin karena terlalu berat – tidak paham, ataupun sebaliknya paham dan juga prihatin namun tak kuasa melawan hingga akhirnya kalah dibawah jejaring penetrasi kuasa hegemoni.

Jadi jika kita pernah atau sering mendengar kata-kata provokator tukang kompor. jeruk makan jeruk, menelanjangi diri, orang pemerintah kok mengkritik pemerintah seperti pada kasus menteri Ramli – maka sesungguhnya itu semua adalah stigma-stigma dan judgement yang merujuk pada norma-norma bias dan beraroma kekuasaan. Frase-frase ini sesungguhnya adalah instrumen hegemoni untuk memanipulasi nilai dengan tujuan mendelegitimasi dan mendemoralisasi figur-figur kritis yang lancang tidak menghormati norma kelompok kekuasaan. Menyiratkan solidaritas palsu hasil rekayasa kuasa hegemoni untuk menciptakan sikap tunduk sekaligus membungkam (oto)kritisme dalam rangka melanggengkan status quo.

Itu untuk otokritik. Lalu bagaimana dengan kritik eksternal dari para oposan di luar sistem? Dengan trik berbeda, oleh politik hegemoni tak jarang kritisme ini (berhasil) digiring ke dalam politik akomodasi dan kompromi. Ini bisa terjadi ketika para kritikus ini sendiri celakanya hanya memiliki satu sumber daya, yaitu kepiawaian mereka dalam melontarkan kritik – dan tak jarang menjadikannya sebagai bargaining. Mental job-seeker dan ketiadaan sumber daya lain plus obsesi terpendam untuk mendapatkan ruang bagi aktualisasi dan citra diri serta terangsang oleh hasrat-hasrat material menyebabkan para pengkritik ini gamang dan cenderung mudah terjinakkan oleh kekuasaan hegemonik. Ketika mendapat kesempatan beroleh tampok dan tumpok mereka akan diam atau malah tak sungkan menjadi jubir penguasa.

Fakta ini menjadi pengingat paling sahih bagi para kritikus sistem bahwa dalam aktivisme sosial dan politik, dalam idealisme membela nilai-nilai kebaikan, kebenaran, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan bagi wong cilik yang marjinal dan tertindas; mental endurance, daya tahan mental adalah jauh lebih penting ketimbang sekadar kecakapan beretorika dan mengolah kata. Di sisi lain ini juga menjadi bukti betapa dahsyatnya kuasa hegemoni. Ia mampu menghisap, menyedot, dan menghipnotis nalar, akal sehat dan daya kritis hingga bahkan orang baik pun bisa menjadi tak peka, orang paling pintar sekalipun bisa (bersedia) bodoh, yang pakar bisa menjadi awam, yang waras bisa kehilangan akal sehat, dan orang alimpun bisa bangsat dibuatnya. Membalikkan orientasi kritikus paling oposif menjadi pendukung paling agresif, serta meracun figur-figur terpandang hingga mau menjual murah harkat dan martabat dirinya dengan berpura-pura kritis hingga kritismenya pun terlihat tanggung dan bersayap – semata-mata bek hana meuoh berhadapan dengan akumulasi psikologi publik yang semakin frustasi.[]

KOMENTAR FACEBOOK